Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 15 · Tahun 1962

Penegasan dari Pasal 16 Ayat (6) Undang-Undang No. 7 DRT Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 27) Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

literasihukum.com/peraturan/15758/penegasan-dari-pasal-16-ayat-6-undang-undang-no-7-drt-tahun-1955-lembaran-negara-tahun-1955-no-27-tentang-pengusutan-penuntutan-dan-peradilan-tindak-pidana-ekonomi

…hun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 27) Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 100 · Tahun 2024

Penyetoran dan Pencatatan atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Pembayaran yang Berasal dari Denda Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

literasihukum.com/peraturan/14903/penyetoran-dan-pencatatan-atas-penerimaan-negara-bukan-pajak-pembayaran-yang-berasal-dari-denda-tindak-pidana-pelanggaran-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan

…oran dan Pencatatan atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Pembayaran yang Berasal dari Denda Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 17 · Tahun 2025

Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan

literasihukum.com/peraturan/14750/penyidikan-tindak-pidana-di-bidang-perpajakan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan

Peraturan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban · No. 2 · Tahun 2020

Permohonan Perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana

literasihukum.com/peraturan/10210/permohonan-perlindungan-saksi-danatau-korban-tindak-pidana

…Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2020 tentang Permohonan Perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 36 · Tahun 1960

Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

literasihukum.com/peraturan/15798/perubahan-dan-tambahan-undang-undang-darurat-no-7-tahun-1955-tentang-pengusutan-penuntutan-dan-peradilan-tindak-pidana-ekonomi

…bahan Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

Peraturan Peraturan Presiden (Perpres) · No. 88 · Tahun 2025

Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

literasihukum.com/peraturan/11531/perubahan-kedua-atas-peraturan-presiden-nomor-6-tahun-2012-tentang-komite-koordinasi-nasional-pencegahan-dan-pemberantasan-tindak-pidana-pencucian-uang

…esiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 19 · Tahun 2019

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

literasihukum.com/peraturan/15511/perubahan-kedua-atas-undang-undang-nomor-30-tahun-2002-tentang-komisi-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi

…ntang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 1 · Tahun 2015

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

literasihukum.com/peraturan/15834/perubahan-atas-undang-undang-nomor-30-tahun-2002-tentang-komisi-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi

…015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 12 · Tahun 2022

Tindak Pidana Kekerasan Seksual

literasihukum.com/peraturan/14378/tindak-pidana-kekerasan-seksual

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kamus Hukum

Asas biaya ringan

literasihukum.com/kamus-hukum/1309/asas-biaya-ringan

Asas biaya ringan Prinsip dalam hukum yang menuntut penegakan prinsip biaya ringan dalam praktik hukum. Kategori: Asas & Doktrin Contoh: Hakim menimbang asas biaya ringan dalam memutus perkara. Sumber: Doktrin Rujukan: Doktrin/teori hukum