Peraturan Peraturan Menteri Sosial · No. 9 · Tahun 2025

Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna

literasihukum.com/peraturan/12898/perubahan-atas-peraturan-menteri-sosial-nomor-25-tahun-2019-tentang-karang-taruna

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna

Peraturan Peraturan Menteri Sosial · No. 8 · Tahun 2024

Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang

literasihukum.com/peraturan/14867/perubahan-atas-peraturan-menteri-sosial-nomor-8-tahun-2021-tentang-penyelenggaraan-pengumpulan-uang-atau-barang

Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang

Peraturan Peraturan Menteri Sosial · No. 4 · Tahun 2024

Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di Bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

literasihukum.com/peraturan/15023/petunjuk-pelaksanaan-dan-petunjuk-teknis-jabatan-fungsional-di-bidang-penyelenggaraan-kesejahteraan-sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di Bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Peraturan Peraturan Menteri Sosial · No. 11 · Tahun 2022

Pusat Kendali Kementerian Sosial

literasihukum.com/peraturan/18492/pusat-kendali-kementerian-sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pusat Kendali Kementerian Sosial

Peraturan Peraturan Menteri Sosial · No. 12 · Tahun 2025

Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2025-2029

literasihukum.com/peraturan/8061/rencana-strategis-kementerian-sosial-tahun-2025-2029

Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2025-2029

Peraturan Peraturan Menteri Sosial · No. 10 · Tahun 2022

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Sosial

literasihukum.com/peraturan/18493/unit-kerja-pengadaan-barangjasa-di-lingkungan-kementerian-sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2022 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Sosial

Kamus Hukum

Paksaan

literasihukum.com/kamus-hukum/275/paksaan

Paksaan Tekanan yang melawan hukum sehingga seseorang terpaksa memberi persetujuan dalam perjanjian (dwang). Kategori: Istilah Umum Contoh: Contoh penggunaan: istilah "Paksaan" sering digunakan dalam konteks hukum. Sumber: Praktik Hukum Ruj…

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 18 · Tahun 2025 • 04 Jul 2026

PEDOMAN PENGUATAN IKATAN SOSIAL DALAM PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL

literasihukum.com/peraturan/13720/pedoman-penguatan-ikatan-sosial-dalam-pencegahan-konflik-sosial

…n Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2025 tentang PEDOMAN PENGUATAN IKATAN SOSIAL DALAM PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 36 · Tahun 2015 • 01 Jul 2026

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK/PANTI ASUHAN DAN RUMAH SINGGAH PEMERINTAH KABUPATEN MAROS PADA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MAROS

literasihukum.com/peraturan/11859/organisasi-dan-tata-kerja-unit-pelaksana-teknis-pengelola-lembaga-kesejahteraan-sosial-anakpanti-asuhan-dan-rumah-singgah-pemerintah-kabupaten-maros-pada-dinas-sosial-tenaga-kerja-dan-transmigrasi-kabupaten-maros

…5 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK/PANTI ASUHAN DAN RUMAH SINGGAH PEMERINTAH KABUPATEN MAROS PADA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MAROS

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 23 · Tahun 2025 • 21 Jul 2026

Pelaksanaan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

literasihukum.com/peraturan/11668/pelaksanaan-program-perlindungan-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-melalui-badan-penyelenggara-jaminan-sosial-ketenagakerjaan

…) Kabupaten Wonosobo Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan