Peraturan Peraturan Menteri Hukum · No. 36 · Tahun 2025

Sistem Penyuluhan Hukum

literasihukum.com/peraturan/7665/sistem-penyuluhan-hukum

Peraturan Menteri Hukum Nomor 36 Tahun 2025 tentang Sistem Penyuluhan Hukum

Peraturan Peraturan Menteri Hukum · No. 28 · Tahun 2025

Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Hukum

literasihukum.com/peraturan/12377/tata-cara-pembentukan-peraturan-menteri-hukum

Peraturan Menteri Hukum Nomor 28 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Hukum

Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 20 · Tahun 2024

Tata Cara Permohonan Salinan Produk Layanan Hukum Korporasi

literasihukum.com/peraturan/15336/tata-cara-permohonan-salinan-produk-layanan-hukum-korporasi

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2024 tentang Tata Cara Permohonan Salinan Produk Layanan Hukum Korporasi

Peraturan Peraturan Menteri Hukum · No. 37 · Tahun 2025

Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Pemberi Bantuan Hukum

literasihukum.com/peraturan/7879/tata-cara-verifikasi-dan-akreditasi-organisasi-pemberi-bantuan-hukum

Peraturan Menteri Hukum Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Pemberi Bantuan Hukum

Peraturan Peraturan Menteri Hukum · No. 3 · Tahun 2025

Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum

literasihukum.com/peraturan/14759/tata-naskah-dinas-kementerian-hukum

Peraturan Menteri Hukum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum

Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 14 · Tahun 2024

Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

literasihukum.com/peraturan/16130/tata-naskah-dinas-kementerian-hukum-dan-hak-asasi-manusia

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan · No. 2 · Tahun 2025

Tata Naskah Dinas Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

literasihukum.com/peraturan/14689/tata-naskah-dinas-kementerian-koordinator-bidang-hukum-hak-asasi-manusia-imigrasi-dan-pemasyarakatan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 24 · Tahun 2017 • 20 Jun 2026

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN YANG AKAN BERUBAH STATUS MENJADI LEMBANG

literasihukum.com/peraturan/582/penetapan-dan-penegasan-batas-kelurahan-yang-akan-berubah-status-menjadi-lembang

…ara Nomor 24 Tahun 2017 tentang PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN YANG AKAN BERUBAH STATUS MENJADI LEMBANG

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 29 · Tahun 2021 • 30 Jun 2026

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU PADA PEMERINTAH DAERAH

literasihukum.com/peraturan/5509/konfirmasi-status-wajib-pajak-dalam-pemberian-layanan-publik-tertentu-pada-pemerintah-daerah

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jeneponto Nomor 29 Tahun 2021 tentang KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU PADA PEMERINTAH DAERAH

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 45 · Tahun 2020 • 23 Jun 2026

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK

literasihukum.com/peraturan/7579/tata-cara-pelaksanaan-konfirmasi-status-wajib-pajak-terhadap-pemenuhan-kewajiban-pajak

…(Perbup) Kabupaten Kubu Raya Nomor 45 Tahun 2020 tentang TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK