Menampilkan 31–40 dari 167 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi · No. 80 · Tahun 2012
Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah
literasihukum.com/peraturan/8127/pedoman-tata-naskah-dinas-instansi-pemerintah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah
Peraturan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi · No. 17 · Tahun 2024
Pengelolaan Konflik Kepentingan
literasihukum.com/peraturan/15026/pengelolaan-konflik-kepentingan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan
Peraturan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi · No. 22 · Tahun 2024
Penilaian Kinerja Organisasi
literasihukum.com/peraturan/14852/penilaian-kinerja-organisasi
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi
Peraturan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi · No. 15 · Tahun 2024
Percepatan Pengisian Jabatan Aparatur Sipil Negara Pada Masa Transisi Di Lingkungan Kementerian Dan Lembaga
literasihukum.com/peraturan/15021/percepatan-pengisian-jabatan-aparatur-sipil-negara-pada-masa-transisi-di-lingkungan-kementerian-dan-lembaga
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengisian Jabatan Aparatur Sipil Negara Pada Masa Transisi Di Lingkungan Kementerian Dan Lembaga
Peraturan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi · No. 8 · Tahun 2024
Tata Cara Penyesuaian Tunjangan Kinerja
literasihukum.com/peraturan/15349/tata-cara-penyesuaian-tunjangan-kinerja
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyesuaian Tunjangan Kinerja
Peraturan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi · No. 16 · Tahun 2024
Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
literasihukum.com/peraturan/14970/tata-cara-tuntutan-ganti-kerugian-negara-terhadap-pegawai-negeri-bukan-bendahara-atau-pejabat-lain
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
Peraturan
Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 23 · Tahun 2024
• 18 Sep 2024
Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
literasihukum.com/peraturan/15202/penilaian-indeks-reformasi-hukum-pada-kementerianlembaga-dan-pemerintah-daerah
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
Peraturan
Peraturan Presiden (Perpres) · No. 178 · Tahun 2024
• 05 Nov 2024
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
literasihukum.com/peraturan/15051/kementerian-pendayagunaan-aparatur-negara-dan-reformasi-birokrasi
…iden (Perpres) Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Peraturan
Peraturan Menteri Hukum · No. 11 · Tahun 2025
• 09 Apr 2025
Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
literasihukum.com/peraturan/14610/penilaian-indeks-reformasi-hukum-pada-kementerianlembaga-dan-pemerintah-daerah
Peraturan Menteri Hukum Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
Peraturan
Peraturan Walikota (Perwali) · No. 32 · Tahun 2022
• 02 Jun 2026
Sistem Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
literasihukum.com/peraturan/10619/sistem-evaluasi-implementasi-reformasi-birokrasi-perangkat-daerah
…an Walikota (Perwali) Kota Bogor Nomor 32 Tahun 2022 tentang Sistem Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah