Hasil Pencarian: Perizinan Berusaha

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 86 · Tahun 2016

MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN, NON PERIZINAN, PELAYANAN PERIZINAN BIDANG PENANAMAN MODAL, DANPENANGANAN PENGADUAN DIDINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN BANTAENG

literasihukum.com/peraturan/12607/mekanisme-pelayanan-perizinan-non-perizinan-pelayanan-perizinan-bidang-penanaman-modal-danpenanganan-pengaduan-didinas-penanaman-modal-dan-ptsp-kabupaten-bantaeng

…aturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantaeng Nomor 86 Tahun 2016 tentang MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN, NON PERIZINAN, PELAYANAN PERIZINAN BIDANG PENANAMAN MODAL, DANPENANGANAN PENGADUAN DIDINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN BANTAENG

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 28 · Tahun 2010

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN LUWU TIMUR.

literasihukum.com/peraturan/8503/pelimpahan-sebagian-kewenangan-pengelolaan-dan-penandatanganan-perizinan-dan-non-perizinan-dari-bupati-kepada-kepala-kantor-pelayanan-perizinan-terpadu-kabupaten-luwu-timur

…omor 28 Tahun 2010 tentang PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN LUWU TIMUR.

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 17 · Tahun 2020

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN MELALUI GERAI PERIZINAN DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN

literasihukum.com/peraturan/4100/penyelenggaraan-pelayanan-perizinan-dan-non-perizinan-melalui-gerai-perizinan-di-tingkat-desa-dan-kelurahan

…n Bupati (Perbup) Kabupaten Pinrang Nomor 17 Tahun 2020 tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN MELALUI GERAI PERIZINAN DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 9 · Tahun 2015

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 22 TAHUN 2013 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN, PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI LUWU TIMUR KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN LUWU TIMUR

literasihukum.com/peraturan/7948/perubahan-atas-peraturan-bupati-luwu-timur-nomor-22-tahun-2013-tentang-pendelegasian-kewenangan-penyelenggaraan-penandatanganan-perizinan-dan-non-perizinan-dari-bupati-luwu-timur-kepada-kepala-kantor-pelayanan-perizinan-terpadu-kabupaten-luwu-timur

…MUR NOMOR 22 TAHUN 2013 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN, PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI LUWU TIMUR KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN LUWU TIMUR

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 11 · Tahun 2010

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 13/V/2009 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN SATU PINTU KABUPATEN MAROS

literasihukum.com/peraturan/1622/perubahan-peraturan-bupati-maros-nomor-13v2009-tentang-pelimpahan-kewenangan-pengelolaan-dan-penandatanganan-perizinan-dan-non-perizinan-pada-kantor-pelayanan-perizinan-satu-pintu-kabupaten-maros

…UPATI MAROS NOMOR 13/V/2009 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN SATU PINTU KABUPATEN MAROS

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 4 · Tahun 2016

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TORAJA UTARA

literasihukum.com/peraturan/770/standar-operasional-prosedur-pelayanan-perizinan-dan-non-perizinan-pada-kantor-pelayanan-perizinan-terpadu-satu-pintu-kabupaten-toraja-utara

…Kabupaten Toraja utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TORAJA UTARA

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 7 · Tahun 2013

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN USAHA DAN PERIZINAN NON USAHA PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN PINRANG

literasihukum.com/peraturan/4712/standar-operasional-prosedur-pelayanan-perizinan-usaha-dan-perizinan-non-usaha-pada-badan-pelayanan-perizinan-terpadu-dan-penanaman-modal-kabupaten-pinrang

…rbup) Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2013 tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN USAHA DAN PERIZINAN NON USAHA PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN PINRANG

Peraturan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan · No. 15 · Tahun 2023 • 29 Nov 2023

Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

literasihukum.com/peraturan/16295/perizinan-berusaha-pemanfaatan-jenis-tumbuhan-dan-satwa-liar

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

Peraturan Peraturan Menteri Kesehatan · No. 17 · Tahun 2024 • 11 Nov 2024

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan

literasihukum.com/peraturan/14965/perubahan-kedua-atas-peraturan-menteri-kesehatan-nomor-14-tahun-2021-tentang-standar-kegiatan-usaha-dan-produk-pada-penyelenggaraan-perizinan-berusaha-berbasis-risiko-sektor-kesehatan

…ehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 33 · Tahun 2025 • 15 Sep 2025

Pencabutan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Perizinan Berusaha Dan Persetujuan Pemerintah Terkait Persetujuan Lingkungan

literasihukum.com/peraturan/8860/pencabutan-atas-peraturan-gubernur-daerah-istimewa-yogyakarta-nomor-41-tahun-2022-tentang-pendelegasian-wewenang-penerapan-sanksi-administratif-terhadap-pelanggaran-perizinan-berusaha-dan-persetujuan-pemerintah-terkait-persetujuan-lingkungan

…n 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Perizinan Berusaha Dan Persetujuan Pemerintah Terkait Persetujuan Lingkungan