Menampilkan 31–40 dari 40 hasil
· ~33ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 15 · Tahun 2025
• 11 Jun 2026
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
literasihukum.com/peraturan/412/organisasi-dan-tata-kerja-unit-pelaksana-teknis-daerah-pusat-layanan-usaha-terpadu-pada-dinas-koperasi-usaha-kecil-dan-menengah-perindustrian-dan-perdagangan
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Maros Nomor 15 Tahun 2025 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Peraturan
Peraturan Menteri Hukum · No. 33 · Tahun 2025
• 22 Sep 2025
Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
literasihukum.com/peraturan/7448/tata-cara-pengundangan-peraturan-perundang-undangan-dalam-lembaran-negara-republik-indonesia-tambahan-lembaran-negara-republik-indonesia-berita-negara-republik-indonesia-dan-tambahan-berita-negara-republik-indonesia
Peraturan Menteri Hukum Nomor 33 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Ber…
Peraturan
Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal · No. 3 · Tahun 2025
Perubahan atas Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan Dibidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Daerah
literasihukum.com/peraturan/6868/perubahan-atas-peraturan-menteri-investasikepala-badan-koordinasi-penanaman-modal-nomor-1-tahun-2022-tentang-tata-cara-pelaksanaan-kemitraan-dibidang-penanaman-modal-antara-usaha-besar-dengan-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-di-daerah
…uran Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan Dibidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Daerah
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 5 · Tahun 2025
Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Penjualan Hasil Produk Usaha Pemerintah Daerah Pada Balai Benih Ikan.
literasihukum.com/peraturan/10996/tata-cara-pemungutan-retribusi-jasa-usaha-penjualan-hasil-produk-usaha-pemerintah-daerah-pada-balai-benih-ikan
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Musi Rawas Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Penjualan Hasil Produk Usaha Pemerintah Daerah Pada Balai Benih Ikan.
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 4 · Tahun 2025
Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
literasihukum.com/peraturan/13086/tata-cara-pemungutan-retribusi-jasa-usaha-atas-pelayanan-penjualan-hasil-produksi-usaha-pemerintah-daerah
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
Peraturan
Peraturan Menteri Keuangan · No. 164 · Tahun 2023
Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Oleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Dan Kewajiban Pelpaoran Usaha Untuk Dikukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak
literasihukum.com/peraturan/16178/tata-cara-pengenaan-pajak-penghasilan-atas-penghasilan-dari-usaha-yang-diterima-atau-diperoleh-oleh-wajib-pajak-yang-memiliki-peredaran-bruto-tertentu-dan-kewajiban-pelpaoran-usaha-untuk-dikukuhkan-sebagai-pengusaha-kena-pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Oleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Dan Kewajiban Pelpaoran Usaha Unt…
Peraturan
Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 16 · Tahun 2015
• 15 Jul 2026
Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
literasihukum.com/peraturan/15481/tata-cara-pengundangan-peraturan-perundang-undangan-dalam-lembaran-negara-republik-indonesia-tambahan-lembaran-negara-republik-indonesia-berita-negara-republik-indonesia-dan-tambahan-berita-negara-republik-indonesia
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tam…
Peraturan
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah · No. 08 /PER/M.KUKM/IX/2014 · Tahun 2014
• 22 Sep 2014
Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
literasihukum.com/peraturan/15324/pedoman-penyusunan-peraturan-perundang-undangan-di-bidang-koperasi-dan-usaha-mikro-kecil-dan-menengah
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 08 /PER/M.KUKM/IX/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
Peraturan
Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 236 · Tahun 2015
• 19 Nov 2015
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Dan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
literasihukum.com/peraturan/1606/usaha-penyediaan-tenaga-listrik-dan-usaha-jasa-penunjang-tenaga-listrik
…ran Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 236 Tahun 2015 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Dan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
Peraturan
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah · No. 5 · Tahun 2024
• 19 Jul 2026
Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
literasihukum.com/peraturan/15318/pedoman-umum-penyelenggaraan-bantuan-pemerintah-pada-kementerian-koperasi-dan-usaha-kecil-dan-menengah
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah