Menampilkan 31–40 dari 200 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat · No. 36 · Tahun 2007
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 602/PRT/M/2005 tentang Kebijakan Tata Persuratan dan Kearsipan
literasihukum.com/peraturan/16231/perubahan-atas-peraturan-menteri-pekerjaan-umum-nomor-602prtm2005-tentang-kebijakan-tata-persuratan-dan-kearsipan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 36 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 602/PRT/M/2005 tentang Kebijakan Tata Persuratan dan Kearsipan
Peraturan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat · No. 4 · Tahun 2018
Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Penyelesaian Likuidasi Naamloze Venootschap Volkshuisvesting
literasihukum.com/peraturan/16284/perubahan-atas-peraturan-menteri-pekerjaan-umum-dan-perumahan-rakyat-nomor-22prtm2016-tentang-petunjuk-penyelesaian-likuidasi-naamloze-venootschap-volkshuisvesting
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Penyelesaian Likuidasi Naamloze Venootschap Volkshuis…
Peraturan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat · No. 1 · Tahun 2006
Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi LAKIP Satminkal Eselon I di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum
literasihukum.com/peraturan/16220/petunjuk-pelaksanaan-evaluasi-lakip-satminkal-eselon-i-di-lingkungan-departemen-pekerjaan-umum
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi LAKIP Satminkal Eselon I di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum
Peraturan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat · No. 4 · Tahun 2024
Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
literasihukum.com/peraturan/16289/petunjuk-pelaksanaan-jabatan-fungsional-bidang-pekerjaan-umum-dan-perumahan-rakyat
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Peraturan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat · No. 11 · Tahun 2024
Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
literasihukum.com/peraturan/15005/rencana-aksi-keselamatan-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-kementerian-pekerjaan-umum-dan-perumahan-rakyat
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Peraturan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat · No. 13 · Tahun 2023
Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat
literasihukum.com/peraturan/16221/standar-teknis-standar-pelayanan-minimal-bidang-pekerjaan-umum-dan-bidang-perumahan-rakyat
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat
Opini
• 11 Feb 2026
Menakar Bahaya Latent Perjanjian Penundaan Penuntutan Bagi Korporasi dalam KUHAP Baru
literasihukum.com/menakar-bahaya-latent-perjanjian-penundaan-penuntutan-bagi-korporasi-dalam-kuhap-baru
Wacana penegakan hukum pidana korporasi di Indonesia kini tengah berada di persimpangan jalan yang krusial.
Materi Hukum
• 09 Mar 2026
12 Perbedaan KUHAP 2025 dan KUHAP 1981
literasihukum.com/12-perbedaan-kuhap-2025-dan-kuhap-1981
KUHAP 2025 menggantikan KUHAP 1981. Simak 12 perubahan penting soal tersangka, advokat, korban, bukti elektronik, dan putusan hakim.
Opini
• 02 Jan 2024
Permasalahan Peninjauan Kembali Perkara Pidana di Indonesia
literasihukum.com/permasalahan-peninjauan-kembali-perkara-pidana
Literasi Hukum - Temukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan peninjauan kembali perkara pidana di Indonesia, terkhusus pada perkara pidana. Setidaknya terdapat 4 permasalahan yang paling banya...
Opini
• 10 Jan 2026
“Plea Bargaining” : Demi Efektifitas atau Ujian Peradilan?
literasihukum.com/plea-bargaining-kuhap-baru
Plea bargaining dalam KUHAP Baru meningkatkan efisiensi peradilan, namun juga menguji keadilan substantif dan integritas aparat penegak hukum.