Hasil Pencarian: Pejabat Tata Usaha Negara

Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan · No. 1 · Tahun 2022

Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

literasihukum.com/peraturan/15332/tata-cara-penyelesaian-kerugian-negara-terhadap-pegawai-negeri-bukan-bendahara-atau-pejabat-lain-di-lingkungan-kementerian-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-keamanan

…ntang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Peraturan Peraturan Perpustakaan Nasional · No. 5 · Tahun 2025

Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Perpustakaan Nasional

literasihukum.com/peraturan/9150/tata-cara-penyelesaian-kerugian-negara-terhadap-pegawai-negeri-bukan-bendahara-atau-pejabat-lain-di-lingkungan-perpustakaan-nasional

…ntang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Perpustakaan Nasional

Peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat · No. 34 · Tahun 2021

Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain

literasihukum.com/peraturan/16286/tata-cara-penyelesaian-kerugian-negara-terhadap-pegawai-negeri-bukan-bendahara-dan-pejabat-lain

…entang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 9 · Tahun 1969

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1969 (lembaran negara tahun 1969 No. 16; Tambahan Lembaran Negara No. 2890) tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang

literasihukum.com/peraturan/16997/penetapan-peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-no-1-tahun-1969-lembaran-negara-tahun-1969-no-16-tambahan-lembaran-negara-no-2890-tentang-bentuk-bentuk-usaha-negara-menjadi-undang-undang

…mbaran negara tahun 1969 No. 16; Tambahan Lembaran Negara No. 2890) tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang

Peraturan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha · No. 1 · Tahun 2023

Pencabutan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender

literasihukum.com/peraturan/14295/pencabutan-peraturan-komisi-pengawas-persaingan-usaha-nomor-2-tahun-2010-tentang-pedoman-pasal-22-undang-undang-nomor-5-tahun-1999-tentang-larangan-persekongkolan-dalam-tender

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Dalam T…

Peraturan Peraturan Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah · No. 3 · Tahun 2025

Rencana Startegis Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2025-2029

literasihukum.com/peraturan/7239/rencana-startegis-kementerian-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-tahun-2025-2029

Peraturan Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Startegis Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2025-2029

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 40 · Tahun 2018 • 19 Nov 2018

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARRU NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DALAM LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARRU

literasihukum.com/peraturan/3559/perubahan-atas-peraturan-bupati-barru-nomor-38-tahun-2016-tentang-perjalanan-dinas-bagi-pejabat-negara-pimpinan-dan-anggota-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-pegawai-negeri-sipil-dan-pegawai-tidak-tetap-dalam-lingkup-pemerintah-daerah-kabupaten-barru

…g PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARRU NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DALAM LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KAB…

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 120 · Tahun 2022 • 01 Sep 2022

ТАТА САRA PELAPORAN PEJABAT PEMBUAT АКТА TANAH/NOTARIS DAN KEPALA INSTANSI YANG MEMBIDANGI PELAYANAN LELANG NEGARA

literasihukum.com/peraturan/8746/tata-sara-pelaporan-pejabat-pembuat-akta-tanahnotaris-dan-kepala-instansi-yang-membidangi-pelayanan-lelang-negara

…eraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Maros Nomor 120 Tahun 2022 tentang ТАТА САRA PELAPORAN PEJABAT PEMBUAT АКТА TANAH/NOTARIS DAN KEPALA INSTANSI YANG MEMBIDANGI PELAYANAN LELANG NEGARA

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 17 · Tahun 2019

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

literasihukum.com/peraturan/355/teknis-pemberian-tunjangan-hari-raya-dan-tunjangan-ketiga-belas-bagi-pegawai-negeri-sipil-pejabat-negara-dan-anggota-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-di-lingkungan-pemerintah-daerah-kabupaten-toraja-utara

…EKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 12 · Tahun 2019

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA PAREPARE

literasihukum.com/peraturan/835/teknis-pemberian-tunjangan-hari-raya-gaji-dan-tunjangan-ketiga-belas-bagi-pegawai-negeri-sipil-pejabat-negara-dan-anggota-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-di-lingkungan-pemerintahan-daerah-kota-parepare

…PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA PAREPARE