Hasil Pencarian: Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 15 · Tahun 1962

Penegasan dari Pasal 16 Ayat (6) Undang-Undang No. 7 DRT Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 27) Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

literasihukum.com/peraturan/15758/penegasan-dari-pasal-16-ayat-6-undang-undang-no-7-drt-tahun-1955-lembaran-negara-tahun-1955-no-27-tentang-pengusutan-penuntutan-dan-peradilan-tindak-pidana-ekonomi

…ran Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penegasan dari Pasal 16 Ayat (6) Undang-Undang No. 7 DRT Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 27) Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ek…

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 29/PMK.03/2015 · Tahun 2015

Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009

literasihukum.com/peraturan/15467/penghapusan-sanksi-administrasi-bunga-yang-terbit-berdasarkan-pasal-19-ayat-1-undang-undang-nomor-6-tahun-1983-tentang-ketentuan-umum-dan-tata-cara-perpajakan-sebagaimana-telah-beberapa-kali-diubah-terakhir-dengan-undang-undang-nomor-16-tahun-2009

….03/2015 Tahun 2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir den…

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 1 · Tahun 1957

Pengubahan Jumlah Maksimum Anggota Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Yang Dimaksud Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Nomor 30 Tahun 1956) tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan

literasihukum.com/peraturan/16631/pengubahan-jumlah-maksimum-anggota-dewan-pemerintah-daerah-peralihan-yang-dimaksud-dalam-pasal-5-undang-undang-nomor-14-tahun-1956-lembaran-negara-nomor-30-tahun-1956-tentang-pembentukan-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-dan-dewan-pemerintah-daerah-peralihan

…Pengubahan Jumlah Maksimum Anggota Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Yang Dimaksud Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Nomor 30 Tahun 1956) tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Dewan Pemerinta…

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 1 · Tahun 1968

Perobahan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 13 tahun 1967 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1968 (L.N. Tahun 1967 No. 33)

literasihukum.com/peraturan/16989/perobahan-pasal-3-ayat-2-undang-undang-no-13-tahun-1967-tentang-anggaran-pendapatan-dan-belanja-negara-tahun-1968-ln-tahun-1967-no-33

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1968 tentang Perobahan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 13 tahun 1967 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1968 (L.N. Tahun 1967 No. 33)

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 4 · Tahun 1971

Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

literasihukum.com/peraturan/17050/perubahan-dan-penambahan-atas-ketentuan-pasal-54-kitab-undang-undang-hukum-dagang

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 12 · Tahun 1955 • 01 Jun 2026

Perobahan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1953

literasihukum.com/peraturan/15869/perobahan-pasal-4-ayat-1-undang-undang-no-12-tahun-1953

Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1955 tentang Perobahan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1953

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 11 · Tahun 1955 • 16 Jul 2026

Pemberian Kuasa kepada Menteri Keuangan untuk Mengambil Uang-Muka pada Bank Indonesia Lebih dari Pada Batas yang Ditetapkan dalam Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953)

literasihukum.com/peraturan/16785/pemberian-kuasa-kepada-menteri-keuangan-untuk-mengambil-uang-muka-pada-bank-indonesia-lebih-dari-pada-batas-yang-ditetapkan-dalam-pasal-19-ayat-2-undang-undang-pokok-bank-indonesia-1953-undang-undang-no-11-tahun-1953

…untuk Mengambil Uang-Muka pada Bank Indonesia Lebih dari Pada Batas yang Ditetapkan dalam Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953)

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 22 · Tahun 1959 • 01 Jul 2026

Penetapan Undang-Undang Darurat No. 43 Tahun 1950 Tentang Perubahan Pasal 45 "Zegelverordening 1921" (Lembaran Negara Tahun 1950 No. 85), Sebagai Undang-Undang

literasihukum.com/peraturan/16697/penetapan-undang-undang-darurat-no-43-tahun-1950-tentang-perubahan-pasal-45-zegelverordening-1921-lembaran-negara-tahun-1950-no-85-sebagai-undang-undang

…22 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 43 Tahun 1950 Tentang Perubahan Pasal 45 "Zegelverordening 1921" (Lembaran Negara Tahun 1950 No. 85), Sebagai Undang-Undang

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 19 · Tahun 1953 • 25 Jun 2026

Pengubahan Bea Pembubaran yang Ditetapkan dalam Pasal 5 Ayat 2 "Jachtordonnantie Java en Madura 1940" (Staatsblad 1939 Nr 733)

literasihukum.com/peraturan/17383/pengubahan-bea-pembubaran-yang-ditetapkan-dalam-pasal-5-ayat-2-jachtordonnantie-java-en-madura-1940-staatsblad-1939-nr-733

…g-undang (UU) Nomor 19 Tahun 1953 tentang Pengubahan Bea Pembubaran yang Ditetapkan dalam Pasal 5 Ayat 2 "Jachtordonnantie Java en Madura 1940" (Staatsblad 1939 Nr 733)

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 141/PMK.03/2015 · Tahun 2015 • 24 Jul 2026

Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

literasihukum.com/peraturan/15522/jenis-jasa-lain-sebagaimana-dimaksud-dalam-pasal-23-ayat-1-huruf-c-angka-2-undang-undang-nomor-7-tahun-1983-tentang-pajak-penghasilan-sebagaimana-telah-beberapa-kali-diubah-terakhir-dengan-undang-undang-nomor-36-tahun-2008

…angan Nomor 141/PMK.03/2015 Tahun 2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Un…