Peraturan Undang-undang (UU) · No. 9 · Tahun 2021

Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara

literasihukum.com/peraturan/14595/pembentukan-pengadilan-tinggi-papua-barat-pengadilan-tinggi-kepulauan-riau-pengadilan-tinggi-sulawesi-barat-dan-pengadilan-tinggi-kalimantan-utara

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 29 · Tahun 2022

Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya

literasihukum.com/peraturan/14323/pembentukan-provinsi-papua-barat-daya

Undang-undang (UU) Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya

Peraturan Peraturan Presiden (Perpres) · No. 108 · Tahun 2025

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Rangka Percepatan Pembangunan di Papua

literasihukum.com/peraturan/1888/pengadaan-barangjasa-pemerintah-dalam-rangka-percepatan-pembangunan-di-papua

…ahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Rangka Percepatan Pembangunan di Papua

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 2 · Tahun 1987

Pengesahan "Treaty of Mutual Respect, Friendship and Cooperation Between The Republic of Indonesia and The Independent State of Papua New Guinea"

literasihukum.com/peraturan/17193/pengesahan-treaty-of-mutual-respect-friendship-and-cooperation-between-the-republic-of-indonesia-and-the-independent-state-of-papua-new-guinea

…Friendship and Cooperation Between The Republic of Indonesia and The Independent State of Papua New Guinea"

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 6 · Tahun 1973

Perjanjian antara Indonesia dan Australia Mengenai Garis-Garis Batas Tertentu antara Indonesia dan Papua New Guinea

literasihukum.com/peraturan/17061/perjanjian-antara-indonesia-dan-australia-mengenai-garis-garis-batas-tertentu-antara-indonesia-dan-papua-new-guinea

…n antara Indonesia dan Australia Mengenai Garis-Garis Batas Tertentu antara Indonesia dan Papua New Guinea

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 46 · Tahun 2025

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua

literasihukum.com/peraturan/8853/perubahan-atas-peraturan-pemerintah-nomor-106-tahun-2021-tentang-kewenangan-dan-kelembagaan-pelaksanaan-kebijakan-otonomi-khusus-provinsi-papua

…hun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua

Peraturan Peraturan Presiden (Perpres) · No. 102 · Tahun 2025

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua

literasihukum.com/peraturan/8839/perubahan-atas-peraturan-presiden-nomor-121-tahun-2022-tentang-badan-pengarah-percepatan-pembangunan-otonomi-khusus-papua

…residen Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua

Berita • 05 May 2024

Gugat KPU ke MK, Gerindra Duga Pencurian Suara Noken dan Pelanggaran Administrasi di Papua Tengah, Tuntut Pemungutan Suara Ulang!

news.literasihukum.com/gerindra-gugat-kpu-mk-pencurian-suara-noken

…indra tuntut MK batalkan keputusan KPU dan gelar PSU atas dugaan pencurian suara Noken di Papua Tengah.

Berita • 05 May 2024

Yerry Miagoni, Caleg DPRD Provinsi Papua Tengah, Menggugat KPU ke MK: Dugaan Pengalihan 14.870 Suara

news.literasihukum.com/yerry-miagoni-gugat-kpu-kecurangan-pemilu

Yerry Miagoni gugat KPU MK atas dugaan kecurangan pemilu di DPRD Papua Tengah, meminta PSU.

Berita • 16 Jan 2025

MK Periksa 30 Sidang Sengketa Pilkada Serentak 2024, 7 Perkara Berasal dari Papua

news.literasihukum.com/mk-periksa-30-sidang-sengketa-pilkada-serentak-2024-7-perkara-berasal-dari-papua

…Konstitusi memeriksa 30 sengketa Pilkada serentak 2024 hari ini, termasuk 7 perkara dari Papua. Sidang dilakukan oleh tiga panel majelis hakim dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.