Hasil Pencarian: PK

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 77 · Tahun 2023

PENGELOLAAN KAS UMUM DAERAH DENGAN MENERAPKAN REKENING TUNGGAL PERBENDAHARAAN (TREASURY SINGLE ACCOUNT)

literasihukum.com/peraturan/1991/pengelolaan-kas-umum-daerah-dengan-menerapkan-rekening-tunggal-perbendaharaan-treasury-single-account

…rbup) Kabupaten Bone Nomor 77 Tahun 2023 tentang PENGELOLAAN KAS UMUM DAERAH DENGAN MENERAPKAN REKENING TUNGGAL PERBENDAHARAAN (TREASURY SINGLE ACCOUNT)

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 3 · Tahun 2025

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset daerah (DPPKAD) Kabupaten Nagan Raya

literasihukum.com/peraturan/643/pembentukan-susunan-organisasi-dan-tata-kerja-unit-pelaksana-teknis-dinas-uptd-pasar-dinas-pendapatan-pengelolaan-keuangan-dan-asset-daerah-dppkad-kabupaten-nagan-raya

…sana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset daerah (DPPKAD) Kabupaten Nagan Raya

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 3 · Tahun 1957

Pemberian Kuasa Kepada Menteri Keuangan Untuk Mengambil Uang Muka Pada Bank Indonesia Lebih Daripada Batas Yang Ditetapkan Dalam Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953); (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 40)

literasihukum.com/peraturan/16018/pemberian-kuasa-kepada-menteri-keuangan-untuk-mengambil-uang-muka-pada-bank-indonesia-lebih-daripada-batas-yang-ditetapkan-dalam-pasal-19-ayat-2-undang-undang-pokok-bank-indonesia-1953-undang-undang-no-11-tahun-1953-lembaran-negara-tahun-1953-no-40

…ri Keuangan Untuk Mengambil Uang Muka Pada Bank Indonesia Lebih Daripada Batas Yang Ditetapkan Dalam Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953); (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 40)

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 10 · Tahun 2019

Pendelegasian Kewenangan Pengawasan Ketaatan Penanggung Jawab Usaha Dan/Atau Kegiatan Atas Ketentuan Yang Ditetapkan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Izin Lingkungan

literasihukum.com/peraturan/15211/pendelegasian-kewenangan-pengawasan-ketaatan-penanggung-jawab-usaha-danatau-kegiatan-atas-ketentuan-yang-ditetapkan-dalam-peraturan-perundang-undangan-di-bidang-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup-serta-izin-lingkungan

…an Pengawasan Ketaatan Penanggung Jawab Usaha Dan/Atau Kegiatan Atas Ketentuan Yang Ditetapkan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Izin Lingkungan

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 12 · Tahun 2019

Pendelegasian Kewenangan Pengawasan Ketaatan Penanggung Jawab Usaha Dan/Atau Kegiatan Atas Ketentuan Yang Ditetapkan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Izin Lingkungan

literasihukum.com/peraturan/15218/pendelegasian-kewenangan-pengawasan-ketaatan-penanggung-jawab-usaha-danatau-kegiatan-atas-ketentuan-yang-ditetapkan-dalam-peraturan-perundang-undangan-di-bidang-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup-serta-izin-lingkungan

…an Pengawasan Ketaatan Penanggung Jawab Usaha Dan/Atau Kegiatan Atas Ketentuan Yang Ditetapkan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Izin Lingkungan

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 62 · Tahun 2010

Pendelegasian Wewenang Menetapkan dan Pemberian Kuasa Menandatangani Surat-Surat Keputusan dan Surat-Surat Lainnya di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap

literasihukum.com/peraturan/2341/pendelegasian-wewenang-menetapkan-dan-pemberian-kuasa-menandatangani-surat-surat-keputusan-dan-surat-surat-lainnya-di-bidang-kepegawaian-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-cilacap

…upati (Perbup) Kabupaten Cilacap Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Menetapkan dan Pemberian Kuasa Menandatangani Surat-Surat Keputusan dan Surat-Surat Lainnya di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 18 · Tahun 1954

Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No. 12 Tahun 1954) Guna Menetapkan Waktu Berlakunya Aturan Hukuman Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad Untuk Indonesia Tahun 1948 No. 141)" Sebagai Undang-Undang

literasihukum.com/peraturan/17008/penetapan-undang-undang-darurat-no-4-tahun-1954-lembaran-negara-no-12-tahun-1954-guna-menetapkan-waktu-berlakunya-aturan-hukuman-termaksud-dalam-pasal-3-ayat-2-ordonansi-staatsblad-untuk-indonesia-tahun-1948-no-141-sebagai-undang-undang

…an "Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No. 12 Tahun 1954) Guna Menetapkan Waktu Berlakunya Aturan Hukuman Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad Untuk Indonesia Tahun 1948 No. 141)" Sebagai Undang-Undang

Peraturan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan · No. 12 · Tahun 2024

Penyelenggaraan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dalam Penanganan Perubahan Iklim

literasihukum.com/peraturan/15275/penyelenggaraan-kontribusi-yang-ditetapkan-secara-nasional-dalam-penanganan-perubahan-iklim

…gan Hidup Dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dalam Penanganan Perubahan Iklim

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 1 · Tahun 1950

Peraturan Yang Menetapkan Peraturan-Peraturan Mana Yang Berlaku Untuk Daerah-Daerah Yang Menggabungkan Pada Republik Indonesia

literasihukum.com/peraturan/15694/peraturan-yang-menetapkan-peraturan-peraturan-mana-yang-berlaku-untuk-daerah-daerah-yang-menggabungkan-pada-republik-indonesia

…emerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1950 tentang Peraturan Yang Menetapkan Peraturan-Peraturan Mana Yang Berlaku Untuk Daerah-Daerah Yang Menggabungkan Pada Republik Indonesia

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 25 · Tahun 2009

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)

literasihukum.com/peraturan/13161/petunjuk-teknis-pengelolaan-keuangan-rumah-sakit-umum-daerah-rsud-r-syamsudin-sh-kota-sukabumi-yang-menerapkan-pola-pengelolaan-keuangan-badan-layanan-umum-daerah-ppk-blud

…olaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)