Menampilkan 31–40 dari 200 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini
• 04 Jun 2024
Ketentuan Hukum terkait Tabungan Perumahan Rakyat Menurut PP Nomor 21 Tahun 2024
literasihukum.com/tabungan-perumahan-rakyat
Artikel ini membahas ketentuan hukum terkait Tabungan Perumahan Rakyat menurut PP Nomor 21 Tahun 2024.
Kamus Hukum
Keuangan Negara
literasihukum.com/kamus-hukum/1744/keuangan-negara
Keuangan Negara Keuangan Negara adalah konsep/istilah administrasi atau ketatanegaraan terkait keuangan negara. Kategori: Hukum Tata Negara Contoh: Pemohon menggugat keuangan negara melalui mekanisme yang tersedia. Sumber: UUD 1945 Rujukan:…
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 12 · Tahun 2010
• 21 Apr 2010
ALOKASI PENERIMAAN JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN DARI PT. ASKES (PERSERO) PADA RSUD 1 LAGAUGO KABUPATEN LUWU TIMUR
literasihukum.com/peraturan/8491/alokasi-penerimaan-jasa-sarana-dan-jasa-pelayanan-dari-pt-askes-persero-pada-rsud-1-lagaugo-kabupaten-luwu-timur
…turan Bupati (Perbup) Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2010 tentang ALOKASI PENERIMAAN JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN DARI PT. ASKES (PERSERO) PADA RSUD 1 LAGAUGO KABUPATEN LUWU TIMUR
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 11 · Tahun 2010
• 21 Apr 2010
ALOKASI PENERIMAAN JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGAUGO KABUPATEN LUWU TIMUR.
literasihukum.com/peraturan/8492/alokasi-penerimaan-jasa-sarana-dan-jasa-pelayanan-program-jaminan-kesehatan-masyarakat-jamkesmas-pada-rumah-sakit-umum-daerah-i-lagaugo-kabupaten-luwu-timur
…turan Bupati (Perbup) Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2010 tentang ALOKASI PENERIMAAN JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGAUGO KABUPATEN LUWU TIMUR.
Materi Hukum
• 28 Jul 2025
Menata Ulang Independensi BI, OJK, dan LPS: Gagasan Baru Konstitusionalisme Moneter
literasihukum.com/konstitusionalisme-moneter-independensi-bi-ojk-lps
…emegang peranan krusial dalam menjaga stabilitas keuangan Indonesia: Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK...
Peraturan
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan · No. 3 · Tahun 2022
• 07 Jul 2026
Pemeriksaan Keuangan Negara oleh Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari Luar Badan Pemeriksa Keuangan dan Akuntan Publik Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
literasihukum.com/peraturan/14340/pemeriksaan-keuangan-negara-oleh-pemeriksa-danatau-tenaga-ahli-dari-luar-badan-pemeriksa-keuangan-dan-akuntan-publik-berdasarkan-ketentuan-peraturan-perundang-undangan
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara oleh Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari Luar Badan Pemeriksa Keuangan dan Akuntan Publik Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
Peraturan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 1 · Tahun 2020
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
literasihukum.com/peraturan/15477/kebijakan-keuangan-negara-dan-stabilitas-sistem-keuangan-untuk-penanganan-pandemi-corona-virus-disease-2019-covid-19-danatau-dalam-rangka-menghadapi-ancaman-yang-membahayakan-perekonomian-nasional-danatau-stabilitas-sistem-keuangan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman…
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 27 · Tahun 2011
PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, DAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
literasihukum.com/peraturan/1307/pelimpahan-kewenangan-pengelolaan-keuangan-daerah-kepada-koordinator-pengelolaan-keuangan-daerah-pejabat-pengelola-keuangan-daerah-dan-kepala-satuan-kerja-perangkat-daerah
…ti (Perbup) Kabupaten Maros Nomor 27 Tahun 2011 tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, DAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 29 · Tahun 2013
PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAROS KEPADA KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, BENDAHARA UMUM DAERAH, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, DAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
literasihukum.com/peraturan/950/pelimpahan-kewenangan-pengelolaan-keuangan-pemerintah-daerah-kabupaten-maros-kepada-koordinator-pengelolaan-keuangan-daerah-bendahara-umum-daerah-pejabat-pengelola-keuangan-daerah-dan-kepala-satuan-kerja-perangkat-daerah
…ti (Perbup) Kabupaten Maros Nomor 29 Tahun 2013 tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAROS KEPADA KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, BENDAHARA UMUM DAERAH, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, D…
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 20 · Tahun 2022
• 15 Sep 2022
KODE ETIK PENYELENGGARA PENGADAAN BARANG/JASA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
literasihukum.com/peraturan/7324/kode-etik-penyelenggara-pengadaan-barangjasa-pada-bagian-pengadaan-barangjasa
…Kabupaten Luwu Timur Nomor 20 Tahun 2022 tentang KODE ETIK PENYELENGGARA PENGADAAN BARANG/JASA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
Pasang Iklan