Menampilkan 31–40 dari 40 hasil
· ~23ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Menteri Hukum · No. 36 · Tahun 2025
Sistem Penyuluhan Hukum
literasihukum.com/peraturan/7665/sistem-penyuluhan-hukum
Peraturan Menteri Hukum Nomor 36 Tahun 2025 tentang Sistem Penyuluhan Hukum
Peraturan
Peraturan Menteri Hukum · No. 28 · Tahun 2025
Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Hukum
literasihukum.com/peraturan/12377/tata-cara-pembentukan-peraturan-menteri-hukum
Peraturan Menteri Hukum Nomor 28 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Hukum
Peraturan
Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 20 · Tahun 2024
Tata Cara Permohonan Salinan Produk Layanan Hukum Korporasi
literasihukum.com/peraturan/15336/tata-cara-permohonan-salinan-produk-layanan-hukum-korporasi
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2024 tentang Tata Cara Permohonan Salinan Produk Layanan Hukum Korporasi
Peraturan
Peraturan Menteri Hukum · No. 37 · Tahun 2025
Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Pemberi Bantuan Hukum
literasihukum.com/peraturan/7879/tata-cara-verifikasi-dan-akreditasi-organisasi-pemberi-bantuan-hukum
Peraturan Menteri Hukum Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Pemberi Bantuan Hukum
Peraturan
Peraturan Menteri Hukum · No. 3 · Tahun 2025
Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum
literasihukum.com/peraturan/14759/tata-naskah-dinas-kementerian-hukum
Peraturan Menteri Hukum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum
Peraturan
Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 14 · Tahun 2024
Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
literasihukum.com/peraturan/16130/tata-naskah-dinas-kementerian-hukum-dan-hak-asasi-manusia
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan · No. 2 · Tahun 2025
Tata Naskah Dinas Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
literasihukum.com/peraturan/14689/tata-naskah-dinas-kementerian-koordinator-bidang-hukum-hak-asasi-manusia-imigrasi-dan-pemasyarakatan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
Peraturan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan · No. 8 · Tahun 2024
Pencabutan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
literasihukum.com/peraturan/11919/pencabutan-peraturan-menteri-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-keamanan-nomor-5-tahun-2013-tentang-laporan-harta-kekayaan-penyelenggara-negara-di-lingkungan-kementerian-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-keamanan
…itik, Hukum, dan Keamanan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Peraturan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi · No. 6 · Tahun 2025
• 12 Jun 2026
Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/03/M.PAN/03/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
literasihukum.com/peraturan/14424/pencabutan-peraturan-menteri-pendayagunaan-aparatur-negara-nomor-per03mpan032007-tentang-pedoman-pelaksanaan-anggaran-pendapatan-dan-belanja-negara-di-lingkungan-kementerian-negara-pendayagunaan-aparatur-negara
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/03/M.PAN/03/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Bel…
Peraturan
Peraturan Menteri Hukum · No. 6 · Tahun 2025
Tata Cara Penegasan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
literasihukum.com/peraturan/14757/tata-cara-penegasan-status-kewarganegaraan-republik-indonesia-bagi-warga-negara-indonesia-di-luar-wilayah-negara-kesatuan-republik-indonesia
Peraturan Menteri Hukum Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penegasan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia