Menampilkan 31–40 dari 40 hasil
· ~0ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Menteri Keuangan · No. 32/PMK.03/2007 · Tahun 2007
Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 222/KMK.03/2002 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan
literasihukum.com/peraturan/16133/perubahan-kedua-atas-keputusan-menteri-keuangan-nomor-222kmk032002-tentang-kode-etik-pegawai-di-lingkungan-direktorat-jenderal-pajak-departemen-keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.03/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 222/KMK.03/2002 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan
Peraturan
Peraturan Menteri Keuangan · No. 51 · Tahun 2023
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Pembayaran Domestic Market Obligation Fee, Over Lifting Kontraktor dan/atau Under Lifting Kontraktor dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
literasihukum.com/peraturan/18700/perubahan-atas-peraturan-menteri-keuangan-nomor-118pmk022019-tentang-tata-cara-pembayaran-domestic-market-obligation-fee-over-lifting-kontraktor-danatau-under-lifting-kontraktor-dalam-kegiatan-usaha-hulu-minyak-dan-gas-bumi
…Keuangan Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Pembayaran Domestic Market Obligation Fee, Over Lifting Kontraktor dan/atau Under Lifting Kontraktor dalam Kegiatan Usaha…
Peraturan
Peraturan Menteri Keuangan · No. 11 · Tahun 2024
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.04/2022 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea
literasihukum.com/peraturan/17924/perubahan-atas-peraturan-menteri-keuangan-nomor-219pmk042022-tentang-tata-cara-pengenaan-tarif-bea-masuk-atas-barang-impor-berdasarkan-perjanjian-kemitraan-ekonomi-komprehensif-antara-pemerintah-republik-indonesia-dan-pemerintah-republik-korea
…Keuangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.04/2022 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Repub…
Peraturan
Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 107 · Tahun 2021
Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi SMK Negeri 5 Pangalengan pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 - 2023
literasihukum.com/peraturan/13080/rencana-strategis-badan-layanan-umum-daerah-satuan-pendidikan-daerah-provinsi-smk-negeri-5-pangalengan-pada-dinas-pendidikan-pemerintah-daerah-provinsi-jawa-barat-tahun-2021-2023
…21 tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi SMK Negeri 5 Pangalengan pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 - 2023
Peraturan
Peraturan Menteri Keuangan · No. 133/PMK.03/2021 · Tahun 2021
• 29 Sep 2021
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Meterai
literasihukum.com/peraturan/17780/peraturan-pelaksanaan-peraturan-pemerintah-nomor-86-tahun-2021-tentang-pengadaan-pengelolaan-dan-penjualan-meterai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.03/2021 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Meterai
Peraturan
Peraturan Menteri Keuangan · No. 141/PMK.03/2015 · Tahun 2015
• 24 Jul 2026
Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
literasihukum.com/peraturan/15522/jenis-jasa-lain-sebagaimana-dimaksud-dalam-pasal-23-ayat-1-huruf-c-angka-2-undang-undang-nomor-7-tahun-1983-tentang-pajak-penghasilan-sebagaimana-telah-beberapa-kali-diubah-terakhir-dengan-undang-undang-nomor-36-tahun-2008
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 Tahun 2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diub…
Peraturan
Peraturan Menteri Keuangan · No. 118/PMK.03/2016 · Tahun 2016
• 15 Jul 2026
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak
literasihukum.com/peraturan/15523/pelaksanaan-undang-undang-nomor-11-tahun-2016-tentang-pengampunan-pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak
Peraturan
Peraturan Menteri Keuangan · No. 219/PMK.01/2007 · Tahun 2007
Kode Etik Pegawai Badan Kebijakan Fiskal
literasihukum.com/peraturan/16135/kode-etik-pegawai-badan-kebijakan-fiskal
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.01/2007 Tahun 2007 tentang Kode Etik Pegawai Badan Kebijakan Fiskal
Peraturan
Peraturan Menteri Keuangan · No. 220/PMK.01/2007 · Tahun 2007
Kode Etik Pegawai di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia
literasihukum.com/peraturan/16136/kode-etik-pegawai-di-lingkungan-badan-pendidikan-dan-pelatihan-keuangan-departemen-keuangan-republik-indonesia
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.01/2007 Tahun 2007 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia
Peraturan
Peraturan Menteri Keuangan · No. 33/PMK.03/2007 · Tahun 2007
Pemberlakuan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan dan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
literasihukum.com/peraturan/16134/pemberlakuan-kode-etik-pegawai-di-lingkungan-kantor-pusat-direktorat-jenderal-pajak-departemen-keuangan-dan-instansi-vertikal-direktorat-jenderal-pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.03/2007 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan dan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak