Menampilkan 3140 dari 40 hasil · ~0ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 32/PMK.03/2007 · Tahun 2007
Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 222/KMK.03/2002 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan
literasihukum.com/peraturan/16133/perubahan-kedua-atas-keputusan-menteri-keuangan-nomor-222kmk032002-tentang-kode-etik-pegawai-di-lingkungan-direktorat-jenderal-pajak-departemen-keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.03/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 222/KMK.03/2002 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan
Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 51 · Tahun 2023
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Pembayaran Domestic Market Obligation Fee, Over Lifting Kontraktor dan/atau Under Lifting Kontraktor dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
literasihukum.com/peraturan/18700/perubahan-atas-peraturan-menteri-keuangan-nomor-118pmk022019-tentang-tata-cara-pembayaran-domestic-market-obligation-fee-over-lifting-kontraktor-danatau-under-lifting-kontraktor-dalam-kegiatan-usaha-hulu-minyak-dan-gas-bumi
…Keuangan Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Pembayaran Domestic Market Obligation Fee, Over Lifting Kontraktor dan/atau Under Lifting Kontraktor dalam Kegiatan Usaha…
Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 11 · Tahun 2024
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.04/2022 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea
literasihukum.com/peraturan/17924/perubahan-atas-peraturan-menteri-keuangan-nomor-219pmk042022-tentang-tata-cara-pengenaan-tarif-bea-masuk-atas-barang-impor-berdasarkan-perjanjian-kemitraan-ekonomi-komprehensif-antara-pemerintah-republik-indonesia-dan-pemerintah-republik-korea
…Keuangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.04/2022 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Repub…
Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 107 · Tahun 2021
Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi SMK Negeri 5 Pangalengan pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 - 2023
literasihukum.com/peraturan/13080/rencana-strategis-badan-layanan-umum-daerah-satuan-pendidikan-daerah-provinsi-smk-negeri-5-pangalengan-pada-dinas-pendidikan-pemerintah-daerah-provinsi-jawa-barat-tahun-2021-2023
…21 tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi SMK Negeri 5 Pangalengan pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 - 2023
Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 133/PMK.03/2021 · Tahun 2021 • 29 Sep 2021
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Meterai
literasihukum.com/peraturan/17780/peraturan-pelaksanaan-peraturan-pemerintah-nomor-86-tahun-2021-tentang-pengadaan-pengelolaan-dan-penjualan-meterai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.03/2021 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Meterai
Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 141/PMK.03/2015 · Tahun 2015 • 24 Jul 2026
Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
literasihukum.com/peraturan/15522/jenis-jasa-lain-sebagaimana-dimaksud-dalam-pasal-23-ayat-1-huruf-c-angka-2-undang-undang-nomor-7-tahun-1983-tentang-pajak-penghasilan-sebagaimana-telah-beberapa-kali-diubah-terakhir-dengan-undang-undang-nomor-36-tahun-2008
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 Tahun 2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diub…
Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 118/PMK.03/2016 · Tahun 2016 • 15 Jul 2026
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak
literasihukum.com/peraturan/15523/pelaksanaan-undang-undang-nomor-11-tahun-2016-tentang-pengampunan-pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak
Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 219/PMK.01/2007 · Tahun 2007
Kode Etik Pegawai Badan Kebijakan Fiskal
literasihukum.com/peraturan/16135/kode-etik-pegawai-badan-kebijakan-fiskal
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.01/2007 Tahun 2007 tentang Kode Etik Pegawai Badan Kebijakan Fiskal
Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 220/PMK.01/2007 · Tahun 2007
Kode Etik Pegawai di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia
literasihukum.com/peraturan/16136/kode-etik-pegawai-di-lingkungan-badan-pendidikan-dan-pelatihan-keuangan-departemen-keuangan-republik-indonesia
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.01/2007 Tahun 2007 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia
Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 33/PMK.03/2007 · Tahun 2007
Pemberlakuan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan dan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
literasihukum.com/peraturan/16134/pemberlakuan-kode-etik-pegawai-di-lingkungan-kantor-pusat-direktorat-jenderal-pajak-departemen-keuangan-dan-instansi-vertikal-direktorat-jenderal-pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.03/2007 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan dan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
Live Chat Login untuk mulai Live Chat.
Masuk untuk menggunakan Live Chat
Live Chat hanya tersedia untuk pengguna yang sudah login agar riwayat percakapan tersimpan dan aman.
WhatsApp
Chat cepat via WhatsApp.
Email
Kirim email ke admin untuk kebutuhan formal.
Pusat Bantuan
Cek panduan singkat dan informasi layanan.