Hasil Pencarian: MK

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 84 · Tahun 2012 • 25 Jul 2026

Pemberian Tunjangan Penambahan Penghasilan Kepada Para Guru Agama dan Guru Madrasah Berstatus Pegawai Negeri Sipil Yang Bertugas di TK, SLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, SMK, RA/BA, MI, MTs dan MA Tahun Anggaran 2012

literasihukum.com/peraturan/11106/pemberian-tunjangan-penambahan-penghasilan-kepada-para-guru-agama-dan-guru-madrasah-berstatus-pegawai-negeri-sipil-yang-bertugas-di-tk-slb-sdsdlb-smpsmplb-smasmalb-smk-raba-mi-mts-dan-ma-tahun-anggaran-2012

…Berstatus Pegawai Negeri Sipil Yang Bertugas di TK, SLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, SMK, RA/BA, MI, MTs dan MA Tahun Anggaran 2012

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 47 · Tahun 2024 • 18 Jul 2026

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan

literasihukum.com/peraturan/15397/perubahan-ketiga-atas-peraturan-menteri-keuangan-nomor-70pmk032017-tentang-petunjuk-teknis-mengenai-akses-informasi-keuangan-untuk-kepentingan-perpajakan

…an Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 35 · Tahun 2011

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 08 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT/INOMENKLATUR TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH NEGERI TK PUSAT PAUD/TK, SD, SDLB, SMP, SMA DAN SMK LINGKUP KABUPATEN MAROS

literasihukum.com/peraturan/1293/pelaksanaan-peraturan-daerah-kabupaten-maros-nomor-08-tahun-2011-tentang-penetapan-nomor-urutinomenklatur-tingkat-satuan-pendidikan-sekolah-negeri-tk-pusat-paudtk-sd-sdlb-smp-sma-dan-smk-lingkup-kabupaten-maros

…KLATUR TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH NEGERI TK PUSAT PAUD/TK, SD, SDLB, SMP, SMA DAN SMK LINGKUP KABUPATEN MAROS

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 20 · Tahun 2024

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan

literasihukum.com/peraturan/16419/perubahan-atas-peraturan-menteri-keuangan-nomor-138pmk022021-tentang-jenis-dan-tarif-atas-jenis-penerimaan-negara-bukan-pajak-yang-bersifat-volatil-dan-kebutuhan-mendesak-yang-berlaku-pada-kementerian-perhubungan

…Keuangan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Kementerian…

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 10 · Tahun 2024

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor

literasihukum.com/peraturan/17925/perubahan-atas-peraturan-menteri-keuangan-nomor-26pmk0102022-tentang-penetapan-sistem-klasifikasi-barang-dan-pembebanan-tarif-bea-masuk-atas-barang-impor

…Keuangan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 52 · Tahun 2023

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Perhitungan, Pengakuan dan Pembayaran Unfunded Past Service Liability Program Tagungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil Yang Dilaksanakan Oleh PT Taspen (Persero)

literasihukum.com/peraturan/18695/perubahan-kedua-atas-peraturan-menteri-keuangan-nomor-25pmk022013-tentang-tata-cara-perhitungan-pengakuan-dan-pembayaran-unfunded-past-service-liability-program-tagungan-hari-tua-pegawai-negeri-sipil-yang-dilaksanakan-oleh-pt-taspen-persero

…gan Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Perhitungan, Pengakuan dan Pembayaran Unfunded Past Service Liability Program Tagungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil Yang…

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 32/PMK.03/2007 · Tahun 2007

Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 222/KMK.03/2002 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan

literasihukum.com/peraturan/16133/perubahan-kedua-atas-keputusan-menteri-keuangan-nomor-222kmk032002-tentang-kode-etik-pegawai-di-lingkungan-direktorat-jenderal-pajak-departemen-keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.03/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 222/KMK.03/2002 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 51 · Tahun 2023

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Pembayaran Domestic Market Obligation Fee, Over Lifting Kontraktor dan/atau Under Lifting Kontraktor dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

literasihukum.com/peraturan/18700/perubahan-atas-peraturan-menteri-keuangan-nomor-118pmk022019-tentang-tata-cara-pembayaran-domestic-market-obligation-fee-over-lifting-kontraktor-danatau-under-lifting-kontraktor-dalam-kegiatan-usaha-hulu-minyak-dan-gas-bumi

…Keuangan Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Pembayaran Domestic Market Obligation Fee, Over Lifting Kontraktor dan/atau Under Lifting Kontraktor dalam Kegiatan Usaha…

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 11 · Tahun 2024

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.04/2022 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea

literasihukum.com/peraturan/17924/perubahan-atas-peraturan-menteri-keuangan-nomor-219pmk042022-tentang-tata-cara-pengenaan-tarif-bea-masuk-atas-barang-impor-berdasarkan-perjanjian-kemitraan-ekonomi-komprehensif-antara-pemerintah-republik-indonesia-dan-pemerintah-republik-korea

…Keuangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.04/2022 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Repub…

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 107 · Tahun 2021

Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi SMK Negeri 5 Pangalengan pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 - 2023

literasihukum.com/peraturan/13080/rencana-strategis-badan-layanan-umum-daerah-satuan-pendidikan-daerah-provinsi-smk-negeri-5-pangalengan-pada-dinas-pendidikan-pemerintah-daerah-provinsi-jawa-barat-tahun-2021-2023

…21 tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi SMK Negeri 5 Pangalengan pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 - 2023