Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 47 · Tahun 2019

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN DAN LEMBAGA ADAT KELURAHAN

literasihukum.com/peraturan/3049/lembaga-kemasyarakatan-kelurahan-dan-lembaga-adat-kelurahan

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Takalar Nomor 47 Tahun 2019 tentang LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN DAN LEMBAGA ADAT KELURAHAN

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 55 · Tahun 2022

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN DAN LEMBAGA ADAT KELURAHAN

literasihukum.com/peraturan/8484/lembaga-kemasyarakatan-kelurahan-dan-lembaga-adat-kelurahan

…Bupati (Perbup) Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 55 Tahun 2022 tentang LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN DAN LEMBAGA ADAT KELURAHAN

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 74 · Tahun 2023

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA

literasihukum.com/peraturan/3237/pedoman-pembentukan-lembaga-kemasyarakatan-desa-dan-lembaga-adat-desa

…raturan Bupati (Perbup) Kabupaten Soppeng Nomor 74 Tahun 2023 tentang PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 36 · Tahun 2025

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA

literasihukum.com/peraturan/9210/perubahan-atas-peraturan-bupati-bengkayang-nomor-38-tahun-2020-tentang-lembaga-kemasyarakatan-desa-dan-lembaga-adat-desa

…Tahun 2025 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 16 · Tahun 2015 • 16 Jun 2026

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SUBSIDI, BELANJA HIBAH, BELANJA BANTUAN SOSIAL, BANTUAN PARTAI POLITIK DAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN

literasihukum.com/peraturan/786/perubahan-atas-peraturan-bupati-nomor-2-tahun-2012-tentang-tata-cara-pemberian-dan-pertanggungjawaban-belanja-subsidi-belanja-hibah-belanja-bantuan-sosial-bantuan-partai-politik-dan-belanja-bantuan-keuangan

…ENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SUBSIDI, BELANJA HIBAH, BELANJA BANTUAN SOSIAL, BANTUAN PARTAI POLITIK DAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 4 · Tahun 2017

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SUBSIDI, BELANJA HIBAH, BELANJA BANTUAN SOSIAL, BANTUAN PARTAI POLITIK DAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN

literasihukum.com/peraturan/669/tata-cara-pemberian-dan-pertanggungjawaban-belanja-subsidi-belanja-hibah-belanja-bantuan-sosial-bantuan-partai-politik-dan-belanja-bantuan-keuangan

…entang TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SUBSIDI, BELANJA HIBAH, BELANJA BANTUAN SOSIAL, BANTUAN PARTAI POLITIK DAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN

Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan · No. 4 · Tahun 2025 • 29 Sep 2025

Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun 2025 - 2029

literasihukum.com/peraturan/7433/rencana-strategis-kementerian-koordinator-bidang-hukum-hak-asasi-manusia-imigrasi-dan-pemasyarakatan-tahun-2025-2029

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun 2025 - 2029

Peraturan Peraturan Menteri Hukum · No. 32 · Tahun 2025 • 16 Sep 2025

Tata Cara Permohonan Perbaikan Data Badan Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan

literasihukum.com/peraturan/7447/tata-cara-permohonan-perbaikan-data-badan-hukum-perseroan-terbatas-yayasan-dan-perkumpulan

Peraturan Menteri Hukum Nomor 32 Tahun 2025 tentang Tata Cara Permohonan Perbaikan Data Badan Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan

Peraturan Peraturan Menteri Hukum · No. 25 · Tahun 2025 • 24 Jun 2026

Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer

literasihukum.com/peraturan/7444/penyelenggaraan-layanan-jasa-hukum-persekutuan-perdata-persekutuan-firma-dan-persekutuan-komanditer

Peraturan Menteri Hukum Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer

Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan · No. 3 · Tahun 2025 • 14 Jul 2026

Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

literasihukum.com/peraturan/11875/pelaksanaan-pemberian-tunjangan-kinerja-di-lingkungan-kementerian-koordinator-bidang-hukum-hak-asasi-manusia-imigrasi-dan-pemasyarakatan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi,…