Berita • 08 Jan 2026

Sejarah Baru: MK Diskualifikasi Seluruh Paslon Pilkada Barito Utara karena Politik Uang Terstruktur

news.literasihukum.com/mk-diskualifikasi-seluruh-paslon-barito-utara-2026

Mahkamah Konstitusi mencetak sejarah baru di awal tahun 2026 dengan mendiskualifikasi seluruh pasangan calon dalam sengketa Pilkada Barito Utara akibat terbukti melakukan politik uang masif. MK memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tot…

Berita • 15 Jul 2024

Mahasiswa UPN Veteran Jatim Magang di Kejaksaan Bojonegoro, Tingkatkan Kompetensi dan Pengabdian Masyarakat

news.literasihukum.com/mahasiswa-upn-veteran-jatim-magang-di-kejaksaan-bojonegoro

Dalam rangka penerapan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Jawa Timur melaksanakan kerja sama strategis dengan berbagai insti...

Berita • 17 Mar 2024

MK: Caleg DPR/DPRD di Pemilu 2024 Bisa Gugat Hasil Pemilu Sendiri

news.literasihukum.com/caleg-kini-bisa-gugat-hasil-pemilu-sendiri-ke-mk

Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan kesempatan bagi calon anggota DPR dan DPRD untuk mengajukan gugatan hasil pemilu secara mandiri, tanpa harus terikat dengan partai asal mereka.

Berita • 25 Jul 2025

Komisi III DPR Kunjungi Polda NTT, Bahas Dukungan dan Evaluasi Program Makanan Bergizi Gratis

news.literasihukum.com/komisi-iii-dpr-bahas-mbg-dengan-polda-ntt

KUPANG, Literasi Hukum — Rombongan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat melakukan kunjungan kerja ke Markas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) pada Jumat (25/7). Delegasi yang dipimpin Wa...

Berita • 22 Sep 2025

RUU Pemilu Masuk Prolegnas 2026, Komisi II DPR Siap Bahas—Sorotan Publik Menguat

news.literasihukum.com/ruu-pemilu-prolegnas-2026

RUU Pemilu masuk Prolegnas Prioritas 2026; Komisi II DPR siap bahas. Publik menuntut perbaikan sistem dan akuntabilitas pasca demo.

Berita • 18 Sep 2025

MK: Pembentuk UU Perlu Tinjau Ulang Batas Wilayah Kota Bontang

news.literasihukum.com/mk-pembentuk-uu-perlu-tinjau-ulang-batas-wilayah-kota-bontang

MK tolak uji UU Pembentukan Kota Bontang, namun dorong pembentuk UU tinjau ulang batas wilayah jika tak sesuai fakta historis & peta.

Berita • 21 Aug 2025

Tok! DPR Sahkan Inosentius Samsul Jadi Hakim Konstitusi Gantikan Arief Hidayat

news.literasihukum.com/dpr-sahkan-inosentius-samsul-jadi-hakim-konstitusi

JAKARTA, LITERASIHUKUM.COM – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi menyetujui Inosentius Samsul sebagai Hakim Konstitusi dari unsur DPR. Pengesahan ini dilakukan dalam Rapat Paripurna ketiga Masa...

Berita • 07 Feb 2026

Jimly Kritik Proses Hakim MK Di DPR, Soroti Potensi Ganggu Independensi

news.literasihukum.com/jimly-kritik-proses-hakim-mk-di-dpr-soroti-potensi-ganggu-independensi

Jimly Asshiddiqie kritik mekanisme DPR dalam pengisian hakim MK. Soroti potensi gangguan independensi kehakiman dan masalah etik.

Berita • 13 Jan 2026

Prabowo Tegaskan Direksi BUMN Harus Berintegritas: Tak Siap Mengabdi, Silakan Mundur

news.literasihukum.com/prabowo-peringatkan-direksi-bumn-integritas-tata-kelola

Presiden Prabowo meminta direksi BUMN bekerja jujur dan berpihak pada publik. Ia menegaskan yang tidak sanggup mengabdi sebaiknya mundur.

Berita • 02 Mar 2026

MK Hapus Frasa “Tidak Langsung” di Pasal 21 UU Tipikor

news.literasihukum.com/mk-hapus-frasa-tidak-langsung-di-pasal-21-uu-tipikor

MK menyatakan frasa “secara langsung atau tidak langsung” di Pasal 21 UU Tipikor inkonstitusional karena berpotensi menjadi pasal karet obstruction of justice.