Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 30 · Tahun 2024 • 25 Sep 2024

Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sukabumi

literasihukum.com/peraturan/14002/perubahan-kedua-atas-peraturan-wali-kota-nomor-20-tahun-2018-tentang-pelimpahan-kewenangan-pelayanan-perizinan-dan-non-perizinan-kepada-kepala-dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-terpadu-satu-pintu-kota-sukabumi

…4 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sukabumi

Peraturan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia · No. 5 · Tahun 2025 • 28 Apr 2025

Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah

literasihukum.com/peraturan/14600/pelimpahan-kewenangan-penetapan-hak-atas-tanah-dan-kegiatan-pendaftaran-tanah

…Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 12 · Tahun 2025 • 28 Apr 2025

Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Pelayanan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

literasihukum.com/peraturan/8390/pendelegasian-kewenangan-perizinan-berusaha-perizinan-nonberusaha-dan-pelayanan-nonperizinan-kepada-kepala-dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-terpadu-satu-pintu

…an Bupati (Perbup) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Pelayanan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia · No. 9 · Tahun 2025 • 25 Sep 2025

Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah

literasihukum.com/peraturan/9925/perubahan-atas-peraturan-menteri-agraria-dan-tata-ruang-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-5-tahun-2025-tentang-pelimpahan-kewenangan-penetapan-hak-atas-tanah-dan-kegiatan-pendaftaran-tanah

…ia dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah

Peraturan Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara · No. 9 · Tahun 2025 • 23 Sep 2025

Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Ibu Kota Nusantara Dalam Lingkup Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara

literasihukum.com/peraturan/10221/tata-cara-pelaksanaan-kerja-sama-pemerintah-dan-badan-usaha-ibu-kota-nusantara-dalam-lingkup-kewenangan-otorita-ibu-kota-nusantara

…a Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Ibu Kota Nusantara Dalam Lingkup Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 51 · Tahun 2025 • 20 Nov 2025

Pencabutan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Rokan Hulu Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah

literasihukum.com/peraturan/2821/pencabutan-peraturan-bupati-rokan-hulu-nomor-39-tahun-2011-tentang-pelimpahan-sebagian-kewenangan-bupati-rokan-hulu-kepada-camat-untuk-melaksanakan-urusan-pemerintahan-daerah

…ng Pencabutan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Rokan Hulu Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 17 · Tahun 2025 • 04 Jul 2026

Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci

literasihukum.com/peraturan/2635/pelimpahan-sebagian-kewenangan-pengelolaan-persampahan-kepada-camat-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-kerinci

…raturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kerinci Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 246 · Tahun 2022 • 24 Jun 2026

Pendelegasian sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Non Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan

literasihukum.com/peraturan/13869/pendelegasian-sebagian-kewenangan-penyelenggaraan-perizinan-berusaha-berbasis-risiko-dan-perizinan-non-berusaha-kepada-kepala-dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-terpadu-satu-pintu-kabupaten-kuningan

…an Bupati (Perbup) Kabupaten Kuningan Nomor 246 Tahun 2022 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Non Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Sat…

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 6 · Tahun 2024 • 10 Jun 2026

Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, Dan Nonperizinan Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

literasihukum.com/peraturan/8548/pelimpahan-kewenangan-penyelenggaraan-pelayanan-perizinan-berusaha-perizinan-nonberusaha-dan-nonperizinan-dari-bupati-kepada-kepala-dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-terpadu-satu-pintu

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, Dan Nonperizinan Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayan…

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 16 · Tahun 2013 • 29 Jul 2026

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA OLEH BUPATI KEPADA CAMAT DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR

literasihukum.com/peraturan/8399/pelimpahan-kewenangan-pengambilan-sumpah-dan-pelantikan-anggota-badan-permusyawaratan-desa-oleh-bupati-kepada-camat-dalam-wilayah-kabupaten-luwu-timur

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2013 tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA OLEH BUPATI KEPADA CAMAT DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR