Hasil Pencarian: Ketua Umum Parpol

Peraturan Peraturan Presiden (Perpres) · No. 77 · Tahun 2023

Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2010 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Ketua Harian dan Anggota Dewan Energi Nasional

literasihukum.com/peraturan/18045/perubahan-kedua-atas-peraturan-presiden-nomor-27-tahun-2010-tentang-hak-keuangan-dan-fasilitas-bagi-ketua-harian-dan-anggota-dewan-energi-nasional

…Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2010 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Ketua Harian dan Anggota Dewan Energi Nasional

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 9 · Tahun 2025

Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa, dan Insentif Ketua Rukun Tetangga.

literasihukum.com/peraturan/14127/perubahan-atas-peraturan-bupati-hulu-sungai-utara-nomor-11-tahun-2024-tentang-besaran-penghasilan-tetap-dan-tunjangan-kepala-desa-dan-perangkat-desa-tunjangan-kedudukan-badan-permusyawaratan-desa-dan-insentif-ketua-rukun-tetangga

…ala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa, dan Insentif Ketua Rukun Tetangga.

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 11 · Tahun 2018

STANDAR PERJALANAN DINAS BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, KETUA DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN LANDAK

literasihukum.com/peraturan/6919/standar-perjalanan-dinas-bagi-kepala-desa-perangkat-desa-ketua-dan-anggota-badan-permusyawaratan-desa-di-kabupaten-landak

…ak Nomor 11 Tahun 2018 tentang STANDAR PERJALANAN DINAS BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, KETUA DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN LANDAK

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 15 · Tahun 2018

STANDAR PERJALANAN DINAS BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, KETUA DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN LANDAK

literasihukum.com/peraturan/6921/standar-perjalanan-dinas-bagi-kepala-desa-perangkat-desa-ketua-dan-anggota-badan-permusyawaratan-desa-di-kabupaten-landak

…ak Nomor 15 Tahun 2018 tentang STANDAR PERJALANAN DINAS BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, KETUA DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN LANDAK

Peraturan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum · No. 2 · Tahun 2025 • 05 Sep 2025

Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

literasihukum.com/peraturan/7434/tata-cara-penyelesaian-kerugian-negara-terhadap-pegawai-negeri-bukan-bendahara-atau-pejabat-lain-di-lingkungan-badan-pengawas-pemilihan-umum-badan-pengawas-pemilihan-umum-provinsi-dan-badan-pengawas-pemilihan-umum-kabupatenkota

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum P…

Peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat · No. 3 · Tahun 2024

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024;

literasihukum.com/peraturan/16290/peraturan-menteri-pekerjaan-umum-dan-perumahan-rakyat-tentang-perubahan-atas-peraturan-menteri-pekerjaan-umum-dan-perumahan-rakyat-nomor-23-tahun-2020-tentang-rencana-strategis-kementerian-pekerjaan-umum-dan-perumahan-rakyat-tahun-2020-2024

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang…

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 13 · Tahun 2019

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN SETIAP KELURAHAN SERTA PRIORITAS PENGGUNAAN DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN UNTUK KELURAHAN DI KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2019

literasihukum.com/peraturan/10583/tata-cara-pembagian-dan-penetapan-rincian-dana-alokasi-umum-dan-dana-alokasi-umum-tambahan-setiap-kelurahan-serta-prioritas-penggunaan-dana-alokasi-umum-dan-dana-alokasi-umum-tambahan-untuk-kelurahan-di-kabupaten-maros-tahun-anggaran-2019

…Maros Nomor 13 Tahun 2019 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN SETIAP KELURAHAN SERTA PRIORITAS PENGGUNAAN DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN UNTUK KELURAHAN DI KA…

Opini • 14 May 2026

Wacana KPK Tentang Ketua Umum Parpol Maksimal 2 Priode

literasihukum.com/wacana-kpk-tentang-ketua-umum-parpol-maksimal-2-priode

…hal pencegahan korupsi, yaitu melakukan kajian terkait dengan tata Kelola partai politik (parpol)…

Peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat · No. 8 · Tahun 2024 • 19 Sep 2024

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

literasihukum.com/peraturan/15007/perubahan-kedua-atas-peraturan-menteri-pekerjaan-umum-dan-perumahan-rakyat-nomor-13-tahun-2020-tentang-organisasi-dan-tata-kerja-kementerian-pekerjaan-umum-dan-perumahan-rakyat

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan…

Peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat · No. 9 · Tahun 2024 • 19 Sep 2024

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

literasihukum.com/peraturan/15006/perubahan-kedua-atas-peraturan-menteri-pekerjaan-umum-dan-perumahan-rakyat-nomor-16-tahun-2020-tentang-organisasi-dan-tata-kerja-unit-pelaksana-teknis-di-kementerian-pekerjaan-umum-dan-perumahan-rakyat

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kemen…