Hasil Pencarian: Ketua PN Surabaya

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 61 · Tahun 1957

Penetapan Bagian IBW XII (Pelabuhan Surabaya) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

literasihukum.com/peraturan/15943/penetapan-bagian-ibw-xii-pelabuhan-surabaya-dari-anggaran-republik-indonesia-tahun-dinas-1954

Undang-undang (UU) Nomor 61 Tahun 1957 tentang Penetapan Bagian IBW XII (Pelabuhan Surabaya) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 10 · Tahun 1971 • 18 Sep 1971

Perubahan terhadap Undang-Undang No. 9 Tahun 1953 tentang Pemberian Tunjangan yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Ketua Dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

literasihukum.com/peraturan/17044/perubahan-terhadap-undang-undang-no-9-tahun-1953-tentang-pemberian-tunjangan-yang-bersifat-pensiun-kepada-bekas-ketua-dan-bekas-anggota-dewan-perwakilan-rakyat-republik-indonesia

…ng-Undang No. 9 Tahun 1953 tentang Pemberian Tunjangan yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Ketua Dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Peraturan Peraturan Presiden (Perpres) · No. 124 · Tahun 2024

Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Ketua dan Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional

literasihukum.com/peraturan/15193/hak-keuangan-dan-fasilitas-bagi-ketua-dan-anggota-dewan-jaminan-sosial-nasional

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 124 Tahun 2024 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Ketua dan Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 7 · Tahun 2012

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN KETUA RT TAHUN ANGGARAN 2012

literasihukum.com/peraturan/1228/kedudukan-keuangan-kepala-desa-perangkat-desa-dan-ketua-rt-tahun-anggaran-2012

…paten Maros Nomor 7 Tahun 2012 tentang KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN KETUA RT TAHUN ANGGARAN 2012

Peraturan Keputusan Presiden (Keppres) · No. 66 · Tahun 1961

Memberhentikan Dengan Hormat Mr. Sugiharto Sebagai Anggota Merangkap Ketua Panitia Parancang Undang-Undang Perbendaraan Baru

literasihukum.com/peraturan/15330/memberhentikan-dengan-hormat-mr-sugiharto-sebagai-anggota-merangkap-ketua-panitia-parancang-undang-undang-perbendaraan-baru

…6 Tahun 1961 tentang Memberhentikan Dengan Hormat Mr. Sugiharto Sebagai Anggota Merangkap Ketua Panitia Parancang Undang-Undang Perbendaraan Baru

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 5 · Tahun 1955

Pengubahan Undang-Undang No. 9 Tahun 1953 (Lembaran-Negara No. 36 Tahun 1953 ), tentang Pemberian Tunjangan yang Bersifat Pensiun kepada Bekas Ketua dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

literasihukum.com/peraturan/16790/pengubahan-undang-undang-no-9-tahun-1953-lembaran-negara-no-36-tahun-1953-tentang-pemberian-tunjangan-yang-bersifat-pensiun-kepada-bekas-ketua-dan-bekas-anggota-dewan-perwakilan-rakyat-republik-indonesia

…egara No. 36 Tahun 1953 ), tentang Pemberian Tunjangan yang Bersifat Pensiun kepada Bekas Ketua dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Peraturan Peraturan Menteri Agama · No. 4 · Tahun 2024

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah

literasihukum.com/peraturan/16500/perubahan-kedua-atas-peraturan-menteri-agama-nomor-68-tahun-2015-tentang-pengangkatan-dan-pemberhentian-rektorketua-perguruan-tinggi-keagamaan-yang-diselenggarakan-oleh-pemerintah

…Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 9 · Tahun 2025

Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa, dan Insentif Ketua Rukun Tetangga.

literasihukum.com/peraturan/14127/perubahan-atas-peraturan-bupati-hulu-sungai-utara-nomor-11-tahun-2024-tentang-besaran-penghasilan-tetap-dan-tunjangan-kepala-desa-dan-perangkat-desa-tunjangan-kedudukan-badan-permusyawaratan-desa-dan-insentif-ketua-rukun-tetangga

…ala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa, dan Insentif Ketua Rukun Tetangga.

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 11 · Tahun 2018

STANDAR PERJALANAN DINAS BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, KETUA DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN LANDAK

literasihukum.com/peraturan/6919/standar-perjalanan-dinas-bagi-kepala-desa-perangkat-desa-ketua-dan-anggota-badan-permusyawaratan-desa-di-kabupaten-landak

…ak Nomor 11 Tahun 2018 tentang STANDAR PERJALANAN DINAS BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, KETUA DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN LANDAK

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 15 · Tahun 2018

STANDAR PERJALANAN DINAS BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, KETUA DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN LANDAK

literasihukum.com/peraturan/6921/standar-perjalanan-dinas-bagi-kepala-desa-perangkat-desa-ketua-dan-anggota-badan-permusyawaratan-desa-di-kabupaten-landak

…ak Nomor 15 Tahun 2018 tentang STANDAR PERJALANAN DINAS BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, KETUA DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN LANDAK