Menampilkan 31–40 dari 146 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Menteri Perhubungan · No. 110 · Tahun 2021
Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Surabaya
literasihukum.com/peraturan/16329/organisasi-dan-tata-kerja-politeknik-pelayaran-surabaya
…i Perhubungan Nomor 110 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Surabaya
Peraturan
Peraturan Menteri Perhubungan · No. 99 · Tahun 2021
Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Surabaya
literasihukum.com/peraturan/16339/organisasi-dan-tata-kerja-politeknik-penerbangan-surabaya
…Perhubungan Nomor 99 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Surabaya
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 1 · Tahun 1993
Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
literasihukum.com/peraturan/17255/pembentukan-pengadilan-tinggi-tata-usaha-negara-surabaya
…ng-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1993 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 61 · Tahun 1957
Penetapan Bagian IBW XII (Pelabuhan Surabaya) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
literasihukum.com/peraturan/15943/penetapan-bagian-ibw-xii-pelabuhan-surabaya-dari-anggaran-republik-indonesia-tahun-dinas-1954
Undang-undang (UU) Nomor 61 Tahun 1957 tentang Penetapan Bagian IBW XII (Pelabuhan Surabaya) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 10 · Tahun 1971
• 18 Sep 1971
Perubahan terhadap Undang-Undang No. 9 Tahun 1953 tentang Pemberian Tunjangan yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Ketua Dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
literasihukum.com/peraturan/17044/perubahan-terhadap-undang-undang-no-9-tahun-1953-tentang-pemberian-tunjangan-yang-bersifat-pensiun-kepada-bekas-ketua-dan-bekas-anggota-dewan-perwakilan-rakyat-republik-indonesia
…ng-Undang No. 9 Tahun 1953 tentang Pemberian Tunjangan yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Ketua Dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Peraturan
Peraturan Presiden (Perpres) · No. 124 · Tahun 2024
Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Ketua dan Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional
literasihukum.com/peraturan/15193/hak-keuangan-dan-fasilitas-bagi-ketua-dan-anggota-dewan-jaminan-sosial-nasional
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 124 Tahun 2024 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Ketua dan Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 7 · Tahun 2012
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN KETUA RT TAHUN ANGGARAN 2012
literasihukum.com/peraturan/1228/kedudukan-keuangan-kepala-desa-perangkat-desa-dan-ketua-rt-tahun-anggaran-2012
…paten Maros Nomor 7 Tahun 2012 tentang KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN KETUA RT TAHUN ANGGARAN 2012
Peraturan
Keputusan Presiden (Keppres) · No. 66 · Tahun 1961
Memberhentikan Dengan Hormat Mr. Sugiharto Sebagai Anggota Merangkap Ketua Panitia Parancang Undang-Undang Perbendaraan Baru
literasihukum.com/peraturan/15330/memberhentikan-dengan-hormat-mr-sugiharto-sebagai-anggota-merangkap-ketua-panitia-parancang-undang-undang-perbendaraan-baru
…6 Tahun 1961 tentang Memberhentikan Dengan Hormat Mr. Sugiharto Sebagai Anggota Merangkap Ketua Panitia Parancang Undang-Undang Perbendaraan Baru
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 5 · Tahun 1955
Pengubahan Undang-Undang No. 9 Tahun 1953 (Lembaran-Negara No. 36 Tahun 1953 ), tentang Pemberian Tunjangan yang Bersifat Pensiun kepada Bekas Ketua dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
literasihukum.com/peraturan/16790/pengubahan-undang-undang-no-9-tahun-1953-lembaran-negara-no-36-tahun-1953-tentang-pemberian-tunjangan-yang-bersifat-pensiun-kepada-bekas-ketua-dan-bekas-anggota-dewan-perwakilan-rakyat-republik-indonesia
…egara No. 36 Tahun 1953 ), tentang Pemberian Tunjangan yang Bersifat Pensiun kepada Bekas Ketua dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Peraturan
Peraturan Menteri Agama · No. 4 · Tahun 2024
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah
literasihukum.com/peraturan/16500/perubahan-kedua-atas-peraturan-menteri-agama-nomor-68-tahun-2015-tentang-pengangkatan-dan-pemberhentian-rektorketua-perguruan-tinggi-keagamaan-yang-diselenggarakan-oleh-pemerintah
…Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah