Menampilkan 31–40 dari 200 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Menteri Dalam Negeri · No. 2 · Tahun 2023
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring
literasihukum.com/peraturan/18724/perubahan-atas-peraturan-menteri-dalam-negeri-nomor-7-tahun-2019-tentang-pelayanan-administrasi-kependudukan-secara-daring
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring
Peraturan
Peraturan Presiden (Perpres) · No. 22 · Tahun 2024
Pembentukan Kejaksaan Negeri Kepulauan Anambas, Kejaksaan Negeri Musi Rawas, Kejaksaan Negeri Sigi, Kejaksaan Negeri Morowali Utara, dan Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara
literasihukum.com/peraturan/17952/pembentukan-kejaksaan-negeri-kepulauan-anambas-kejaksaan-negeri-musi-rawas-kejaksaan-negeri-sigi-kejaksaan-negeri-morowali-utara-dan-kejaksaan-negeri-maluku-tenggara
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Kepulauan Anambas, Kejaksaan Negeri Musi Rawas, Kejaksaan Negeri Sigi, Kejaksaan Negeri Morowali Utara, dan Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 2 · Tahun 2019
Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Luar Daerah Dalam Negeri, dan Luar Negeri Bagi Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat yang Disetarakan dengan Pejabat Eselon, dan Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap Kabupaten Muna Barat
literasihukum.com/peraturan/13055/perjalanan-dinas-dalam-daerah-luar-daerah-dalam-negeri-dan-luar-negeri-bagi-pejabat-pejabat-eselon-pejabat-yang-disetarakan-dengan-pejabat-eselon-dan-pegawai-negeri-sipil-serta-pegawai-tidak-tetap-kabupaten-muna-barat
…en Muna Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Luar Daerah Dalam Negeri, dan Luar Negeri Bagi Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat yang Disetarakan dengan Pejabat Eselon, dan Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tet…
Peraturan
Peraturan Menteri Luar Negeri · No. 7 · Tahun 2025
• 29 Sep 2025
Perubahan Atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pengembalian Pinjaman Resmi Pejabat Dinas Luar Negeri Pada Perwakilan RI di Luar Negeri
literasihukum.com/peraturan/7919/perubahan-atas-peraturan-menteri-luar-negeri-nomor-7-tahun-2022-tentang-tata-cara-pemberian-dan-pengembalian-pinjaman-resmi-pejabat-dinas-luar-negeri-pada-perwakilan-ri-di-luar-negeri
Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pengembalian Pinjaman Resmi Pejabat Dinas Luar Negeri Pada Perwakilan RI di Luar Negeri
Peraturan
Peraturan Menteri Dalam Negeri · No. 14 · Tahun 2023
• 11 Sep 2023
Pedoman Teknis Pemberian dan Penghentian Pembayaran Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi bagi Pegawai Negeri Sipil di Instansi Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
literasihukum.com/peraturan/17860/pedoman-teknis-pemberian-dan-penghentian-pembayaran-penghasilan-pejabat-administrasi-yang-terdampak-penataan-birokrasi-bagi-pegawai-negeri-sipil-di-instansi-daerah-yang-bersumber-dari-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian dan Penghentian Pembayaran Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi bagi Pegawai Negeri Sipil di Instansi Daerah yang Bersumber da…
Peraturan
Peraturan Menteri Perindustrian · No. 20 · Tahun 2023
Pencabutan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 57/M-IND/PER/7/2006 tentang Penunjukan Surveyor Sebagai Pelaksana Verifikasi Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) atas Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri
literasihukum.com/peraturan/18182/pencabutan-peraturan-menteri-perindustrian-nomor-57m-indper72006-tentang-penunjukan-surveyor-sebagai-pelaksana-verifikasi-capaian-tingkat-komponen-dalam-negeri-tkdn-atas-barangjasa-produksi-dalam-negeri
…6 tentang Penunjukan Surveyor Sebagai Pelaksana Verifikasi Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) atas Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri
Opini
• 20 Dec 2024
Kabinet Obesitas Prabowo – Gibran
literasihukum.com/kabinet-obesitas-prabowo-gibran
Membahas terkait dengan komposisi kabinet obesitas Prabowo yang terkesan bagi-bagi jabatan alih-alih memilih berdasarkan meritokrasi. Prabowo mencoba menarik semua kepentingan politik masuk dalam kabi...
Peraturan
Peraturan Menteri Dalam Negeri · No. 11 · Tahun 2024
• 29 Jul 2026
Tata Cara Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi Terhadap Daerah Provinsi Hasil Pemekaran, Daerah Provinsi Induk dan Daerah Kabupaten/Kota dalam Cakupan Wilayah Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Barat Daya
literasihukum.com/peraturan/15201/tata-cara-pembinaan-pengawasan-dan-evaluasi-terhadap-daerah-provinsi-hasil-pemekaran-daerah-provinsi-induk-dan-daerah-kabupatenkota-dalam-cakupan-wilayah-provinsi-papua-selatan-provinsi-papua-tengah-provinsi-papua-pegunungan-dan-provinsi-papua-barat-daya
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi Terhadap Daerah Provinsi Hasil Pemekaran, Daerah Provinsi Induk dan Daerah Kabupaten/Kota dalam Cakupan Wilayah Provinsi Papua Selatan,…
Peraturan
Peraturan Menteri Dalam Negeri · No. 13 · Tahun 2025
Dukungan Bupati/Wali Kota dalam Pendanaan Koperasi Kelurahan Merah Putih
literasihukum.com/peraturan/10795/dukungan-bupatiwali-kota-dalam-pendanaan-koperasi-kelurahan-merah-putih
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2025 tentang Dukungan Bupati/Wali Kota dalam Pendanaan Koperasi Kelurahan Merah Putih
Kamus Hukum
DJP
literasihukum.com/kamus-hukum/1399/djp
DJP Direktorat Jenderal Pajak; unit eselon I di Kementerian Keuangan yang menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan. Kategori: Hukum Pajak Contoh: Contoh: Istilah "DJP" digunakan dalam konteks hukum pajak. Sumber: Kemenkeu Rujukan: Ke…