Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 105 · Tahun 2024

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

literasihukum.com/peraturan/14899/jenis-dan-tarif-atas-jenis-penerimaan-negara-bukan-pajak-yang-bersifat-volatil-yang-berlaku-pada-kementerian-desa-dan-pembangunan-daerah-tertinggal

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 57 · Tahun 2024

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Yang Berlaku pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

literasihukum.com/peraturan/15266/perubahan-atas-peraturan-menteri-keuangan-nomor-131pmk022021-tentang-jenis-dan-tarif-atas-jenis-penerimaan-negara-bukan-pajak-yang-bersifat-volatil-yang-berlaku-pada-badan-pengawasan-keuangan-dan-pembangunan

…ahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Yang Berlaku pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 20 · Tahun 2024

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan

literasihukum.com/peraturan/16419/perubahan-atas-peraturan-menteri-keuangan-nomor-138pmk022021-tentang-jenis-dan-tarif-atas-jenis-penerimaan-negara-bukan-pajak-yang-bersifat-volatil-dan-kebutuhan-mendesak-yang-berlaku-pada-kementerian-perhubungan

…ahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 4 · Tahun 1972 • 09 Nov 1972

Perubahan dan Tambahan Ketentuan Mengenai Beberapa Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia Yang Berbentuk Bintang dan Tentang Urutan Derajat/Tingkat Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia yang Berbentuk Bintang

literasihukum.com/peraturan/17056/perubahan-dan-tambahan-ketentuan-mengenai-beberapa-jenis-tanda-kehormatan-republik-indonesia-yang-berbentuk-bintang-dan-tentang-urutan-derajattingkat-jenis-tanda-kehormatan-republik-indonesia-yang-berbentuk-bintang

…undang (UU) Nomor 4 Tahun 1972 tentang Perubahan dan Tambahan Ketentuan Mengenai Beberapa Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia Yang Berbentuk Bintang dan Tentang Urutan Derajat/Tingkat Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia yang Ber…

Materi Hukum • 11 Jul 2025

Panduan Lengkap Hukum AI untuk Bisnis di Indonesia: Menavigasi Regulasi, Hak Cipta, dan Tanggung Jawab

literasihukum.com/panduan-lengkap-hukum-ai-untuk-bisnis-di-indonesia-menavigasi-regulasi-hak-cipta-dan-tanggung-jawab

…k hukum AI di Indonesia. Panduan lengkap bagi bisnis membahas regulasi UU PDP, hak cipta, tanggung jawab hukum, dan mitigasi risiko praktis. Dari Fiksi Ilmiah ke Alat St...

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 14 · Tahun 2009

JENIS – JENIS RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA, INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI

literasihukum.com/peraturan/934/jenis-jenis-retribusi-daerah-pada-dinas-perhubungan-pariwisata-informatika-dan-komunikasi

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Toraja utara Nomor 14 Tahun 2009 tentang JENIS – JENIS RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA, INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 21 · Tahun 2017 • 13 Jul 2026

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Lingkungan Hidup dan Perizinan Lingkungan

literasihukum.com/peraturan/14275/petunjuk-teknis-pelaksanaan-pengawasan-ketaatan-penanggung-jawab-usaha-danatau-kegiatan-terhadap-ketentuan-peraturan-perundang-undangan-di-bidang-lingkungan-hidup-dan-perizinan-lingkungan

…yu Nomor 21 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Lingkungan Hidup dan Perizinan Lingkungan

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 42 · Tahun 2015

PENETAPAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

literasihukum.com/peraturan/5716/penetapan-satuan-kerja-perangkat-daerah-sebagai-penanggung-jawab-pengelolaan-barang-milik-daerah

…an Nomor 42 Tahun 2015 tentang PENETAPAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Kamus Hukum

Klausul pembatasan tanggung jawab

literasihukum.com/kamus-hukum/785/klausul-pembatasan-tanggung-jawab

Klausul pembatasan tanggung jawab Ketentuan kontrak yang membatasi jenis/ jumlah tanggung jawab pihak tertentu. Contoh: Dalam sengketa kontrak, pihak penggugat mendalilkan klausul pembatasan tanggung jawab untuk menuntut haknya. Hukum Perda…

Kamus Hukum

Kepatuhan tanggung jawab direksi

literasihukum.com/kamus-hukum/1719/kepatuhan-tanggung-jawab-direksi

Kepatuhan tanggung jawab direksi Ketaatan terhadap persyaratan hukum, tata kelola, keterbukaan, atau pengendalian internal terkait tanggung jawab direksi. Kategori: Hukum Bisnis & Korporasi Contoh: Kepatuhan tanggung jawab direksi: Kepatuha…