Hasil Pencarian: Hutang Negara

Materi Hukum • 23 Feb 2024

Pengertian Hukum Tata Negara

literasihukum.com/pengertian-hukum-tata-negara

Pelajari seluk beluk Hukum Tata Negara, terutama terkait dengan pengertian hukum tata negara. Temukan pula berbagai pengertian hukum tata negara dari para ahli.

Peraturan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan · No. 9 · Tahun 2025 • 26 Jun 2026

Penambahan Daftar Negara, Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Suatu Negara, dan Entitas Tertentu atau Pemegang Izin Tinggal Tertentu dari Suatu Negara yang Diberikan Bebas Visa Kunjungan

literasihukum.com/peraturan/14409/penambahan-daftar-negara-pemerintah-wilayah-administratif-khusus-suatu-negara-dan-entitas-tertentu-atau-pemegang-izin-tinggal-tertentu-dari-suatu-negara-yang-diberikan-bebas-visa-kunjungan

…eraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penambahan Daftar Negara, Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Suatu Negara, dan Entitas Tertentu atau Pemegang Izin Tinggal Tertentu dari Suatu Negara yang Diberika…

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 12 · Tahun 1980

Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara

literasihukum.com/peraturan/17111/hak-keuanganadministratif-pimpinan-dan-anggota-lembaga-tertinggitinggi-negara-serta-bekas-pimpinan-lembaga-tertinggitinggi-negara-dan-bekas-anggota-lembaga-tinggi-negara

…hun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 5 · Tahun 1969

Pelaksanaan Undang-Undang No 10 Tahun 1968 (Lembaran Negara RI Tahun 1968 No 54; Tambahan Lembaran Negara No 2861) Tentang Penyerahan Pajak-Pajak Negara; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing Dan Pajak Radio Kepada Daerah

literasihukum.com/peraturan/15602/pelaksanaan-undang-undang-no-10-tahun-1968-lembaran-negara-ri-tahun-1968-no-54-tambahan-lembaran-negara-no-2861-tentang-penyerahan-pajak-pajak-negara-bea-balik-nama-kendaraan-bermotor-pajak-bangsa-asing-dan-pajak-radio-kepada-daerah

…ntah (PP) Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 10 Tahun 1968 (Lembaran Negara RI Tahun 1968 No 54; Tambahan Lembaran Negara No 2861) Tentang Penyerahan Pajak-Pajak Negara; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa A…

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 59 · Tahun 2025

Pembelian Kembali dan Penjualan Secara Langsung Surat Berharga Syariah Negara serta Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara sebagai Seri Penukar dalam Rangka Pembelian Kembali Surat Utang Negara

literasihukum.com/peraturan/12478/pembelian-kembali-dan-penjualan-secara-langsung-surat-berharga-syariah-negara-serta-penerbitan-surat-berharga-syariah-negara-sebagai-seri-penukar-dalam-rangka-pembelian-kembali-surat-utang-negara

…Tahun 2025 tentang Pembelian Kembali dan Penjualan Secara Langsung Surat Berharga Syariah Negara serta Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara sebagai Seri Penukar dalam Rangka Pembelian Kembali Surat Utang Negara

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 9 · Tahun 1969

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1969 (lembaran negara tahun 1969 No. 16; Tambahan Lembaran Negara No. 2890) tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang

literasihukum.com/peraturan/16997/penetapan-peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-no-1-tahun-1969-lembaran-negara-tahun-1969-no-16-tambahan-lembaran-negara-no-2890-tentang-bentuk-bentuk-usaha-negara-menjadi-undang-undang

…tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1969 (lembaran negara tahun 1969 No. 16; Tambahan Lembaran Negara No. 2890) tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 2 · Tahun 2025

Penyusunan Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak, Rekonsiliasi Data Dalam Rangka Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Dan Pemindahbukuan Saldo Cadangan Reimbursement Dari Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi Oleh Bendahara Umum Negara

literasihukum.com/peraturan/14834/penyusunan-rencana-penerimaan-negara-bukan-pajak-rekonsiliasi-data-dalam-rangka-penghitungan-penerimaan-negara-bukan-pajak-dan-pemindahbukuan-saldo-cadangan-reimbursement-dari-kegiatan-pengusahaan-panas-bumi-oleh-bendahara-umum-negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak, Rekonsiliasi Data Dalam Rangka Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Dan Pemindahbukuan Saldo Cadangan Reimbursement Dari Kegiatan…

Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 2 · Tahun 2024

Tata Cara Penetapan Negara Calling Visa serta Permohonan dan Pemberian Visa bagi Warga Negara dari Negara Calling Visa

literasihukum.com/peraturan/17993/tata-cara-penetapan-negara-calling-visa-serta-permohonan-dan-pemberian-visa-bagi-warga-negara-dari-negara-calling-visa

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penetapan Negara Calling Visa serta Permohonan dan Pemberian Visa bagi Warga Negara dari Negara Calling Visa

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 17 · Tahun 2024

Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai Dan barang Lain Yang Dirampas Untuk Negara, Yang Dikuasai Negara, Dan Yang Menjadi Milik Negara

literasihukum.com/peraturan/16421/tata-cara-penyelesaian-barang-kena-cukai-dan-barang-lain-yang-dirampas-untuk-negara-yang-dikuasai-negara-dan-yang-menjadi-milik-negara

…2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai Dan barang Lain Yang Dirampas Untuk Negara, Yang Dikuasai Negara, Dan Yang Menjadi Milik Negara

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 101 · Tahun 2023

Tata Cara Perencanaan Pencairan, Pertanggungjawaban, Dan Pengawasan Anggaran Yang Bersumber Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Bendahara Umum Negara Pengelolaan Kas Negara

literasihukum.com/peraturan/18128/tata-cara-perencanaan-pencairan-pertanggungjawaban-dan-pengawasan-anggaran-yang-bersumber-dari-penerimaan-negara-bukan-pajak-bendahara-umum-negara-pengelolaan-kas-negara

…aan Pencairan, Pertanggungjawaban, Dan Pengawasan Anggaran Yang Bersumber Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Bendahara Umum Negara Pengelolaan Kas Negara