Menampilkan 31–40 dari 40 hasil
· ~29ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 10 · Tahun 2007
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TİMUR NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG İZİN PEMANFAATAN HUTAN HAK
literasihukum.com/peraturan/9140/pelaksanaan-peraturan-daerah-kabupaten-luwu-timur-nomor-10-tahun-2007-tentang-izin-pemanfaatan-hutan-hak
…AAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TİMUR NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG İZİN PEMANFAATAN HUTAN HAK
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 27 · Tahun 2015
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG SATAN PADA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN TORAJA UTARA
literasihukum.com/peraturan/710/pembentukan-unit-pelaksana-teknis-dinas-kesatuan-pengelolaan-hutan-lindung-satan-pada-dinas-kehutanan-dan-perkebunan-kabupaten-toraja-utara
…Nomor 27 Tahun 2015 tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG SATAN PADA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN TORAJA UTARA
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 6 · Tahun 2025
PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA NOMOR 24 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN DAN PERKEBUNAN (PPHP) KABUPATEN NAGAN RAYA
literasihukum.com/peraturan/633/pencabutan-peraturan-bupati-nagan-raya-nomor-24-tahun-2008-tentang-pembentukan-susunan-organisasi-dan-tata-kerja-unit-pelaksana-teknis-dinas-uptd-pengawasan-dan-perlindungan-hutan-dan-perkebunan-pphp-kabupaten-nagan-raya
…ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN DAN PERKEBUNAN (PPHP) KABUPATEN NAGAN RAYA
Peraturan
Peraturan Daerah (Perda) · No. 4 · Tahun 2015
PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT
literasihukum.com/peraturan/3839/pengelolaan-hutan-rakyat
Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT
Peraturan
Peraturan Presiden (Perpres) · No. 5 · Tahun 2025
Penertiban Kawasan Hutan
literasihukum.com/peraturan/1766/penertiban-kawasan-hutan
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan
Peraturan
Peraturan Walikota (Perwali) · No. 9 · Tahun 2025
Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Menggunakan Metode Pemetaan Risiko Berbasis Sistem Analisa Dini
literasihukum.com/peraturan/11560/pengendalian-kebakaran-hutan-dan-lahan-menggunakan-metode-pemetaan-risiko-berbasis-sistem-analisa-dini
…an Walikota (Perwali) Kota Palangkaraya Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Menggunakan Metode Pemetaan Risiko Berbasis Sistem Analisa Dini
Peraturan
Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 52 · Tahun 2024
Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2020 tentang Prosedur Tetap Kriteria Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana dan Pembentukan Komando Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau.
literasihukum.com/peraturan/12261/perubahan-atas-peraturan-gubernur-riau-nomor-9-tahun-2020-tentang-prosedur-tetap-kriteria-penetapan-status-keadaan-darurat-bencana-dan-pembentukan-komando-satuan-tugas-pengendalian-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-provinsi-riau
…tatus Keadaan Darurat Bencana dan Pembentukan Komando Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau.
Peraturan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan · No. 13 · Tahun 2018
Standar dan Uji Kompetensi Petugas Lapangan Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan
literasihukum.com/peraturan/8575/standar-dan-uji-kompetensi-petugas-lapangan-pusat-pembiayaan-pembangunan-hutan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Standar dan Uji Kompetensi Petugas Lapangan Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 7 · Tahun 2012
TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG KABUPATEN LUWU TIMUR
literasihukum.com/peraturan/8466/tugas-pokok-dan-rincian-tugas-jabatan-struktural-pada-kesatuan-pengelolaan-hutan-lindung-kabupaten-luwu-timur
…n 2012 tentang TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG KABUPATEN LUWU TIMUR
Peraturan
Peraturan Menteri Kehutanan · No. 16 · Tahun 2025
Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Perbenihan Tanaman Hutan
literasihukum.com/peraturan/8664/tata-cara-pengenaan-tarif-atas-jenis-penerimaan-negara-bukan-pajak-bidang-perbenihan-tanaman-hutan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Perbenihan Tanaman Hutan