Menampilkan 31–40 dari 87 hasil
· ~39ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Kamus Hukum
Sengketa hutan lindung
literasihukum.com/kamus-hukum/2789/sengketa-hutan-lindung
Sengketa hutan lindung Perselisihan hukum yang timbul dari penetapan, penggunaan, pemanfaatan, atau penguasaan terkait hutan lindung. Kategori: Hukum Agraria & Pertanahan Contoh: Sengketa hutan lindung: Sengketa dapat berkaitan dengan statu…
Kamus Hukum
Sengketa kebakaran hutan
literasihukum.com/kamus-hukum/2806/sengketa-kebakaran-hutan
Sengketa kebakaran hutan Perselisihan hukum yang timbul dari penetapan, penggunaan, pemanfaatan, atau penguasaan terkait kebakaran hutan. Kategori: Hukum Agraria & Pertanahan Contoh: Sengketa kebakaran hutan: Sengketa dapat berkaitan dengan…
Berita
• 17 Feb 2023
Deforestasi di Papua Berakibat pada Terancamnya Hak Masyarakat Adat, Bagaimana Langkah Hukumnya?
news.literasihukum.com/langkah-hukum-deforestasi-di-papua
Artikel ini membahas mengenai Deforestasi di Papua yang berakibat terancamnya hak masyarakat ada di Papua. Bagaimana langkah hukum yang dapat diambil dalam persoalaan ini? yuk simak artikel berikut in...
Peraturan
Peraturan Daerah (Perda) · No. 6 · Tahun 1991
• 27 Jun 1991
Usaha Pencegahan Dan Pemadaman Kebakaran Hutan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
literasihukum.com/peraturan/12817/usaha-pencegahan-dan-pemadaman-kebakaran-hutan-di-propinsi-daerah-tingkat-i-jawa-tengah
…Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1991 tentang Usaha Pencegahan Dan Pemadaman Kebakaran Hutan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 6 · Tahun 2011
• 18 Apr 2011
STANDAR PROSEDUR PELAYANAN DOKUMEN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN KABUPATEN LUWU UTARA
literasihukum.com/peraturan/57/standar-prosedur-pelayanan-dokumen-surat-keterangan-sahnya-hasil-hutan-kabupaten-luwu-utara
…mor 6 Tahun 2011 tentang STANDAR PROSEDUR PELAYANAN DOKUMEN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN KABUPATEN LUWU UTARA
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 50 · Tahun 2014
• 03 Sep 2014
TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA KANTOR KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG KABUPATEN LUWU TIMUR
literasihukum.com/peraturan/8102/tugas-pokok-dan-rincian-tugas-jabatan-fungsional-umum-pada-kantor-kesatuan-pengelolaan-hutan-lindung-kabupaten-luwu-timur
…ng TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA KANTOR KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG KABUPATEN LUWU TIMUR
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 71 · Tahun 2015
• 04 Sep 2015
ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG PADA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN MAROS
literasihukum.com/peraturan/11720/organisasi-dan-tata-kerja-pelaksana-teknis-kesatuan-pengelolaan-hutan-lindung-pada-dinas-kehutanan-dan-perkebunan-kabupaten-maros
…mor 71 Tahun 2015 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG PADA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN MAROS
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 70 · Tahun 2015
• 04 Sep 2015
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI PADA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN MAROS
literasihukum.com/peraturan/11739/organisasi-dan-tata-kerja-unit-pelaksana-teknis-kesatuan-pengelolaan-hutan-produksi-pada-dinas-kehutanan-dan-perkebunan-kabupaten-maros
…0 Tahun 2015 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI PADA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN MAROS
Peraturan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan · No. 18 · Tahun 2019
• 10 Apr 2019
Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam
literasihukum.com/peraturan/16201/pemanfaatan-air-dan-energi-air-di-suaka-margasatwa-taman-nasional-taman-hutan-raya-dan-taman-wisata-alam
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam
Peraturan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan · No. 51 · Tahun 2019
• 23 Sep 2019
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Nomor P.56/MENHUT-II/2008 tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu dan Areal Reklamasi dan Revegetasi untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan
literasihukum.com/peraturan/15386/perubahan-kedua-atas-peraturan-menteri-nomor-p56menhut-ii2008-tentang-tata-cara-penentuan-luas-areal-terganggu-dan-areal-reklamasi-dan-revegetasi-untuk-perhitungan-penerimaan-negara-bukan-pajak-penggunaan-kawasan-hutan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Nomor P.56/MENHUT-II/2008 tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu dan Areal Reklamasi dan Revegetasi untuk Perhitun…