Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi · No. 9 · Tahun 2016 • 11 Nov 2016

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

literasihukum.com/peraturan/18113/petunjuk-pelaksanaan-evaluasi-atas-implementasi-sistem-akuntabilitas-kinerja-instansi-pemerintah-di-lingkungan-kementerian-koordinator-bidang-kemaritiman

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemariti…

Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi · No. 5 · Tahun 2019 • 19 Nov 2019

Tata Cara Pemberian Persetujuan Kerja Sama Yang Memiliki Nilai Startegis Tertentu Badan Pelaksana Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur dengan Badan Usaha dan Lembaga atau Pihak Terkait

literasihukum.com/peraturan/18631/tata-cara-pemberian-persetujuan-kerja-sama-yang-memiliki-nilai-startegis-tertentu-badan-pelaksana-badan-otorita-pengelola-kawasan-pariwisata-borobudur-dengan-badan-usaha-dan-lembaga-atau-pihak-terkait

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Kerja Sama Yang Memiliki Nilai Startegis Tertentu Badan Pelaksana Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur…

Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi · No. 6 · Tahun 2019 • 19 Nov 2019

Tata Cara Pemberian Persetujuan Kerja Sama yang Memiliki Nilai Strategis Tertentu Badan Pelaksana Badan otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores Dengan Badan Usaha dan Lembaga atau Pihak Terkait

literasihukum.com/peraturan/18630/tata-cara-pemberian-persetujuan-kerja-sama-yang-memiliki-nilai-strategis-tertentu-badan-pelaksana-badan-otorita-pengelola-kawasan-pariwisata-labuan-bajo-flores-dengan-badan-usaha-dan-lembaga-atau-pihak-terkait

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Kerja Sama yang Memiliki Nilai Strategis Tertentu Badan Pelaksana Badan otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Ba…

Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi · No. 4 · Tahun 2019 • 19 Nov 2019

Tata Cara Pemberian Persetujuan Kerja Sama yang Memiliki Nilai Strategis Tertentu Badan Pelaksana Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba Dengan Badan Usaha dan Lembaga atau Pihak Terkait

literasihukum.com/peraturan/18632/tata-cara-pemberian-persetujuan-kerja-sama-yang-memiliki-nilai-strategis-tertentu-badan-pelaksana-otorita-pengelola-kawasan-pariwisata-danau-toba-dengan-badan-usaha-dan-lembaga-atau-pihak-terkait

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Kerja Sama yang Memiliki Nilai Strategis Tertentu Badan Pelaksana Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba Deng…

Peraturan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal · No. 2 · Tahun 2022 • 02 Jun 2026

Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga

literasihukum.com/peraturan/14356/penilaian-kinerja-pelayanan-terpadu-satu-pintu-dan-kinerja-percepatan-pelaksanaan-berusaha-pemerintah-daerah-serta-kinerja-percepatan-pelaksanaan-berusaha-kementerian-negaralembaga

Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Serta Kinerja Percepatan Pel…

Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi · No. 5 · Tahun 2023 • 24 Jul 2026

Pedoman Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, dan Penyesuaian Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional

literasihukum.com/peraturan/18115/pedoman-pemantauan-evaluasi-pelaporan-dan-penyesuaian-rencana-aksi-percepatan-pembangunan-pergaraman-nasional

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, dan Penyesuaian Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional

Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi · No. 8 · Tahun 2020 • 23 Jul 2026

Tata Kerja Tim Koordinasi Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle ) Untuk Transportasi Jalan dan Kelompok Kerja

literasihukum.com/peraturan/18412/tata-kerja-tim-koordinasi-percepatan-program-kendaraan-bermotor-listrik-berbasis-baterai-battery-electric-vehicle-untuk-transportasi-jalan-dan-kelompok-kerja

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Tim Koordinasi Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle ) Untuk Transportasi Jalan dan Kelo…

Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi · No. 3 · Tahun 2023 • 05 Jul 2026

Pedoman Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan Keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Nasional yang Berasal dari Unsur Nonpemerintah

literasihukum.com/peraturan/18420/pedoman-persyaratan-dan-tata-cara-pemilihan-keanggotaan-dewan-sumber-daya-air-nasional-yang-berasal-dari-unsur-nonpemerintah

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan Keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Nasional yang Berasal dari Unsur Nonpemerintah

Peraturan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal · No. 5 · Tahun 2025

Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)

literasihukum.com/peraturan/7228/pedoman-dan-tata-cara-penyelenggaraan-perizinan-berusaha-berbasis-risiko-dan-fasilitas-penanaman-modal-melalui-sistem-perizinan-berusaha-terintegrasi-secara-elektronik-online-single-submission

Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha…

Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi · No. 6 · Tahun 2024

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Tim Koordinasi Peningkatan Peran Aktif Indonesia Di Kawasan Dasar Laut Internasional

literasihukum.com/peraturan/14803/pelaksanaan-tugas-dan-wewenang-tim-koordinasi-peningkatan-peran-aktif-indonesia-di-kawasan-dasar-laut-internasional

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Tim Koordinasi Peningkatan Peran Aktif Indonesia Di Kawasan Dasar Laut Internasional