Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 52 · Tahun 2022

PEDOMAN PENYEDIAAN BAHAN BAKAR MINYAK, PEMBAYARAN PAJAK SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN, SERVIS KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

literasihukum.com/peraturan/479/pedoman-penyediaan-bahan-bakar-minyak-pembayaran-pajak-surat-tanda-nomor-kendaraan-servis-kendaraan-dinas-milik-pemerintah-kabupaten-maros

…upati (Perbup) Kabupaten Maros Nomor 52 Tahun 2022 tentang PEDOMAN PENYEDIAAN BAHAN BAKAR MINYAK, PEMBAYARAN PAJAK SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN, SERVIS KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 52 · Tahun 2021

PEDOMAN PENYEDIAAN BAHAN BAKAR MINYAK, PEMBAYARAN PAJAK SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN, SERVIS KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

literasihukum.com/peraturan/8808/pedoman-penyediaan-bahan-bakar-minyak-pembayaran-pajak-surat-tanda-nomor-kendaraan-servis-kendaraan-dinas-milik-pemerintah-kabupaten-maros

…upati (Perbup) Kabupaten Maros Nomor 52 Tahun 2021 tentang PEDOMAN PENYEDIAAN BAHAN BAKAR MINYAK, PEMBAYARAN PAJAK SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN, SERVIS KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 17 · Tahun 2025

PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DARI PARTICIPATING INTEREST 10% (SEPULUH PERSEN) PADA WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI

literasihukum.com/peraturan/12490/pencabutan-peraturan-gubernur-kalimantan-timur-nomor-9-tahun-2022-tentang-pengelolaan-pendapatan-dari-participating-interest-10-sepuluh-persen-pada-wilayah-kerja-minyak-dan-gas-bumi

…ENGELOLAAN PENDAPATAN DARI PARTICIPATING INTEREST 10% (SEPULUH PERSEN) PADA WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI

Peraturan Peraturan Menteri Perindustrian · No. 3 · Tahun 2025

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Minyak Goreng Sawit Secara Wajib;

literasihukum.com/peraturan/14499/pemberlakuan-standar-nasional-indonesia-untuk-minyak-goreng-sawit-secara-wajib

…ri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Minyak Goreng Sawit Secara Wajib;

Peraturan Peraturan Menteri Perindustrian · No. 8 · Tahun 2025

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Minyak Lumas secara Wajib

literasihukum.com/peraturan/14494/pemberlakuan-standar-nasional-indonesia-untuk-minyak-lumas-secara-wajib

…ri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Minyak Lumas secara Wajib

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 167 · Tahun 2016

Pengelolaan Limbah Minyak Goreng

literasihukum.com/peraturan/12006/pengelolaan-limbah-minyak-goreng

…b) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 167 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Limbah Minyak Goreng

Peraturan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral · No. 1 · Tahun 2025

Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi

literasihukum.com/peraturan/14837/perubahan-atas-peraturan-menteri-energi-dan-sumber-daya-mineral-nomor-37-tahun-2016-tentang-ketentuan-penawaran-participating-interest-10-sepuluh-persen-pada-wilayah-kerja-minyak-dan-gas-bumi

…entang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Peraturan Menteri Perindustrian · No. 44 · Tahun 2024

Standar Industri Hijau untuk Industri Minyak Goreng Sawit

literasihukum.com/peraturan/15001/standar-industri-hijau-untuk-industri-minyak-goreng-sawit

…n Menteri Perindustrian Nomor 44 Tahun 2024 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Minyak Goreng Sawit

Peraturan Peraturan Menteri Perindustrian · No. 41 · Tahun 2019

Standar Industri Hijau untuk Industri Minyak Goreng dari Kelapa Sawit

literasihukum.com/peraturan/15000/standar-industri-hijau-untuk-industri-minyak-goreng-dari-kelapa-sawit

…n Menteri Perindustrian Nomor 41 Tahun 2019 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Minyak Goreng dari Kelapa Sawit

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 139 · Tahun 2024

Tata Cara Pembayaran atas Tagihan kepada Pemerintah dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

literasihukum.com/peraturan/14859/tata-cara-pembayaran-atas-tagihan-kepada-pemerintah-dalam-kegiatan-usaha-hulu-minyak-dan-gas-bumi

…024 tentang Tata Cara Pembayaran atas Tagihan kepada Pemerintah dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi