Menampilkan 31–40 dari 40 hasil
· ~0ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia · No. 2 · Tahun 2025
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia
literasihukum.com/peraturan/14659/organisasi-dan-tata-kerja-kantor-wilayah-kementerian-hak-asasi-manusia
Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia
Peraturan
Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia · No. 1 · Tahun 2025
Pedoman Kriteria Pembentukan dan Pengubahan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia
literasihukum.com/peraturan/14661/pedoman-kriteria-pembentukan-dan-pengubahan-kantor-wilayah-kementerian-hak-asasi-manusia
Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Kriteria Pembentukan dan Pengubahan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia
Peraturan
Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia · No. 4 · Tahun 2021
Pengesahan Standar Norma dan Pengaturan Tentang Pembela Hak Asasi Manusia
literasihukum.com/peraturan/7955/pengesahan-standar-norma-dan-pengaturan-tentang-pembela-hak-asasi-manusia
Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengesahan Standar Norma dan Pengaturan Tentang Pembela Hak Asasi Manusia
Peraturan
Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia · No. 14 · Tahun 2025
Rencana Strategis Kementerian Hak Asasi Manusia Tahun 2025-2029
literasihukum.com/peraturan/7877/rencana-strategis-kementerian-hak-asasi-manusia-tahun-2025-2029
Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hak Asasi Manusia Tahun 2025-2029
Peraturan
Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia · No. 4 · Tahun 2025
Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2025 - 2029
literasihukum.com/peraturan/7954/rencana-strategis-komisi-nasional-hak-asasi-manusia-tahun-2025-2029
Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2025 - 2029
Peraturan
Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia · No. 13 · Tahun 2025
Satu Data Hak Asasi Manusia
literasihukum.com/peraturan/7443/satu-data-hak-asasi-manusia
Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Satu Data Hak Asasi Manusia
Peraturan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan · No. 2 · Tahun 2025
Tata Naskah Dinas Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
literasihukum.com/peraturan/14689/tata-naskah-dinas-kementerian-koordinator-bidang-hukum-hak-asasi-manusia-imigrasi-dan-pemasyarakatan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
Peraturan
Peraturan Presiden (Perpres) · No. 69 · Tahun 2024
• 02 Jul 2026
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penghasilan dan Hak-Hak Lain Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah
literasihukum.com/peraturan/16109/perubahan-atas-peraturan-presiden-nomor-60-tahun-2017-tentang-penghasilan-dan-hak-hak-lain-kepala-perwakilan-ombudsman-republik-indonesia-di-daerah
…024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penghasilan dan Hak-Hak Lain Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah
Peraturan
Peraturan Pemerintah (PP) · No. 25 · Tahun 1959
• 26 Jun 2026
Pelaksanaan Undang-Undang No. 10 Tahun 1959 Tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan
literasihukum.com/peraturan/15579/pelaksanaan-undang-undang-no-10-tahun-1959-tentang-pembatalan-hak-hak-pertambangan
…omor 25 Tahun 1959 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 10 Tahun 1959 Tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 68 · Tahun 1958
• 17 Jul 2026
Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita
literasihukum.com/peraturan/15918/persetujuan-konvensi-hak-hak-politik-kaum-wanita
Undang-undang (UU) Nomor 68 Tahun 1958 tentang Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita