Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 1 · Tahun 2025

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025

literasihukum.com/peraturan/10444/pedoman-penyusunan-anggaran-pendapatan-dan-belanja-nagari-tahun-anggaran-2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 5 · Tahun 2025

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2025

literasihukum.com/peraturan/11406/pedoman-penyusunan-anggaran-pendapatan-dan-belanja-pekon-tahun-anggaran-2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2025

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 2 · Tahun 2025

Pembebasan Retribusi PBG bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

literasihukum.com/peraturan/12302/pembebasan-retribusi-pbg-bagi-masyarakat-berpenghasilan-rendah-mbr

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembebasan Retribusi PBG bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 9 · Tahun 2025

Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

literasihukum.com/peraturan/10435/pemungutan-opsen-pajak-mineral-bukan-logam-dan-batuan-dan-sinergi-pemungutan-pajak-mineral-bukan-logam-dan-batuan

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 8 · Tahun 2025

Pengalokasian Bagaian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Nagari Tahun 2025

literasihukum.com/peraturan/10439/pengalokasian-bagaian-dari-hasil-pajak-dan-retribusi-daerah-kepada-nagari-tahun-2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Bagaian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Nagari Tahun 2025

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 3 · Tahun 2025

Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2025

literasihukum.com/peraturan/10442/pengalokasian-dan-pembagian-alokasi-dana-nagari-tahun-anggaran-2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2025

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 5 · Tahun 2025

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

literasihukum.com/peraturan/10170/perubahan-kedua-atas-peraturan-daerah-nomor-8-tahun-2016-tentang-pembentukan-dan-susunan-perangkat-daerah

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 5 · Tahun 2025

Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025

literasihukum.com/peraturan/10174/teknis-pemberian-tunjangan-hari-raya-dan-gaji-ketiga-belas-yang-bersumber-dari-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-tahun-2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025

Opini • 28 Feb 2025

Hutan Mangrove dan Perubahan Iklim: Urgensi Regulasi yang Lebih Tegas

literasihukum.com/hutan-mangrove-dan-perubahan-iklim-urgensi-regulasi-yang-lebih-tegas

…e penting dalam mitigasi perubahan iklim. Regulasi yang tegas diperlukan untuk melindungi ekosistem ini dari kerusakan lebih lanjut.

Opini • 03 Mar 2026

Mengurai Benang Kusut Batas Kerugian Negara dan Kerugian Lingkungan dalam Putusan Hakim di Indonesia

literasihukum.com/mengurai-benang-kusut-batas-kerugian-negara-dan-kerugian-lingkungan-dalam-putusan-hakim-di-indonesia

Membedah batas kerugian negara dan lingkungan hidup dalam putusan hakim kasus korupsi SDA di Indonesia demi kepastian hukum dan keadilan ekologis.