Menampilkan 31–40 dari 40 hasil
· ~0ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Berita
• 08 Jan 2026
Babak Baru Peradilan Pidana: Dinamika Satu Pekan Implementasi KUHP Nasional
news.literasihukum.com/satu-pekan-implementasi-kuhp-nasional-uu-1-2023
…o. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru). Menyoroti pergeseran paradigma pemidanaan, tantangan penegak hukum, dan kesiapan implementasi hukum yang hidup dalam masyarakat (the living law).
Berita
• 08 Nov 2025
Quo Vadis PBPI: Menakar Legitimasi dan Batas Kewenangan Organisasi Padel di Bawah Naungan UU Keolahragaan Baru
news.literasihukum.com/legitimasi-pbpi-pasca-uu-keolahragaan-2022
Literasi Hukum - Derap perkembangan olahraga di Indonesia menunjukkan dinamika yang pesat, tidak hanya dalam hal prestasi tetapi juga dalam tata kelola organisasinya. Salah satu fenomena menarik belak...
Berita
• 25 Dec 2025
Kejagung Pamerkan 6T Uang Sitaan Hasil Korupsi
news.literasihukum.com/kejagung-pamerkan-6-triliun-uang-hasil-penindakan-korupsi
Kejagung sita Rp6,6 T aset korupsi. Prabowo: Lawan Serakahnomics!
Berita
• 06 Jan 2026
KUHAP 2025 Atur Pengakuan Bersalah, MA Siapkan PERMA Plea Bargain
news.literasihukum.com/kuhap-2025-pengakuan-bersalah-percepat-peradilan-pidana
…gatur mekanisme “pengakuan bersalah” (plea bargain) yang harus sukarela, didampingi kuasa hukum, dan tetap diuji hakim.
Berita
• 06 Mar 2026
Praperadilan Yaqut: Sprindik KPK Disorot, Audit Kerugian Negara Dipersoalkan
news.literasihukum.com/praperadilan-yaqut-sprindik-kpk-disorot-audit-kerugian-negara-dipersoalkan
Sidang praperadilan Yaqut Cholil Qoumas menghadirkan ahli yang menyoroti keabsahan Sprindik KPK dan pentingnya audit kerugian negara yang final sebelum penetapan tersangka.
Berita
• 20 Jan 2026
MK Tolak Uji Materi UU Pengadilan Pajak, Hakim Wajib Rasional
news.literasihukum.com/mk-tolak-uji-materi-uu-pengadilan-pajak-hakim-wajib-rasional
…iil UU Pengadilan Pajak. Hakim wajib terikat bukti, keyakinan rasional. Dampak: kepastian hukum sengketa pajak.
Berita
• 12 Jan 2026
10 Catatan Prof Adrianus Meliala untuk Reformasi Polri di Komisi III DPR: Polri Dinilai Tak Bisa Menjalankan “Karakter Paradoks”
news.literasihukum.com/10-catatan-adrianus-meliala-reformasi-polri-komisi-iii-dpr
…an 10 usul pembenahan: mulai reward–punishment, pemisahan fungsi pengayoman dan penegakan hukum, pemisahan reskrim, penguatan pengawasan, hingga meritokrasi dan peningkatan kesejahteraan anggota.
Berita
• 06 Mar 2026
Anies: Serangan AS-Israel ke Iran Jadi Momentum Indonesia Keluar dari BoP
news.literasihukum.com/anies-serangan-as-israel-ke-iran-momentum-indonesia-keluar-dari-bop
…mentum bagi Indonesia untuk keluar dari Board of Peace karena dinilai bertentangan dengan hukum internasional dan politik bebas aktif.
Berita
• 02 Mar 2026
MK Hapus Frasa “Tidak Langsung” di Pasal 21 UU Tipikor
news.literasihukum.com/mk-hapus-frasa-tidak-langsung-di-pasal-21-uu-tipikor
MK menyatakan frasa “secara langsung atau tidak langsung” di Pasal 21 UU Tipikor inkonstitusional karena berpotensi menjadi pasal karet obstruction of justice.
Berita
• 06 Jan 2026
Perkara Transisi KUHP: Hakim Didorong Tegas Pilih Pasal Lama atau Pasal Baru yang Paling Menguntungkan
news.literasihukum.com/perkara-transisi-kuhp-pasal-lama-vs-pasal-baru
KUHP Nasional berlaku efektif 2 Januari 2026. MA mengingatkan perkara transisi wajib menilai pasal lama vs pasal baru berdasarkan Pasal 618 jo Pasal 3, dengan pertimbangan transparan dan uji “lebih menguntungkan”.
Pasang Iklan