Menampilkan 31–40 dari 40 hasil
· ~9ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Menteri Keuangan · No. 172 · Tahun 2023
Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa
literasihukum.com/peraturan/16147/penerapan-prinsip-kewajaran-dan-kelaziman-usaha-dalam-transaksi-yang-dipengaruhi-hubungan-istimewa
…tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa
Peraturan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan · No. 3 · Tahun 2024
Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial
literasihukum.com/peraturan/16526/penyelenggaraan-uji-kompetensi-jabatan-fungsional-mediator-hubungan-industrial
…aan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 5 · Tahun 1966
Persetujuan-Persetujuan Untuk Menormalisasi Hubungan Antara Republik Indonesia dan Malaysia
literasihukum.com/peraturan/16943/persetujuan-persetujuan-untuk-menormalisasi-hubungan-antara-republik-indonesia-dan-malaysia
Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1966 tentang Persetujuan-Persetujuan Untuk Menormalisasi Hubungan Antara Republik Indonesia dan Malaysia
Peraturan
Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital · No. 9 · Tahun 2025
Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat
literasihukum.com/peraturan/14571/petunjuk-pelaksanaan-dan-petunjuk-teknis-jabatan-fungsional-pranata-hubungan-masyarakat
…9 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat
Peraturan
Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 30 · Tahun 2014
Pola Hubungan Kerja Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dengan Suku Dinas, Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi, Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan
literasihukum.com/peraturan/13263/pola-hubungan-kerja-kota-administrasikabupaten-administrasi-dengan-suku-dinas-kantor-satuan-polisi-pamong-praja-kota-administrasi-sekretariat-dewan-pengurus-korpri-kota-administrasikabupaten-administrasi-kecamatan-dan-kelurahan
…Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pola Hubungan Kerja Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dengan Suku Dinas, Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi, Sekretariat Dewan Pen…
Peraturan
Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 23 · Tahun 2014
Pola Hubungan Kerja Sekretariat Daerah Dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah
literasihukum.com/peraturan/13298/pola-hubungan-kerja-sekretariat-daerah-dengan-satuan-kerja-perangkat-daerah
…Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pola Hubungan Kerja Sekretariat Daerah Dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 28 · Tahun 2025
Pola Hubungan Kerja dan Jalur Koordinasi Organisasi Perangkat Daerah.
literasihukum.com/peraturan/9664/pola-hubungan-kerja-dan-jalur-koordinasi-organisasi-perangkat-daerah
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Balangan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pola Hubungan Kerja dan Jalur Koordinasi Organisasi Perangkat Daerah.
Peraturan
Peraturan Presiden (Perpres) · No. 114 · Tahun 2024
Tunjangan Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial
literasihukum.com/peraturan/15223/tunjangan-jabatan-fungsional-mediator-hubungan-industrial
…ran Presiden (Perpres) Nomor 114 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial
Peraturan
Peraturan Menteri Hukum · No. 25 · Tahun 2025
• 24 Jun 2026
Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer
literasihukum.com/peraturan/7444/penyelenggaraan-layanan-jasa-hukum-persekutuan-perdata-persekutuan-firma-dan-persekutuan-komanditer
Peraturan Menteri Hukum Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer
Peraturan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan · No. 3 · Tahun 2025
• 14 Jul 2026
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
literasihukum.com/peraturan/11875/pelaksanaan-pemberian-tunjangan-kinerja-di-lingkungan-kementerian-koordinator-bidang-hukum-hak-asasi-manusia-imigrasi-dan-pemasyarakatan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi,…