Hasil Pencarian: tindak pidana korupsi

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 30 · Tahun 2014 • 01 Sep 2014

GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK

literasihukum.com/peraturan/1100/gugus-tugas-pencegahan-dan-penanganan-tindak-pidana-perdagangan-orang-dan-eksploitasi-seksual-anak

…Perwali) Kota Pare-Pare Nomor 30 Tahun 2014 tentang GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK

Peraturan Peraturan Presiden (Perpres) · No. 98 · Tahun 2024 • 10 Sep 2024

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Pemerintah Pusat

literasihukum.com/peraturan/15329/penyelenggaraan-pelayanan-terpadu-dalam-penanganan-pelindungan-dan-pemulihan-tindak-pidana-kekerasan-seksual-oleh-pemerintah-pusat

…24 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Pemerintah Pusat

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 5 · Tahun 2018 • 21 Jun 2026

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

literasihukum.com/peraturan/15560/perubahan-atas-undang-undang-nomor-15-tahun-2003-tentang-penetapan-peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-1-tahun-2002-tentang-pemberantasan-tindak-pidana-terorisme-menjadi-undang-undang

…pan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 29 · Tahun 2025 • 18 Jun 2026

Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

literasihukum.com/peraturan/1916/dana-bantuan-korban-tindak-pidana-kekerasan-seksual

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 56 · Tahun 2013

GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK DI KABUPATEN MAROS

literasihukum.com/peraturan/700/gugus-tugas-pencegahan-dan-penanganan-tindak-pidana-perdagangan-orang-dan-eksploitasi-seksual-anak-di-kabupaten-maros

…Perbup) Kabupaten Maros Nomor 56 Tahun 2013 tentang GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK DI KABUPATEN MAROS

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 128 · Tahun 2018

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN MAROS

literasihukum.com/peraturan/10952/pembentukan-gugus-tugas-pencegahan-dan-penanganan-tindak-pidana-perdagangan-orang-di-kabupaten-maros

…aten Maros Nomor 128 Tahun 2018 tentang PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN MAROS

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 1 · Tahun 2002

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

literasihukum.com/peraturan/15857/pemberantasan-tindak-pidana-terorisme

…turan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 2 · Tahun 2002

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Peristiwa Peledakan BOM di Bali Tanggal 12 Oktober 2002

literasihukum.com/peraturan/15856/pemberlakuan-peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-republik-indonesia-nomor-1-tahun-2002-tentang-pemberantasan-tindak-pidana-terorisme-pada-peristiwa-peledakan-bom-di-bali-tanggal-12-oktober-2002

…intah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Peristiwa Peledakan BOM di Bali Tanggal 12 Oktober 2002

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 8 · Tahun 1958

Penambahan Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 27) tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

literasihukum.com/peraturan/16632/penambahan-undang-undang-darurat-no-7-tahun-1955-lembaran-negara-tahun-1955-no-27-tentang-pengusutan-penuntutan-dan-peradilan-tindak-pidana-ekonomi

…hun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 27) tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 1 · Tahun 1960

Penambahan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 Nomor 27) Yang Ditambah Dengan Undang-Undang darurat Nomor 8 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 156) Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

literasihukum.com/peraturan/15705/penambahan-undang-undang-darurat-nomor-7-tahun-1955-lembaran-negara-tahun-1955-nomor-27-yang-ditambah-dengan-undang-undang-darurat-nomor-8-tahun-1958-lembaran-negara-tahun-1958-nomor-156-tentang-pengusutan-penuntutan-dan-peradilan-tindak-pidana-ekonomi

…1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 156) Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi