Menampilkan 21–30 dari 40 hasil
· ~0ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Berita
• 29 Mar 2026
PP Tunas Berlaku: Medsos Anak Bawah 16 Tahun Diblokir
news.literasihukum.com/pp-tunas-berlaku-kronologi-pembatasan-medsos-anak-bawah-16-tahun
Mulai 28 Maret 2026, PP Tunas berlaku. Anak bawah 16 tahun diblokir akses TikTok, Instagram, YouTube & medsos high-risk. Kronologi & analisis hukum lengkap.
Berita
• 04 May 2026
Hak Penumpang dalam Insiden Kereta Api: Apakah Sudah Terpenuhi?
news.literasihukum.com/hak-penumpang-dalam-insiden-kereta-api-apakah-sudah-terpenuhi
Urgensi Perlindungan Hak Penumpang dari Insiden kereta api yang baru terjadi ini kembali menyoroti pentingnya perlindungan terhadap hak penumpang
Berita
• 03 May 2026
Dari Caveat Emptor ke Caveat Venditor dalam UU PDP RI
news.literasihukum.com/caveat-emptor-caveat-venditor-uu-pdp-ri
Pergeseran dari caveat emptor ke caveat venditor dalam UU PDP RI. Simak dampaknya bagi konsumen, korporasi, dan penegakan hukum data di Indonesia.
Berita
• 03 Oct 2025
Kode Bank dan Kode Pos: Kunci Transaksi Lancar dan Pengiriman Tepat Waktu
news.literasihukum.com/kode-bank-dan-kode-pos-kunci
Pahami pentingnya kode bank dan kode pos agar transaksi lancar & paket tiba tepat waktu. Hindari kesalahan umum dengan panduan ini.
Berita
• 18 Sep 2025
MK: Pembentuk UU Perlu Tinjau Ulang Batas Wilayah Kota Bontang
news.literasihukum.com/mk-pembentuk-uu-perlu-tinjau-ulang-batas-wilayah-kota-bontang
MK tolak uji UU Pembentukan Kota Bontang, namun dorong pembentuk UU tinjau ulang batas wilayah jika tak sesuai fakta historis & peta.
Berita
• 25 Dec 2025
Kejagung Pamerkan 6T Uang Sitaan Hasil Korupsi
news.literasihukum.com/kejagung-pamerkan-6-triliun-uang-hasil-penindakan-korupsi
Kejagung sita Rp6,6 T aset korupsi. Prabowo: Lawan Serakahnomics!
Berita
• 22 Sep 2025
RUU Pemilu Masuk Prolegnas 2026, Komisi II DPR Siap Bahas—Sorotan Publik Menguat
news.literasihukum.com/ruu-pemilu-prolegnas-2026
RUU Pemilu masuk Prolegnas Prioritas 2026; Komisi II DPR siap bahas. Publik menuntut perbaikan sistem dan akuntabilitas pasca demo.
Berita
• 12 Jan 2026
10 Catatan Prof Adrianus Meliala untuk Reformasi Polri di Komisi III DPR: Polri Dinilai Tak Bisa Menjalankan “Karakter Paradoks”
news.literasihukum.com/10-catatan-adrianus-meliala-reformasi-polri-komisi-iii-dpr
Dalam RDPU Panja Reformasi Polri Komisi III DPR, Prof Adrianus Meliala memaparkan 10 usul pembenahan: mulai reward–punishment, pemisahan fungsi pengayoman dan penegakan hukum, pemisahan reskrim, penguatan pengawasan, hingga meritokrasi dan…
Berita
• 12 Jan 2026
Jadwal Berangkat Haji Reguler Dinilai Tak Pasti, Dosen Uji Pasal 13 Ayat (2) UU Haji dan Umrah di MK
news.literasihukum.com/uji-pasal-13-ayat-2-uu-haji-umrah-jadwal-haji-reguler-tak-pasti
Pemohon Endang Samsul Arifin memperbaiki permohonan uji materi UU Haji dan Umrah di MK. Ia menilai frasa “dan/atau” pada Pasal 13 ayat (2) memicu ketidakpastian pembagian kuota antarprovinsi dan estimasi keberangkatan haji reguler.
Berita
• 06 Jan 2026
Perkara Transisi KUHP: Hakim Didorong Tegas Pilih Pasal Lama atau Pasal Baru yang Paling Menguntungkan
news.literasihukum.com/perkara-transisi-kuhp-pasal-lama-vs-pasal-baru
KUHP Nasional berlaku efektif 2 Januari 2026. MA mengingatkan perkara transisi wajib menilai pasal lama vs pasal baru berdasarkan Pasal 618 jo Pasal 3, dengan pertimbangan transparan dan uji “lebih menguntungkan”.