Peraturan Undang-undang (UU) · No. 17 · Tahun 1982

Pembentukan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin

literasihukum.com/peraturan/17134/pembentukan-pengadilan-tinggi-kalimantan-timur-di-samarinda-dan-perubahan-wilayah-hukum-pengadilan-tinggi-banjarmasin

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 6 · Tahun 1978

Pembentukan Pengadilan Tinggi Kupang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar

literasihukum.com/peraturan/17099/pembentukan-pengadilan-tinggi-kupang-dan-perubahan-wilayah-hukum-pengadilan-tinggi-denpasar

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1978 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kupang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 16 · Tahun 1982

Pembentukan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar

literasihukum.com/peraturan/17135/pembentukan-pengadilan-tinggi-nusa-tenggara-barat-di-mataram-dan-perubahan-wilayah-hukum-pengadilan-tinggi-denpasar

Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 5 · Tahun 1978

Pembentukan Pengadilan Tinggi Pontianak dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jakarta

literasihukum.com/peraturan/17100/pembentukan-pengadilan-tinggi-pontianak-dan-perubahan-wilayah-hukum-pengadilan-tinggi-jakarta

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1978 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Pontianak dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jakarta

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 13 · Tahun 1982

Pembentukan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang

literasihukum.com/peraturan/17138/pembentukan-pengadilan-tinggi-riau-di-pekanbaru-dan-perubahan-wilayah-hukum-pengadilan-tinggi-padang

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 18 · Tahun 1982

Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Manado

literasihukum.com/peraturan/17133/pembentukan-pengadilan-tinggi-sulawesi-tengah-di-palu-dan-perubahan-wilayah-hukum-pengadilan-tinggi-manado

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Manado

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 19 · Tahun 1982

Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Ujung Pandang

literasihukum.com/peraturan/17132/pembentukan-pengadilan-tinggi-sulawesi-tenggara-di-kendari-dan-perubahan-wilayah-hukum-pengadilan-tinggi-ujung-pandang

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Ujung Pandang

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 16 · Tahun 1968

Pembentukan Pengadilan Tinggi di Banda Aceh dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Medan

literasihukum.com/peraturan/16974/pembentukan-pengadilan-tinggi-di-banda-aceh-dan-perubahan-daerah-hukum-pengadilan-tinggi-di-medan

Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 1968 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Banda Aceh dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Medan

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 1 · Tahun 1969

Pembentukan Pengadilan Tinggi di Bandung dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Jakarta

literasihukum.com/peraturan/17005/pembentukan-pengadilan-tinggi-di-bandung-dan-perubahan-daerah-hukum-pengadilan-tinggi-di-jakarta

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1969 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Bandung dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Jakarta

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 1 · Tahun 1951

Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil

literasihukum.com/peraturan/16592/tindakan-tindakan-sementara-untuk-menyelenggarakan-kesatuan-susunan-kekuasaan-dan-acara-pengadilan-pengadilan-sipil

…g Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil