Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 14 · Tahun 2015

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG PEMBAGIAN BESARAN ALOKASI UNTUK PELAYANAN KESEHATAN DAN PENEGAKAN HUKUM YANG DANANYA BERSUMBER DARI BAGI HASIL PAJAK ROKOK

literasihukum.com/peraturan/1046/perubahan-atas-peraturan-walikota-parepare-nomor-32-tahun-2014-tentang-pembagian-besaran-alokasi-untuk-pelayanan-kesehatan-dan-penegakan-hukum-yang-dananya-bersumber-dari-bagi-hasil-pajak-rokok

…EPARE NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG PEMBAGIAN BESARAN ALOKASI UNTUK PELAYANAN KESEHATAN DAN PENEGAKAN HUKUM YANG DANANYA BERSUMBER DARI BAGI HASIL PAJAK ROKOK

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 13 · Tahun 2022

Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia

literasihukum.com/peraturan/17743/penyelenggaraan-keamanan-keselamatan-dan-penegakan-hukum-di-wilayah-perairan-indonesia-dan-wilayah-yurisdiksi-indonesia

…an Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia

Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan · No. 4 · Tahun 2023 • 15 Jun 2026

Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Kemaanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

literasihukum.com/peraturan/18296/perubahan-atas-peraturan-menteri-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-kemaanan-nomor-1-tahun-2021-tentang-organisasi-dan-tata-kerja-kementerian-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-keamanan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Kemaanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian K…

Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan · No. 1 · Tahun 2024

Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Arsip di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

literasihukum.com/peraturan/16316/perubahan-atas-peraturan-menteri-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-keamanan-nomor-3-tahun-2017-tentang-klasifikasi-arsip-di-kementerian-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-keamanan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Arsip di Kementerian Koordi…

Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan · No. 3 · Tahun 2024

Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan

literasihukum.com/peraturan/16315/perubahan-atas-peraturan-menteri-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-keamanan-nomor-4-tahun-2019-tentang-penyelenggaraan-kearsipan-di-kementerian-koordinator-bidang-politik-hukum-keamanan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kementeria…

Materi Hukum • 28 Mar 2025

Penerapan Asas Tanggung Jawab Negara dalam Upaya Mengatasi Deforestasi Hutan

literasihukum.com/asas-tanggung-jawab-negara-deforestasi-hutan

…dalam mengatasi deforestasi hutan sebagaimana diatur dalam UU PPLH dan UU Kehutanan serta penegakan hukumnya

Kamus Hukum

Penegakan hukum lingkungan

literasihukum.com/kamus-hukum/988/penegakan-hukum-lingkungan

Penegakan hukum lingkungan Upaya administratif, perdata, dan pidana untuk memastikan kepatuhan dan memulihkan kerusakan lingkungan. Contoh: Perusahaan wajib menyusun Penegakan hukum lingkungan sebelum menjalankan kegiatan yang berdampak pad…

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 1 · Tahun 2015

PEDOMAN DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

literasihukum.com/peraturan/11953/pedoman-dan-petunjuk-teknis-pelaksanaan-penegakan-disiplin-pegawai-negeri-sipil-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-maros

…erbup) Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2015 tentang PEDOMAN DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 3 · Tahun 2019

PEDOMAN PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN DAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA

literasihukum.com/peraturan/374/pedoman-pelaksanaan-penegakan-disiplin-dan-kode-etik-pegawai-negeri-sipil-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-toraja-utara

…ran Bupati (Perbup) Kabupaten Toraja utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN DAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 90 · Tahun 2022

PEDOMAN PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAJ APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERJNTAH KABUPATEN MAROS

literasihukum.com/peraturan/8372/pedoman-pelaksanaan-penegakan-disiplin-pegawaj-aparatur-sipil-negara-di-lingkungan-pemerjntah-kabupaten-maros

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Maros Nomor 90 Tahun 2022 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAJ APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERJNTAH KABUPATEN MAROS