Peraturan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika · No. 6 · Tahun 2019 • 23 Jul 2026

Rencana Induk Frekuensi Radio untuk Keperluan Penyelenggaraan Televisi Siaran Digital Terestrial pada Pita Frekuensi Radio Ultra High Frequency

literasihukum.com/peraturan/18447/rencana-induk-frekuensi-radio-untuk-keperluan-penyelenggaraan-televisi-siaran-digital-terestrial-pada-pita-frekuensi-radio-ultra-high-frequency

…019 tentang Rencana Induk Frekuensi Radio untuk Keperluan Penyelenggaraan Televisi Siaran Digital Terestrial pada Pita Frekuensi Radio Ultra High Frequency

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 12 · Tahun 2022

Pedoman Sistem Kearsipan Berbasis Digital di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan

literasihukum.com/peraturan/14010/pedoman-sistem-kearsipan-berbasis-digital-di-lingkungan-pemerintahan-kabupaten-kuningan

…(Perbup) Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Kearsipan Berbasis Digital di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan

Peraturan Peraturan Menteri Luar Negeri · No. 2 · Tahun 2024

Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 10 Tahun 2018 Pengelolaan Media Digital Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia

literasihukum.com/peraturan/17983/perubahan-atas-peraturan-menteri-luar-negeri-nomor-10-tahun-2018-pengelolaan-media-digital-kementerian-luar-negeri-dan-perwakilan-republik-indonesia

…entang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 10 Tahun 2018 Pengelolaan Media Digital Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 93 · Tahun 2024

Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional

literasihukum.com/peraturan/14912/platform-digital-sinergi-kebijakan-fiskal-nasional

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2024 tentang Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 45.A · Tahun 2023

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR MENGGUNAKAN SISTEM ELEKTRONIK/DIGITAL

literasihukum.com/peraturan/12184/tata-cara-pemungutan-retribusi-pelayanan-pasar-menggunakan-sistem-elektronikdigital

…2023 tentang TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR MENGGUNAKAN SISTEM ELEKTRONIK/DIGITAL

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 21 · Tahun 2024

TATA KELOLA PANGKALAN DATA DIGITAL RISET DAN INOVASI TERNATE

literasihukum.com/peraturan/12691/tata-kelola-pangkalan-data-digital-riset-dan-inovasi-ternate

…an Walikota (Perwali) Kota Ternate Nomor 21 Tahun 2024 tentang TATA KELOLA PANGKALAN DATA DIGITAL RISET DAN INOVASI TERNATE

Peraturan Peraturan Presiden (Perpres) · No. 32 · Tahun 2024

Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas

literasihukum.com/peraturan/17939/tanggung-jawab-perusahaan-platform-digital-untuk-mendukung-jurnalisme-berkualitas

…raturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 8 · Tahun 2025 • 01 Sep 2025

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat

literasihukum.com/peraturan/8449/penyelenggaraan-ketertiban-umum-dan-ketentraman-masyarakat-serta-pelindungan-masyarakat

…paten Boyolali Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 6 · Tahun 2025 • 01 Sep 2025

Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.

literasihukum.com/peraturan/307/penyelenggaraan-ketertiban-umum-ketentraman-masyarakat-dan-perlindungan-masyarakat

…Kabupaten Serang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 8 · Tahun 2025 • 19 Sep 2025

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat

literasihukum.com/peraturan/7977/penyelenggaraan-ketertiban-umum-dan-ketentraman-masyarakat-serta-pelindungan-masyarakat

…bupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat