Menampilkan 21–30 dari 200 hasil
· ~97ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 238 · Tahun 2015
• 19 Nov 2015
Kewajiban Penyediaan Dan Pemasangan Closed Circuit Television Pada Bangunan Gedung
literasihukum.com/peraturan/1546/kewajiban-penyediaan-dan-pemasangan-closed-circuit-television-pada-bangunan-gedung
…ran Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 238 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Dan Pemasangan Closed Circuit Television Pada Bangunan Gedung
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 27 · Tahun 2024
• 06 Sep 2024
Pengadaan, Persyaratan, Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia, Masa Kerja, Hak, Kewajiban dan Pemberhentian Pegawai yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya Non Aparatur Sipil Negara Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai
literasihukum.com/peraturan/4604/pengadaan-persyaratan-pengangkatan-penempatan-batas-usia-masa-kerja-hak-kewajiban-dan-pemberhentian-pegawai-yang-berasal-dari-tenaga-profesional-lainnya-non-aparatur-sipil-negara-pada-badan-layanan-umum-daerah-rumah-sakit-umum-daerah-h-damanhuri-barabai
…24 tentang Pengadaan, Persyaratan, Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia, Masa Kerja, Hak, Kewajiban dan Pemberhentian Pegawai yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya Non Aparatur Sipil Negara Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit…
Peraturan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan · No. 20 · Tahun 2025
• 12 Sep 2025
Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas Liquidity Coverage Ratio dan Rasio Pendanaan Stabil Bersih Net Stable Funding Ratio Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah
literasihukum.com/peraturan/9598/kewajiban-pemenuhan-rasio-kecukupan-likuiditas-liquidity-coverage-ratio-dan-rasio-pendanaan-stabil-bersih-net-stable-funding-ratio-bagi-bank-umum-syariah-dan-unit-usaha-syariah
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas Liquidity Coverage Ratio dan Rasio Pendanaan Stabil Bersih Net Stable Funding Ratio Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah
Peraturan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan · No. 21 · Tahun 2025
• 12 Sep 2025
Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit Bagi Bank Umum Syariah
literasihukum.com/peraturan/9553/kewajiban-pemenuhan-rasio-pengungkit-bagi-bank-umum-syariah
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit Bagi Bank Umum Syariah
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 23 · Tahun 2024
• 25 Nov 2025
PENGADAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN, BATAS USIA, MASA KERJA, HAK, KEWAJIBAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAКАТ
literasihukum.com/peraturan/8302/pengadaan-persyaratan-pengangkatan-penempatan-batas-usia-masa-kerja-hak-kewajiban-dan-pemberhentian-pejabat-pengelola-dan-pegawai-yang-berasal-dari-tenaga-profesional-lainnya-pada-badan-layanan-umum-daerah-pusat-kesehatan-masyarakat
…24 tentang PENGADAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN, BATAS USIA, MASA KERJA, HAK, KEWAJIBAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN…
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 21 · Tahun 2015
• 13 Jul 2026
KEWAJIBAN KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN OLEH PEMERINTAH DAERAH
literasihukum.com/peraturan/773/kewajiban-kepesertaan-badan-penyelenggara-jaminan-sosial-kesehatan-dalam-pemberian-pelayanan-perizinan-oleh-pemerintah-daerah
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Toraja utara Nomor 21 Tahun 2015 tentang KEWAJIBAN KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN OLEH PEMERINTAH DAERAH
Peraturan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan · No. P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 · Tahun 2018
• 13 Jul 2026
Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Untuk Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Berlokasi Di Daerah Kabupaten/Kota Yang Telah Memiliki Rencana Detail Tata Ruang
literasihukum.com/peraturan/8551/pengecualian-kewajiban-menyusun-analisis-mengenai-dampak-lingkungan-untuk-usaha-danatau-kegiatan-yang-berlokasi-di-daerah-kabupatenkota-yang-telah-memiliki-rencana-detail-tata-ruang
…Hidup Dan Kehutanan Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tahun 2018 tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Untuk Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Berlokasi Di Daerah Kabupaten/Kota Yang Telah Memiliki Renca…
Peraturan
Peraturan Menteri Keuangan · No. 69 · Tahun 2023
• 12 Jul 2026
Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan Untuk Pelaksanaan Kewajiban Penjaminan Pemerintah
literasihukum.com/peraturan/18398/tata-cara-pengelolaan-dana-cadangan-penjaminan-untuk-pelaksanaan-kewajiban-penjaminan-pemerintah
…or 69 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan Untuk Pelaksanaan Kewajiban Penjaminan Pemerintah
Peraturan
Peraturan Walikota (Perwali) · No. 20 · Tahun 2025
• 01 Jul 2026
Perubahan atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Peerintah Kota Pekalongan
literasihukum.com/peraturan/6361/perubahan-atas-peraturan-wali-kota-pekalongan-nomor-26-tahun-2023-tentang-kewajiban-pelaporan-harta-kekayaan-penyelenggara-negara-di-lingkungan-peerintah-kota-pekalongan
…un 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Peerintah Kota Pekalongan
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 45 · Tahun 2020
• 23 Jun 2026
TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK
literasihukum.com/peraturan/7579/tata-cara-pelaksanaan-konfirmasi-status-wajib-pajak-terhadap-pemenuhan-kewajiban-pajak
…Tahun 2020 tentang TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK
