Berita • 12 Jan 2026

Komdigi Putus Akses Sementara Grok di X, Fitur AI Dinilai Berisiko Picu Deepfake Seksual Non-Konsensual

news.literasihukum.com/komdigi-putus-akses-sementara-grok-x-deepfake-seksual

…risiko konten pornografi palsu/deepfake seksual tanpa persetujuan. Pemerintah memanggil pihak X dan menegaskan kewajiban PSE sesuai Permenkominfo 5/2020.

Berita • 26 Jan 2026

KPK: Penetapan Tersangka Sah Terkait Praperadilan Sekjen DPR

news.literasihukum.com/kpk-penetapan-tersangka-sah-terkait-praperadilan-sekjen-dpr

Jelang sidang praperadilan Sekjen DPR, KPK tegaskan penetapan tersangka sah. Namun, upaya penahanan masih terganjal satu prosedur krusial.

Berita • 06 Jan 2026

KUHAP 2025 Atur Pengakuan Bersalah, MA Siapkan PERMA Plea Bargain

news.literasihukum.com/kuhap-2025-pengakuan-bersalah-percepat-peradilan-pidana

…uan bersalah” (plea bargain) yang harus sukarela, didampingi kuasa hukum, dan tetap diuji hakim.

Berita • 15 Sep 2025

Reformasi Polri: LBH Masyarakat Desak Keterlibatan Ahli dan Penguatan Landasan Hukum Tim

news.literasihukum.com/reformasi-polri-lbh-masyarakat-desak-keterlibatan-ahli-dan-penguatan-landasan-hukum-tim

LBH Masyarakat mendesak agar tim Reformasi Polri yang dibentuk Presiden Prabowo melibatkan para ahli dan masyarakat sipil dengan landasan hukum yang kuat.

Berita • 17 Sep 2025

LBH Pers Sebut Gugatan Menteri Amran terhadap Tempo Janggal dan Abaikan UU Pers

news.literasihukum.com/lbh-pers-sebut-gugatan-menteri-amran-terhadap-tempo-janggal-dan-abaikan-uu-pers

LBH Pers soroti gugatan Rp 200 M Menteri Amran ke Tempo sebagai kejanggalan yang abaikan UU Pers. Gugatan ini dinilai sebagai upaya pembungkaman pers (ULAP).

Berita • 16 Sep 2025

RKUHAP Batasi Kasasi Perkara Pidana ke MA: Ancaman di Bawah 5 Tahun Berhenti di Pengadilan Tinggi

news.literasihukum.com/rkuhap-batasi-kasasi-perkara-pidana-ke-ma-ancaman-di-bawah-5-tahun-berhenti-di-pengadilan-tinggi

…5 tahun. Wamenkumham Eddy Hiariej jelaskan tujuan kurangi beban perkara dan perkuat peran hakim.

Berita • 20 Mar 2026

MK Tak Terima Gugatan Ubah “Sumatera Selatan” Jadi “Sumatra Selatan”

news.literasihukum.com/mk-tak-terima-gugatan-ubah-sumatera-selatan-jadi-sumatra-selatan

Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak dapat menerima gugatan yang meminta perubahan nama “Sumatera Selatan” menjadi “Sumatra Selatan” karena pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum.

Berita • 06 Mar 2026

Polisi Kerahkan 1.436 Personel Amankan Demo Mahasiswa di DPR dan Monas

news.literasihukum.com/polisi-kerahkan-1436-personel-amankan-demo-mahasiswa-di-dpr-dan-monas

Polisi mengerahkan 1.436 personel gabungan untuk mengamankan demo mahasiswa dan masyarakat sipil di DPR dan Monas, Jakarta Pusat, dengan pendekatan humanis tanpa senjata api.

Berita • 18 Sep 2025

Uji Materi Syarat Pendidikan Polisi Ditolak MK, Pemohon Dianggap Tak Punya Kedudukan Hukum

news.literasihukum.com/uji-materi-syarat-pendidikan-polisi-ditolak-mk-pemohon-dianggap-tak-punya-kedudukan-hukum

MK tolak uji materi syarat pendidikan polisi (SMU/sederajat). Pemohon dianggap tak punya kedudukan hukum. Simak alasan Mahkamah Konstitusi selengkapnya

Berita • 06 Apr 2026

Komisi III Wanti-wanti RUU Perampasan Aset Tak Jadi Alat Penyalahgunaan Kekuasaan

news.literasihukum.com/komisi-iii-dpr-wanti-wanti-ruu-perampasan-aset-tak-jadi-alat-abuse-of-power

Komisi III DPR menegaskan RUU Perampasan Aset tidak boleh menjadi alat penyalahgunaan kekuasaan. DPR juga meminta aset yang dirampas benar-benar terbukti berasal dari tindak pidana.