Menampilkan 21–30 dari 40 hasil
· ~49ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Berita
• 26 Sep 2025
Perjanjian Kerjasama Pembawa Malapetaka: Isi Klausul Pasal ”Merahasiakan Kejadian dalam Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis”
news.literasihukum.com/hukum-perjanjian-katering-sekolah-merugikan
Bagaimana jika perjanjian katering sekolah memaksa kasus keracunan diselesaikan secara kekeluargaan? Pelajari analisis hukum perdata dan pidana, dasar gugatan, serta siapa yang bertanggung jawab saat...
Berita
• 21 Aug 2025
350 Calon Anggota Ombudsman Jalani Tes Kualitas, Pansel Prioritaskan Keterwakilan Publik
news.literasihukum.com/seleksi-calon-anggota-ombudsman-jalani-tes-kualitas
JAKARTA, LITERASIHUKUM.COM – Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menggelar tahap tes objektif dan pembuatan makalah bagi 350 peserta yang lolos seleksi administra...
Berita
• 08 Nov 2025
Quo Vadis PBPI: Menakar Legitimasi dan Batas Kewenangan Organisasi Padel di Bawah Naungan UU Keolahragaan Baru
news.literasihukum.com/legitimasi-pbpi-pasca-uu-keolahragaan-2022
Literasi Hukum - Derap perkembangan olahraga di Indonesia menunjukkan dinamika yang pesat, tidak hanya dalam hal prestasi tetapi juga dalam tata kelola organisasinya. Salah satu fenomena menarik belak...
Berita
• 12 Jan 2026
Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Diuji Lagi di MK, Pemohon Gugat Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan
news.literasihukum.com/uji-larangan-perkawinan-beda-agama-di-mk-265-puu-xxiii-2025
Tiga pemohon menguji Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menilai frasa “menurut” memicu multitafsir yang menutup akses pencatatan perkawinan beda agama, diperkuat SEMA 2/2023.
Berita
• 08 Jan 2026
PMK 96/2025 Revisi Aturan Penyelesaian Dugaan Pidana Cukai Tanpa Penyidikan, Berlaku 14 Januari 2026
news.literasihukum.com/pmk-96-2025-revisi-penyelesaian-dugaan-pidana-cukai-tanpa-penyidikan
PMK 96/2025 mengubah aturan penelitian dugaan pelanggaran cukai dan mekanisme penyelesaian perkara “tidak dilakukan penyidikan”. Berlaku efektif 14 Januari 2026, termasuk pengaturan denda, keputusan penyelesaian, dan status barang.
Berita
• 06 Apr 2026
Tiga Nama Calon Hakim Konstitusi Pengganti Anwar Usman Sudah Mengerucut
news.literasihukum.com/tiga-nama-calon-hakim-mk-pengganti-anwar-usman-sudah-mengerucut
Mahkamah Agung mengumumkan tiga peserta terbaik seleksi calon hakim konstitusi pengganti Anwar Usman, yakni Fahmiron, Liliek Prisbawono Adi, dan Marsudin Nainggolan.
Berita
• 14 Mar 2026
KPK Tetapkan Bupati Cilacap Tersangka Pemerasan THR
news.literasihukum.com/kpk-tetapkan-bupati-cilacap-tersangka-pemerasan-thr
KPK tetapkan Bupati Cilacap dan Sekda sebagai tersangka pemerasan THR. Dana diduga ditarik dari perangkat daerah. Apa dampak hukumnya?
Berita
• 16 Apr 2026
Wakil Ketua DPR RI Prihatin atas Penangkapan 6 Kepala Daerah oleh KPK
news.literasihukum.com/wakil-ketua-dpr-ri-prihatin-atas-penangkapan-6-kepala-daerah-oleh-kpk
Pimpinan DPR RI menyatakan keprihatinan mendalam atas rentetan OTT KPK terhadap enam kepala daerah sejak awal 2026 yang memicu krisis integritas birokrasi lokal.
Berita
• 05 Apr 2026
Kejagung Tarik Kajari Karo dan Jajarannya usai Polemik Perkara Amsal Sitepu
news.literasihukum.com/kejagung-tarik-kajari-karo-usai-polemik-perkara-amsal-sitepu
Kejaksaan Agung menarik Kajari Karo, Kasi Pidsus, dan para jaksa penuntut umum penangan perkara Amsal Sitepu untuk klarifikasi dan eksaminasi internal.
Berita
• 24 Feb 2026
KPK Butuh Keterangan Eks Menhub di Kasus DJKA
news.literasihukum.com/kpk-butuh-keterangan-eks-menhub-kasus-djka
KPK memerlukan keterangan mantan Menhub Budi Karya dalam kasus korupsi proyek jalur kereta api DJKA yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.