Menampilkan 2130 dari 40 hasil · ~49ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Berita • 26 Sep 2025
Perjanjian Kerjasama Pembawa Malapetaka: Isi Klausul Pasal ”Merahasiakan Kejadian dalam Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis”
news.literasihukum.com/hukum-perjanjian-katering-sekolah-merugikan
Bagaimana jika perjanjian katering sekolah memaksa kasus keracunan diselesaikan secara kekeluargaan? Pelajari analisis hukum perdata dan pidana, dasar gugatan, serta siapa yang bertanggung jawab saat...
Berita • 21 Aug 2025
350 Calon Anggota Ombudsman Jalani Tes Kualitas, Pansel Prioritaskan Keterwakilan Publik
news.literasihukum.com/seleksi-calon-anggota-ombudsman-jalani-tes-kualitas
JAKARTA, LITERASIHUKUM.COM – Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menggelar tahap tes objektif dan pembuatan makalah bagi 350 peserta yang lolos seleksi administra...
Berita • 08 Nov 2025
Quo Vadis PBPI: Menakar Legitimasi dan Batas Kewenangan Organisasi Padel di Bawah Naungan UU Keolahragaan Baru
news.literasihukum.com/legitimasi-pbpi-pasca-uu-keolahragaan-2022
Literasi Hukum - Derap perkembangan olahraga di Indonesia menunjukkan dinamika yang pesat, tidak hanya dalam hal prestasi tetapi juga dalam tata kelola organisasinya. Salah satu fenomena menarik belak...
Berita • 12 Jan 2026
Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Diuji Lagi di MK, Pemohon Gugat Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan
news.literasihukum.com/uji-larangan-perkawinan-beda-agama-di-mk-265-puu-xxiii-2025
Tiga pemohon menguji Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menilai frasa “menurut” memicu multitafsir yang menutup akses pencatatan perkawinan beda agama, diperkuat SEMA 2/2023.
Berita • 08 Jan 2026
PMK 96/2025 Revisi Aturan Penyelesaian Dugaan Pidana Cukai Tanpa Penyidikan, Berlaku 14 Januari 2026
news.literasihukum.com/pmk-96-2025-revisi-penyelesaian-dugaan-pidana-cukai-tanpa-penyidikan
PMK 96/2025 mengubah aturan penelitian dugaan pelanggaran cukai dan mekanisme penyelesaian perkara “tidak dilakukan penyidikan”. Berlaku efektif 14 Januari 2026, termasuk pengaturan denda, keputusan penyelesaian, dan status barang.
Berita • 06 Apr 2026
Tiga Nama Calon Hakim Konstitusi Pengganti Anwar Usman Sudah Mengerucut
news.literasihukum.com/tiga-nama-calon-hakim-mk-pengganti-anwar-usman-sudah-mengerucut
Mahkamah Agung mengumumkan tiga peserta terbaik seleksi calon hakim konstitusi pengganti Anwar Usman, yakni Fahmiron, Liliek Prisbawono Adi, dan Marsudin Nainggolan.
Berita • 14 Mar 2026
KPK Tetapkan Bupati Cilacap Tersangka Pemerasan THR
news.literasihukum.com/kpk-tetapkan-bupati-cilacap-tersangka-pemerasan-thr
KPK tetapkan Bupati Cilacap dan Sekda sebagai tersangka pemerasan THR. Dana diduga ditarik dari perangkat daerah. Apa dampak hukumnya?
Berita • 16 Apr 2026
Wakil Ketua DPR RI Prihatin atas Penangkapan 6 Kepala Daerah oleh KPK
news.literasihukum.com/wakil-ketua-dpr-ri-prihatin-atas-penangkapan-6-kepala-daerah-oleh-kpk
Pimpinan DPR RI menyatakan keprihatinan mendalam atas rentetan OTT KPK terhadap enam kepala daerah sejak awal 2026 yang memicu krisis integritas birokrasi lokal.
Berita • 05 Apr 2026
Kejagung Tarik Kajari Karo dan Jajarannya usai Polemik Perkara Amsal Sitepu
news.literasihukum.com/kejagung-tarik-kajari-karo-usai-polemik-perkara-amsal-sitepu
Kejaksaan Agung menarik Kajari Karo, Kasi Pidsus, dan para jaksa penuntut umum penangan perkara Amsal Sitepu untuk klarifikasi dan eksaminasi internal.
Berita • 24 Feb 2026
KPK Butuh Keterangan Eks Menhub di Kasus DJKA
news.literasihukum.com/kpk-butuh-keterangan-eks-menhub-kasus-djka
KPK memerlukan keterangan mantan Menhub Budi Karya dalam kasus korupsi proyek jalur kereta api DJKA yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Live Chat Login untuk mulai Live Chat.
Masuk untuk menggunakan Live Chat
Live Chat hanya tersedia untuk pengguna yang sudah login agar riwayat percakapan tersimpan dan aman.
WhatsApp
Chat cepat via WhatsApp.
Email
Kirim email ke admin untuk kebutuhan formal.
Pusat Bantuan
Cek panduan singkat dan informasi layanan.