Hasil Pencarian: Yang Muda Yang Kritis

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 1 · Tahun 2025

Jenis dan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

literasihukum.com/peraturan/14833/jenis-dan-tarif-jenis-penerimaan-negara-bukan-pajak-yang-bersifat-volatil-yang-berlaku-pada-kementerian-kelautan-dan-perikanan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 73 · Tahun 2024

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan

literasihukum.com/peraturan/15123/jenis-dan-tarif-atas-jenis-penerimaan-negara-bukan-pajak-yang-bersifat-volatil-yang-berlaku-pada-badan-pengawas-obat-dan-makanan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 98 · Tahun 2024

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional

literasihukum.com/peraturan/14904/jenis-dan-tarif-atas-jenis-penerimaan-negara-bukan-pajak-yang-bersifat-volatil-yang-berlaku-pada-kementerian-agraria-dan-tata-ruangbadan-pertahanan-nasional

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 105 · Tahun 2024

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

literasihukum.com/peraturan/14899/jenis-dan-tarif-atas-jenis-penerimaan-negara-bukan-pajak-yang-bersifat-volatil-yang-berlaku-pada-kementerian-desa-dan-pembangunan-daerah-tertinggal

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 4 · Tahun 1955

Larangan Untuk Mengumpulkan Uang Logam Yang Sah Dan Memperhitungkan Agio Pada Waktu Penukaran Alat-Alat Pembayaran Yang Sah

literasihukum.com/peraturan/15877/larangan-untuk-mengumpulkan-uang-logam-yang-sah-dan-memperhitungkan-agio-pada-waktu-penukaran-alat-alat-pembayaran-yang-sah

Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1955 tentang Larangan Untuk Mengumpulkan Uang Logam Yang Sah Dan Memperhitungkan Agio Pada Waktu Penukaran Alat-Alat Pembayaran Yang Sah

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 2 · Tahun 1945

Masih Tetap Berlakunya Segala Badan-Badan Negara dan Peraturan-Peraturan yang Ada Sampai Berdirinya Negara Republik Indonesia Pada Tanggal 17 Agustus 1945, Selama Belum Diadakan yang Baru Menurut Undang-Undang Dasar

literasihukum.com/peraturan/15563/masih-tetap-berlakunya-segala-badan-badan-negara-dan-peraturan-peraturan-yang-ada-sampai-berdirinya-negara-republik-indonesia-pada-tanggal-17-agustus-1945-selama-belum-diadakan-yang-baru-menurut-undang-undang-dasar

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945 tentang Masih Tetap Berlakunya Segala Badan-Badan Negara dan Peraturan-Peraturan yang Ada Sampai Berdirinya Negara Republik Indonesia Pada Tanggal 17 Agustus 1945, Selama Belum Diadakan yang Baru…

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 2 · Tahun 1954

Mencabut Sifat Sebagai Alat Pembayaran yang Sah dari Uang Kertas Pemerintah yang Dikeluarkan Sebelum Penyerahan Kedaulatan

literasihukum.com/peraturan/15896/mencabut-sifat-sebagai-alat-pembayaran-yang-sah-dari-uang-kertas-pemerintah-yang-dikeluarkan-sebelum-penyerahan-kedaulatan

Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1954 tentang Mencabut Sifat Sebagai Alat Pembayaran yang Sah dari Uang Kertas Pemerintah yang Dikeluarkan Sebelum Penyerahan Kedaulatan

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 12 · Tahun 2020

PEDOMAN PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

literasihukum.com/peraturan/9617/pedoman-pemberian-dan-pertanggungjawaban-bantuan-hibah-dan-bantuan-sosial-yang-bersumber-dari-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-dengan-rahmat-tuhan-yang-maha-esa

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2020 tentang PEDOMAN PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 38 · Tahun 2022

PERLINDUNGAN PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DALAM PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN YANG DIBIAYAI OLEH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, TANGGUNGJAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN DAN/ATAU SUMBER ANGGARAN LAIN YANG SAH DAN TIDAK MENGIKAT

literasihukum.com/peraturan/7813/perlindungan-pekerja-bukan-penerima-upah-dalam-program-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-yang-dibiayai-oleh-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-tanggungjawab-sosial-lingkungan-perusahaan-danatau-sumber-anggaran-lain-yang-sah-dan-tidak-mengikat

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Landak Nomor 38 Tahun 2022 tentang PERLINDUNGAN PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DALAM PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN YANG DIBIAYAI OLEH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, TANGGUNGJAWAB SOSIAL LIN…

Peraturan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan · No. 10 · Tahun 2024

Pelindungan Hukum terhadap Orang yang Memperjuangkan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat

literasihukum.com/peraturan/15278/pelindungan-hukum-terhadap-orang-yang-memperjuangkan-hak-atas-lingkungan-hidup-yang-baik-dan-sehat

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pelindungan Hukum terhadap Orang yang Memperjuangkan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat