Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 42 · Tahun 2023

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

literasihukum.com/peraturan/4381/perubahan-ketiga-atas-peraturan-bupati-hulu-sungai-tengah-nomor-4-tahun-2023-tentang-penjabaran-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-tahun-anggaran-2023

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 31 · Tahun 2023

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

literasihukum.com/peraturan/12291/perubahan-ketiga-atas-peraturan-wali-kota-tasikmalaya-nomor-26-tahun-2023-tentang-penjabaran-perubahan-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-tahun-anggaran-2023

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tasikmalaya Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 71 · Tahun 2023

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2023 tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2023

literasihukum.com/peraturan/6132/perubahan-atas-peraturan-bupati-nomor-11-tahun-2023-tentang-insentif-pemungutan-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah-tahun-2023

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bekasi Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2023 tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2023

Kamus Hukum

UUD 1945

literasihukum.com/kamus-hukum/465/uud-1945

UUD 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis. Contoh: Dalam pembahasan hukum tata negara, istilah “UUD 1945” sering digunakan. Hukum Tata Negara Rujukan umum: UUD 1945 & hukum tata negara

Kamus Hukum

AAUPB

literasihukum.com/kamus-hukum/1224/aaupb

…ntahan yang Baik Contoh: Pemohon menggugat aaupb melalui mekanisme yang tersedia. Sumber: UUD 1945 Rujukan: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kamus Hukum

Amandemen

literasihukum.com/kamus-hukum/43/amandemen

…Tata Negara Contoh: Pemohon menggugat amandemen melalui mekanisme yang tersedia. Sumber: UUD 1945 Rujukan: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kamus Hukum

Apbd

literasihukum.com/kamus-hukum/1303/apbd

…Hukum Tata Negara Contoh: Pemohon menggugat apbd melalui mekanisme yang tersedia. Sumber: UUD 1945 Rujukan: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kamus Hukum

Apbn

literasihukum.com/kamus-hukum/1304/apbn

…Hukum Tata Negara Contoh: Pemohon menggugat apbn melalui mekanisme yang tersedia. Sumber: UUD 1945 Rujukan: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kamus Hukum

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

literasihukum.com/kamus-hukum/1357/asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik

…menggugat asas-asas umum pemerintahan yang baik melalui mekanisme yang tersedia. Sumber: UUD 1945 Rujukan: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kamus Hukum

Audit Bpk

literasihukum.com/kamus-hukum/1359/audit-bpk

…Tata Negara Contoh: Pemohon menggugat audit bpk melalui mekanisme yang tersedia. Sumber: UUD 1945 Rujukan: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945