Hasil Pencarian: UU Kementerian Negara

Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi · No. 33 · Tahun 2013

Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

literasihukum.com/peraturan/15491/tata-cara-pembentukan-peraturan-perundang-undangan-di-lingkungan-kementerian-pendayagunaan-aparatur-negara-dan-reformasi-birokrasi

…or 33 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Peraturan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara · No. 7 · Tahun 2025 • 25 Jun 2026

Perubahan atas Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2025 tentang Ikatan Dinas bagi Lulusan Politeknik Siber dan Sandi Negara

literasihukum.com/peraturan/12516/perubahan-atas-peraturan-badan-siber-dan-sandi-negara-nomor-2-tahun-2025-tentang-ikatan-dinas-bagi-lulusan-politeknik-siber-dan-sandi-negara

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2025 tentang Ikatan Dinas bagi Lulusan Politeknik Siber dan Sandi Negara

Peraturan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia · No. 4 · Tahun 2023

Pembinaan terhadap Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Melakukan Pelanggaran Disiplin atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

literasihukum.com/peraturan/12165/pembinaan-terhadap-pegawai-negeri-pada-kepolisian-negara-republik-indonesia-yang-melakukan-pelanggaran-disiplin-atau-kode-etik-profesi-kepolisian-negara-republik-indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembinaan terhadap Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Melakukan Pelanggaran Disiplin atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republ…

Peraturan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan · No. 9 · Tahun 2025 • 26 Jun 2026

Penambahan Daftar Negara, Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Suatu Negara, dan Entitas Tertentu atau Pemegang Izin Tinggal Tertentu dari Suatu Negara yang Diberikan Bebas Visa Kunjungan

literasihukum.com/peraturan/14409/penambahan-daftar-negara-pemerintah-wilayah-administratif-khusus-suatu-negara-dan-entitas-tertentu-atau-pemegang-izin-tinggal-tertentu-dari-suatu-negara-yang-diberikan-bebas-visa-kunjungan

…eraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penambahan Daftar Negara, Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Suatu Negara, dan Entitas Tertentu atau Pemegang Izin Tinggal Tertentu dari Suatu Negara yang Diberika…

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 59 · Tahun 2025

Pembelian Kembali dan Penjualan Secara Langsung Surat Berharga Syariah Negara serta Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara sebagai Seri Penukar dalam Rangka Pembelian Kembali Surat Utang Negara

literasihukum.com/peraturan/12478/pembelian-kembali-dan-penjualan-secara-langsung-surat-berharga-syariah-negara-serta-penerbitan-surat-berharga-syariah-negara-sebagai-seri-penukar-dalam-rangka-pembelian-kembali-surat-utang-negara

…Tahun 2025 tentang Pembelian Kembali dan Penjualan Secara Langsung Surat Berharga Syariah Negara serta Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara sebagai Seri Penukar dalam Rangka Pembelian Kembali Surat Utang Negara

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 2 · Tahun 2025

Penyusunan Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak, Rekonsiliasi Data Dalam Rangka Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Dan Pemindahbukuan Saldo Cadangan Reimbursement Dari Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi Oleh Bendahara Umum Negara

literasihukum.com/peraturan/14834/penyusunan-rencana-penerimaan-negara-bukan-pajak-rekonsiliasi-data-dalam-rangka-penghitungan-penerimaan-negara-bukan-pajak-dan-pemindahbukuan-saldo-cadangan-reimbursement-dari-kegiatan-pengusahaan-panas-bumi-oleh-bendahara-umum-negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak, Rekonsiliasi Data Dalam Rangka Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Dan Pemindahbukuan Saldo Cadangan Reimbursement Dari Kegiatan…

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 17 · Tahun 2024

Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai Dan barang Lain Yang Dirampas Untuk Negara, Yang Dikuasai Negara, Dan Yang Menjadi Milik Negara

literasihukum.com/peraturan/16421/tata-cara-penyelesaian-barang-kena-cukai-dan-barang-lain-yang-dirampas-untuk-negara-yang-dikuasai-negara-dan-yang-menjadi-milik-negara

…2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai Dan barang Lain Yang Dirampas Untuk Negara, Yang Dikuasai Negara, Dan Yang Menjadi Milik Negara

Peraturan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan · No. 33 · Tahun 2019 • 13 Jun 2026

Tata Cara Pengurusan Piutang Negara dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

literasihukum.com/peraturan/16186/tata-cara-pengurusan-piutang-negara-dari-penerimaan-negara-bukan-pajak-lingkungan-kementerian-lingkungan-hidup-dan-kehutanan

…tentang Tata Cara Pengurusan Piutang Negara dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat · No. 5 · Tahun 2024

Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

literasihukum.com/peraturan/16288/besaran-persyaratan-dan-tata-cara-pengenaan-tarif-penerimaan-negara-bukan-pajak-sampai-dengan-rp000-nol-rupiah-atau-0-nol-persen-atas-jenis-penerimaan-negara-bukan-pajak-yang-berlaku-pada-kementerian-pekerjaan-umum-dan-perumahan-rakyat

…l Rupiah) atau 0% (Nol Persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peraturan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional · No. 10 · Tahun 2024

Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

literasihukum.com/peraturan/10765/pengelolaan-barang-milik-negara-di-lingkungan-kementerian-perencanaan-pembangunan-nasionalbadan-perencanaan-pembangunan-nasional

…ngunan Nasional Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional