Menampilkan 21–30 dari 200 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia · No. 11 · Tahun 2024
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara
literasihukum.com/peraturan/14793/organisasi-dan-tata-kerja-kementerian-sekretariat-negara
…ekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara
Peraturan
Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia · No. 4 · Tahun 2024
Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara
literasihukum.com/peraturan/15185/pelaksanaan-pembayaran-tunjangan-kinerja-pegawai-di-lingkungan-kementerian-sekretariat-negara
…Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara
Peraturan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi · No. 15 · Tahun 2024
Percepatan Pengisian Jabatan Aparatur Sipil Negara Pada Masa Transisi Di Lingkungan Kementerian Dan Lembaga
literasihukum.com/peraturan/15021/percepatan-pengisian-jabatan-aparatur-sipil-negara-pada-masa-transisi-di-lingkungan-kementerian-dan-lembaga
…ntang Percepatan Pengisian Jabatan Aparatur Sipil Negara Pada Masa Transisi Di Lingkungan Kementerian Dan Lembaga
Peraturan
Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia · No. 1 · Tahun 2020
Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Arsip Kementerian Sekretariat Negara
literasihukum.com/peraturan/16215/petunjuk-pelaksanaan-pengelolaan-arsip-kementerian-sekretariat-negara
…gara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Arsip Kementerian Sekretariat Negara
Peraturan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi · No. 33 · Tahun 2013
Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
literasihukum.com/peraturan/15491/tata-cara-pembentukan-peraturan-perundang-undangan-di-lingkungan-kementerian-pendayagunaan-aparatur-negara-dan-reformasi-birokrasi
…or 33 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Peraturan
Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara · No. 7 · Tahun 2025
• 25 Jun 2026
Perubahan atas Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2025 tentang Ikatan Dinas bagi Lulusan Politeknik Siber dan Sandi Negara
literasihukum.com/peraturan/12516/perubahan-atas-peraturan-badan-siber-dan-sandi-negara-nomor-2-tahun-2025-tentang-ikatan-dinas-bagi-lulusan-politeknik-siber-dan-sandi-negara
Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2025 tentang Ikatan Dinas bagi Lulusan Politeknik Siber dan Sandi Negara
Peraturan
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia · No. 4 · Tahun 2023
Pembinaan terhadap Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Melakukan Pelanggaran Disiplin atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
literasihukum.com/peraturan/12165/pembinaan-terhadap-pegawai-negeri-pada-kepolisian-negara-republik-indonesia-yang-melakukan-pelanggaran-disiplin-atau-kode-etik-profesi-kepolisian-negara-republik-indonesia
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembinaan terhadap Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Melakukan Pelanggaran Disiplin atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republ…
Peraturan
Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan · No. 9 · Tahun 2025
• 26 Jun 2026
Penambahan Daftar Negara, Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Suatu Negara, dan Entitas Tertentu atau Pemegang Izin Tinggal Tertentu dari Suatu Negara yang Diberikan Bebas Visa Kunjungan
literasihukum.com/peraturan/14409/penambahan-daftar-negara-pemerintah-wilayah-administratif-khusus-suatu-negara-dan-entitas-tertentu-atau-pemegang-izin-tinggal-tertentu-dari-suatu-negara-yang-diberikan-bebas-visa-kunjungan
…eraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penambahan Daftar Negara, Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Suatu Negara, dan Entitas Tertentu atau Pemegang Izin Tinggal Tertentu dari Suatu Negara yang Diberika…
Peraturan
Peraturan Menteri Keuangan · No. 59 · Tahun 2025
Pembelian Kembali dan Penjualan Secara Langsung Surat Berharga Syariah Negara serta Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara sebagai Seri Penukar dalam Rangka Pembelian Kembali Surat Utang Negara
literasihukum.com/peraturan/12478/pembelian-kembali-dan-penjualan-secara-langsung-surat-berharga-syariah-negara-serta-penerbitan-surat-berharga-syariah-negara-sebagai-seri-penukar-dalam-rangka-pembelian-kembali-surat-utang-negara
…Tahun 2025 tentang Pembelian Kembali dan Penjualan Secara Langsung Surat Berharga Syariah Negara serta Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara sebagai Seri Penukar dalam Rangka Pembelian Kembali Surat Utang Negara
Peraturan
Peraturan Menteri Keuangan · No. 2 · Tahun 2025
Penyusunan Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak, Rekonsiliasi Data Dalam Rangka Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Dan Pemindahbukuan Saldo Cadangan Reimbursement Dari Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi Oleh Bendahara Umum Negara
literasihukum.com/peraturan/14834/penyusunan-rencana-penerimaan-negara-bukan-pajak-rekonsiliasi-data-dalam-rangka-penghitungan-penerimaan-negara-bukan-pajak-dan-pemindahbukuan-saldo-cadangan-reimbursement-dari-kegiatan-pengusahaan-panas-bumi-oleh-bendahara-umum-negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak, Rekonsiliasi Data Dalam Rangka Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Dan Pemindahbukuan Saldo Cadangan Reimbursement Dari Kegiatan…