Peraturan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan · No. 19 · Tahun 2025 • 24 Jun 2026

Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

literasihukum.com/peraturan/12457/perubahan-atas-peraturan-badan-pengawas-obat-dan-makanan-nomor-9-tahun-2024-tentang-pedoman-tindak-lanjut-hasil-pengawasan-obat-bahan-obat-narkotika-psikotropika-prekursor-dan-zat-adiktif

…rubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 5 · Tahun 2018 • 21 Jun 2026

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

literasihukum.com/peraturan/15560/perubahan-atas-undang-undang-nomor-15-tahun-2003-tentang-penetapan-peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-1-tahun-2002-tentang-pemberantasan-tindak-pidana-terorisme-menjadi-undang-undang

…pan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 29 · Tahun 2025 • 18 Jun 2026

Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

literasihukum.com/peraturan/1916/dana-bantuan-korban-tindak-pidana-kekerasan-seksual

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Peraturan Peraturan Mahkamah Agung · No. 1 · Tahun 2020 • 08 Jul 2026

Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

literasihukum.com/peraturan/14395/pedoman-pemidanaan-pasal-2-dan-pasal-3-undang-undang-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi

…r 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 56 · Tahun 2013

GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK DI KABUPATEN MAROS

literasihukum.com/peraturan/700/gugus-tugas-pencegahan-dan-penanganan-tindak-pidana-perdagangan-orang-dan-eksploitasi-seksual-anak-di-kabupaten-maros

…Perbup) Kabupaten Maros Nomor 56 Tahun 2013 tentang GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK DI KABUPATEN MAROS

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 79 · Tahun 2020

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

literasihukum.com/peraturan/9271/pedoman-pelaksanaan-sistem-penanganan-pengaduan-whistle-blowing-system-tindak-pidana-korupsi-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-maros

…hun 2020 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 50 · Tahun 2021

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

literasihukum.com/peraturan/3653/pedoman-pelaksanaan-sistem-penanganan-pengaduan-tindak-pidana-korupsi-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-soppeng

…paten Soppeng Nomor 50 Tahun 2021 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 4 · Tahun 2013

PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

literasihukum.com/peraturan/4713/pedoman-tindak-lanjut-hasil-pemeriksaan-badan-pemeriksa-keuangan-republik-indonesia-pada-pemerintah-kabupaten-pinrang

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pinrang Nomor 4 Tahun 2013 tentang PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 128 · Tahun 2018

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN MAROS

literasihukum.com/peraturan/10952/pembentukan-gugus-tugas-pencegahan-dan-penanganan-tindak-pidana-perdagangan-orang-di-kabupaten-maros

…aten Maros Nomor 128 Tahun 2018 tentang PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN MAROS

Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri · No. 13 · Tahun 2010

Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

literasihukum.com/peraturan/15136/pedoman-pelaksanaan-fungsi-pengawasan-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-terhadap-tindak-lanjut-hasil-pemeriksaan-badan-pemeriksa-keuangan

…010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan