Menampilkan 21–30 dari 200 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 21 · Tahun 2017
• 13 Jul 2026
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Lingkungan Hidup dan Perizinan Lingkungan
literasihukum.com/peraturan/14275/petunjuk-teknis-pelaksanaan-pengawasan-ketaatan-penanggung-jawab-usaha-danatau-kegiatan-terhadap-ketentuan-peraturan-perundang-undangan-di-bidang-lingkungan-hidup-dan-perizinan-lingkungan
…yu Nomor 21 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Lingkungan Hidup dan Perizinan Lingkungan
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 42 · Tahun 2015
PENETAPAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
literasihukum.com/peraturan/5716/penetapan-satuan-kerja-perangkat-daerah-sebagai-penanggung-jawab-pengelolaan-barang-milik-daerah
…an Nomor 42 Tahun 2015 tentang PENETAPAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 10 · Tahun 2019
Pendelegasian Kewenangan Pengawasan Ketaatan Penanggung Jawab Usaha Dan/Atau Kegiatan Atas Ketentuan Yang Ditetapkan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Izin Lingkungan
literasihukum.com/peraturan/15211/pendelegasian-kewenangan-pengawasan-ketaatan-penanggung-jawab-usaha-danatau-kegiatan-atas-ketentuan-yang-ditetapkan-dalam-peraturan-perundang-undangan-di-bidang-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup-serta-izin-lingkungan
…rebon Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengawasan Ketaatan Penanggung Jawab Usaha Dan/Atau Kegiatan Atas Ketentuan Yang Ditetapkan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidu…
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 12 · Tahun 2019
Pendelegasian Kewenangan Pengawasan Ketaatan Penanggung Jawab Usaha Dan/Atau Kegiatan Atas Ketentuan Yang Ditetapkan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Izin Lingkungan
literasihukum.com/peraturan/15218/pendelegasian-kewenangan-pengawasan-ketaatan-penanggung-jawab-usaha-danatau-kegiatan-atas-ketentuan-yang-ditetapkan-dalam-peraturan-perundang-undangan-di-bidang-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup-serta-izin-lingkungan
…rebon Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengawasan Ketaatan Penanggung Jawab Usaha Dan/Atau Kegiatan Atas Ketentuan Yang Ditetapkan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidu…
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 42 · Tahun 1954
• 29 Nov 1954
Penetapan Bagian IVa (Urusan Penyelenggaraan Keuangan dan Perhitungan-Perhitungannya Mengenai Perusahaan-Perusahaan dan Jawantan-Jawatan (Pemerintah), yang Mempunyai Pengurus Sendiri) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953
literasihukum.com/peraturan/16861/penetapan-bagian-iva-urusan-penyelenggaraan-keuangan-dan-perhitungan-perhitungannya-mengenai-perusahaan-perusahaan-dan-jawantan-jawatan-pemerintah-yang-mempunyai-pengurus-sendiri-dari-anggaran-republik-indonesia-untuk-tahun-tahun-dinas-1952-dan-1953
…tapan Bagian IVa (Urusan Penyelenggaraan Keuangan dan Perhitungan-Perhitungannya Mengenai Perusahaan-Perusahaan dan Jawantan-Jawatan (Pemerintah), yang Mempunyai Pengurus Sendiri) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 195…
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 10 · Tahun 1962
• 18 Jun 1962
Penetapan Anggaran Bagian-Bagian Perusahaan Negara Berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Indonesia dari Anggaran Negara Republik Indonesia Untuk Tahun 1962
literasihukum.com/peraturan/16818/penetapan-anggaran-bagian-bagian-perusahaan-negara-berdasarkan-undang-undang-perusahaan-indonesia-dari-anggaran-negara-republik-indonesia-untuk-tahun-1962
Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1962 tentang Penetapan Anggaran Bagian-Bagian Perusahaan Negara Berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Indonesia dari Anggaran Negara Republik Indonesia Untuk Tahun 1962
Kamus Hukum
Kepatuhan tanggung jawab direksi
literasihukum.com/kamus-hukum/1719/kepatuhan-tanggung-jawab-direksi
Kepatuhan tanggung jawab direksi Ketaatan terhadap persyaratan hukum, tata kelola, keterbukaan, atau pengendalian internal terkait tanggung jawab direksi. Kategori: Hukum Bisnis & Korporasi Contoh: Kepatuhan tanggung jawab direksi: Kepatuha…
Kamus Hukum
Kepatuhan tanggung jawab komisaris
literasihukum.com/kamus-hukum/1720/kepatuhan-tanggung-jawab-komisaris
Kepatuhan tanggung jawab komisaris Ketaatan terhadap persyaratan hukum, tata kelola, keterbukaan, atau pengendalian internal terkait tanggung jawab komisaris. Kategori: Hukum Bisnis & Korporasi Contoh: Kepatuhan tanggung jawab komisaris: Ke…
Peraturan
Peraturan Pemerintah (PP) · No. 62 · Tahun 1992
• 19 Sep 1992
Sektor-Sektor Usaha Perusahaan Pasangan Pasangan Usaha Dari Perusahaan Modal Ventura Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991
literasihukum.com/peraturan/15667/sektor-sektor-usaha-perusahaan-pasangan-pasangan-usaha-dari-perusahaan-modal-ventura-dalam-pelaksanaan-undang-undang-nomor-7-tahun-1983-tentang-pajak-penghasilan-sebagaimana-telah-diubah-dengan-undang-undang-nomor-7-tahun-1991
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 1992 tentang Sektor-Sektor Usaha Perusahaan Pasangan Pasangan Usaha Dari Perusahaan Modal Ventura Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah…
Peraturan
Peraturan Pemerintah (PP) · No. 99 · Tahun 2021
• 15 Sep 2021
Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Nusantara ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Indonesia
literasihukum.com/peraturan/17785/penggabungan-perusahaan-perseroan-persero-pt-perikanan-nusantara-ke-dalam-perusahaan-perseroan-persero-pt-perikanan-indonesia
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Nusantara ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Indonesia
