Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 93 · Tahun 2024

Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional

literasihukum.com/peraturan/14912/platform-digital-sinergi-kebijakan-fiskal-nasional

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2024 tentang Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 45.A · Tahun 2023

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR MENGGUNAKAN SISTEM ELEKTRONIK/DIGITAL

literasihukum.com/peraturan/12184/tata-cara-pemungutan-retribusi-pelayanan-pasar-menggunakan-sistem-elektronikdigital

…2023 tentang TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR MENGGUNAKAN SISTEM ELEKTRONIK/DIGITAL

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 21 · Tahun 2024

TATA KELOLA PANGKALAN DATA DIGITAL RISET DAN INOVASI TERNATE

literasihukum.com/peraturan/12691/tata-kelola-pangkalan-data-digital-riset-dan-inovasi-ternate

…an Walikota (Perwali) Kota Ternate Nomor 21 Tahun 2024 tentang TATA KELOLA PANGKALAN DATA DIGITAL RISET DAN INOVASI TERNATE

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 25 · Tahun 2012 • 18 Apr 2012

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SUB SEKTOR PERKEBUNAN TAHUN ANGGARAN 2012

literasihukum.com/peraturan/4898/kebutuhan-dan-harga-eceran-tertinggi-het-pupuk-bersubsidi-untuk-sub-sektor-perkebunan-tahun-anggaran-2012

…Tahun 2012 tentang KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SUB SEKTOR PERKEBUNAN TAHUN ANGGARAN 2012

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 76 · Tahun 2012 • 02 Nov 2012

PEDOMAN PENGELOLAAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN PINRANG

literasihukum.com/peraturan/4744/pedoman-pengelolaan-pupuk-bersubsidi-untuk-sektor-pertanian-di-kabupaten-pinrang

…Kabupaten Pinrang Nomor 76 Tahun 2012 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN PINRANG

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 41 · Tahun 2014 • 04 Nov 2014

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2014

literasihukum.com/peraturan/1089/perubahan-atas-peraturan-walikota-parepare-nomor-5-tahun-2014-tentang-kebutuhan-dan-harga-eceran-tertinggi-pupuk-bersubsidi-untuk-sektor-pertanian-kota-parepare-tahun-anggaran-2014

…RE NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2014

Peraturan Peraturan Menteri Perhubungan · No. 24 · Tahun 2020 • 23 Apr 2020

Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha secara Elektronik Sektor Perhubungan

literasihukum.com/peraturan/16319/integrasi-pelayanan-perizinan-berusaha-secara-elektronik-sektor-perhubungan

…ngan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha secara Elektronik Sektor Perhubungan

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 7 · Tahun 2021 • 17 Nov 2021

PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP, REDISTRIBUSI TANAH DAN LINTAS SEKTOR

literasihukum.com/peraturan/3026/pembiayaan-persiapan-pendaftaran-tanah-sistematis-lengkap-redistribusi-tanah-dan-lintas-sektor

…PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP, REDISTRIBUSI TANAH DAN LINTAS SEKTOR

Peraturan Peraturan Menteri Pertanian · No. 1 · Tahun 2024 • 05 Apr 2024

Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian

literasihukum.com/peraturan/16213/perubahan-atas-peraturan-menteri-pertanian-nomor-10-tahun-2022-tentang-tata-cara-penetapan-alokasi-dan-harga-eceran-tertinggi-pupuk-bersubsidi-sektor-pertanian

…ahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 19 · Tahun 2024 • 11 Sep 2024

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN

literasihukum.com/peraturan/9193/tata-cara-pemungutan-pajak-bumi-dan-bangunan-sektor-perdesaan-dan-perkotaan

…Kabupaten Melawi Nomor 19 Tahun 2024 tentang TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN