Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 2 · Tahun 2025

Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat

literasihukum.com/peraturan/10309/perubahan-atas-peraturan-gubernur-nomor-71-tahun-2020-tentang-pelaksanaan-sistem-akuntabilitas-kinerja-instansi-pemerintah-di-lingkungan-pemerintah-daerah-provinsi-sumatera-barat

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provin…

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 11 · Tahun 2025

Pola Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal dan Rencana Strategis pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.

literasihukum.com/peraturan/7240/pola-tata-kelola-standar-pelayanan-minimal-dan-rencana-strategis-pada-badan-layanan-umum-daerah-unit-pelaksana-teknis-dinas-laboratorium-lingkungan-pada-dinas-lingkungan-hidup-dan-pertanahan-provinsi-sumatera-selatan

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pola Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal dan Rencana Strategis pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan pada Dina…

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 1 · Tahun 2025

Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan dengan Pihak Lain.

literasihukum.com/peraturan/7271/tata-cara-kerja-sama-badan-layanan-umum-daerah-unit-pelaksana-teknis-dinas-rumah-sakit-khusus-gigi-dan-mulut-provinsi-sumatera-selatan-dengan-pihak-lain

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan dengan Pihak Lain.

Berita • 15 May 2024

Bawaslu dan Pihak Terkait Benarkan Perolehan Suara KPU di Cilincing, Partai Demokrat Tetap Gagal Raih Kursi ke-9 DPRD DKI Jakarta 2

literasihukum.com/demokrat-gagal-raih-kursi-dprd-dki-jakarta

Sidang MK bahas sengketa hasil Pemilu DKI Jakarta 2. KPU tegaskan rekapitulasi di Cilincing sesuai aturan, Partai Demokrat ajukan keberatan.

Berita • 06 May 2024

PKB Gugat KPU ke MK, Persoalkan Suara di 3 Dapil Sumsel

literasihukum.com/pkb-gugat-kpu-ke-mk-persoalkan-suara-di-3-dapil-sumsel

Sidang MK tentang sengketa pemilu dihadiri oleh Hakim Arief Hidayat dan dua hakim lain.

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 24 · Tahun 1956 • 29 Nov 1956

Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara

literasihukum.com/peraturan/16754/pembentukan-daerah-otonom-propinsi-aceh-dan-perubahan-peraturan-pembentukan-propinsi-sumatera-utara

…tang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 22 · Tahun 2024 • 02 Jul 2026

Kabupaten Tapanuli Utara di Provinsi Sumatera Utara

literasihukum.com/peraturan/14237/kabupaten-tapanuli-utara-di-provinsi-sumatera-utara

Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tapanuli Utara di Provinsi Sumatera Utara

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 10 · Tahun 1965 • 14 Jun 1965

Pembentukan Kotapraja Sabang Dengan Mengubah Undang-Undang No.7 Drt Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Utara

literasihukum.com/peraturan/16925/pembentukan-kotapraja-sabang-dengan-mengubah-undang-undang-no7-drt-tahun-1956-tentang-pembentukan-daerah-otonom-kabupaten-di-propinsi-sumatera-utara

…ndang-Undang No.7 Drt Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Utara

Berita • 17 Sep 2025

MK: Tuduhan Politik Uang di PSU Pilbup Barito Utara Tak Terbukti

literasihukum.com/mk-tuduhan-politik-uang-psu-pilbup-barito-utara-tak-terbukti

…permohonan PHPU Jimmy–Inri tak dapat diterima. Dugaan politik uang pada PSU Pilbup Barito Utara tidak terbukti; honor relawan perlu diatur tegas

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 2 · Tahun 2005 • 16 Apr 2005

Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara

literasihukum.com/peraturan/15852/badan-rehabilitasi-dan-rekonstruksi-wilayah-dan-kehidupan-masyarakat-provinsi-nanggroe-aceh-darussalam-dan-kepulauan-nias-provinsi-sumatera-utara

…ah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara