Menampilkan 21–30 dari 192 hasil
· ~59ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Menteri Pertahanan · No. 5 · Tahun 2025
Tata Cara Penyelesaian Sengketa Arbitrase di Lingkungan Kementerian Pertahanan
literasihukum.com/peraturan/12681/tata-cara-penyelesaian-sengketa-arbitrase-di-lingkungan-kementerian-pertahanan
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Arbitrase di Lingkungan Kementerian Pertahanan
Peraturan
Peraturan Presiden (Perpres) · No. 120 · Tahun 2024
Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa Hak Asasi Manusia
literasihukum.com/peraturan/15206/tunjangan-jabatan-fungsional-penata-mediasi-sengketa-hak-asasi-manusia
…esiden (Perpres) Nomor 120 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa Hak Asasi Manusia
Peraturan
Peraturan Daerah (Perda) · No. 11 · Tahun 2007
• 30 Nov 2007
Pengaturan Pengolahan, Produksi dan Perdagangan Antar Pulau dan Ekspor Aspal Buton
literasihukum.com/peraturan/3325/pengaturan-pengolahan-produksi-dan-perdagangan-antar-pulau-dan-ekspor-aspal-buton
…n Buton Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengaturan Pengolahan, Produksi dan Perdagangan Antar Pulau dan Ekspor Aspal Buton
Materi Hukum
• 28 Mar 2024
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: 2 Potensi Solusi Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan
literasihukum.com/arbitrase-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa
…an pengantar yang membahas secara mendasar mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan suatu sengketa.
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 67 · Tahun 2024
• 24 Sep 2024
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Pulau Rupat
literasihukum.com/peraturan/12741/pembentukan-unit-pelaksana-teknis-daerah-bersifat-khusus-rumah-sakit-umum-daerah-pulau-rupat
…tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Pulau Rupat
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 10 · Tahun 2025
• 08 Apr 2025
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA SEMISIR KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH KABUPATEN KOTABARU
literasihukum.com/peraturan/5862/penetapan-dan-penegasan-batas-wilayah-administrasi-desa-semisir-kecamatan-pulau-laut-tengah-kabupaten-kotabaru
…un 2025 tentang PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA SEMISIR KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH KABUPATEN KOTABARU
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 13 · Tahun 2025
• 08 Apr 2025
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA TELUK ARU KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN KABUPATEN KOTABARU
literasihukum.com/peraturan/5859/penetapan-dan-penegasan-batas-wilayah-administrasi-desa-teluk-aru-kecamatan-pulau-laut-kepulauan-kabupaten-kotabaru
…2025 tentang PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA TELUK ARU KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN KABUPATEN KOTABARU
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 26 · Tahun 2025
• 10 Jun 2026
BATAS DESA PULAU LEMUKUTAN KECAMATAN SUNGAl RAYA KEPULAUAN KABUPATEN BENGKAYANG
literasihukum.com/peraturan/9183/batas-desa-pulau-lemukutan-kecamatan-sungal-raya-kepulauan-kabupaten-bengkayang
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bengkayang Nomor 26 Tahun 2025 tentang BATAS DESA PULAU LEMUKUTAN KECAMATAN SUNGAl RAYA KEPULAUAN KABUPATEN BENGKAYANG
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 4 · Tahun 2025
PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAKATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDA
literasihukum.com/peraturan/3813/pembebasan-bea-perolehan-hakatas-tanah-dan-bangunan-bagi-masyarakat-berpenghasilan-renda
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 4 Tahun 2025 tentang PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAKATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDA
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 3 · Tahun 2025
PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH
literasihukum.com/peraturan/3823/pembebasan-retribusi-persetujuan-bangunan-gedung-bagi-masyarakat-berpenghasilan-rendah
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2025 tentang PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH
Pasang Iklan