Menampilkan 21–30 dari 184 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Daerah (Perda) · No. 1 · Tahun 1978
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NO. 8/PD/DPRD/VII/1972 TENTANG PUNGUTAN UANG RETRIBUSI ATAS PEMAKAIAN JALAN (UANG TOL BEA JALAN) DAERAH KABUPATEN MAROS
literasihukum.com/peraturan/288/pencabutan-peraturan-daerah-no-8pddprdvii1972-tentang-pungutan-uang-retribusi-atas-pemakaian-jalan-uang-tol-bea-jalan-daerah-kabupaten-maros
…1 Tahun 1978 tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NO. 8/PD/DPRD/VII/1972 TENTANG PUNGUTAN UANG RETRIBUSI ATAS PEMAKAIAN JALAN (UANG TOL BEA JALAN) DAERAH KABUPATEN MAROS
Peraturan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 25 · Tahun 1959
Penilaian Persediaan Uang Emas Dan Bahan Uang Emas Pada Bank Indonesia
literasihukum.com/peraturan/15714/penilaian-persediaan-uang-emas-dan-bahan-uang-emas-pada-bank-indonesia
…merintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penilaian Persediaan Uang Emas Dan Bahan Uang Emas Pada Bank Indonesia
Opini
• 26 Oct 2024
Cryptocurrency Sebagai Media Pencucian Uang
literasihukum.com/cryptocurrency-sebagai-media-pencucian-uang-2
Artikel ini membahas pengertian cryptocurrency sebagai sistem keuangan digital yang terdesentralisasi, serta risiko pencucian uang yang memanfaatkan sifat anonim dan kurangnya regulasi dalam crypto. D...
Opini
• 14 May 2025
Lemahnya Pemberantasan Pencucian Uang
literasihukum.com/lemahnya-pemberantasan-pencucian-uang
…kapasitas dan kewenangan PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang harus menjadi fokus pemerintahan saat ini.
Materi Hukum
• 14 May 2024
Politik Hukum: Konsep, Tujuan, Tantangan, dan Implikasinya dalam Sistem Hukum Indonesia
literasihukum.com/politik-hukum-konsep-tujuan-tantangan
Artikel ini membahas konsep politik hukum, tujuannya, tantangan yang dihadapi, serta implikasinya dalam sistem hukum Indonesia.
Peraturan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan · No. 2 · Tahun 2024
Jadwal Retensi Arsip
literasihukum.com/peraturan/16240/jadwal-retensi-arsip
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jadwal Retensi Arsip
Peraturan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan · No. 4 · Tahun 2024
Kelas Jabatan
literasihukum.com/peraturan/16239/kelas-jabatan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kelas Jabatan
Peraturan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan · No. 7 · Tahun 2024
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional
literasihukum.com/peraturan/11920/organisasi-dan-tata-kerja-sekretariat-komisi-kepolisian-nasional
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional
Peraturan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan · No. 5 · Tahun 2024
Tata Naskah Dinas
literasihukum.com/peraturan/15346/tata-naskah-dinas
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas
Peraturan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 5 · Tahun 1959
• 14 Sep 1959
Ketentuan Di Bidang Fiskal Mengenai Penurunan Nilai Uang Kertas Rp. 1.000,- DAN Rp. 500,-
literasihukum.com/peraturan/15735/ketentuan-di-bidang-fiskal-mengenai-penurunan-nilai-uang-kertas-rp-1000-dan-rp-500
…ng (Perpu) Nomor 5 Tahun 1959 tentang Ketentuan Di Bidang Fiskal Mengenai Penurunan Nilai Uang Kertas Rp. 1.000,- DAN Rp. 500,-